JAKARTA (gokepri) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret melindungi industri dalam negeri dari dampak tarif resiprokal Amerika Serikat. Kekhawatiran akan potensi PHK massal dan instabilitas ekonomi menjadi alasan utama rekomendasi ini.
Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan tindakan nyata dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” ujar Akhmad Ma’ruf, Senin (7/4).
Ma’ruf menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pasca-implementasi tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Ia menjelaskan dengan tarif dasar 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan akan timbul dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS serta memperburuk situasi ketenagakerjaan dan ekonomi daerah, terutama di Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin mengajukan sejumlah saran kepada Pemerintah Indonesia. “Pertama, mendorong pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi Halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS guna mengatasi hambatan perdagangan yang ada.
Kedua, Kadin memberikan perhatian khusus pada Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas. Mengingat ekspor langsung dari wilayah ini ke pasar AS mencapai 25 persen, Kadin menyarankan agar BBK dipertimbangkan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”. Menurutnya, langkah ini penting karena saat ini BBK tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM untuk barang impor.
Ketiga, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan pembentukan Johor-Singapore Special Economic Zone yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan pengurangan tarif dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor ke AS. Ma’ruf mengakui bahwa kondisi ini sangat memukul investasi asing langsung (FDI) di Batam. Kadin menilai bahwa tanpa adanya perubahan tarif, berpotensi terjadi pengalihan atau perubahan produksi ke Malaysia, mengingat banyak investasi asing langsung (FDI) di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.
“Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin tersebut. Ma’ruf mengatakan bahwa percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat krusial untuk mendukung operasional industri. Diketahui, terdapat tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam, yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.
Saran kelima dari Kadin adalah meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV. Industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung. “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” pungkas Akhmad Ma’ruf.
Baca Juga: Ekspor Batam ke AS Terancam, HKI Minta Pengecualian Tarif Trump
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
