BATAM (gokepri.com) – Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menilai hubungan antara DPRD Batam dan BP Batam masih belum harmonis. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara kedua lembaga, yang berdampak pada penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat.
“Banyak persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan BP Batam tidak kunjung tuntas karena buruknya koordinasi,” ujar Suryanto, Senin (17/3/2025).
Salah satu kendala utama, kata Suryanto, adalah minimnya keterlibatan BP Batam dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Batam.
Baca Juga: Anggota DPRD Batam Suryanto Minta Jadwal Kapal Roro Diatur Ulang
“Ketika kita undang RDP, yang datang hanya staf yang tidak bisa mengambil keputusan. Padahal, ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, meski BP Batam berada di bawah pengawasan DPR RI, koordinasi dengan DPRD Batam tetap penting mengingat berbagai kebijakan BP Batam berdampak langsung pada warga Batam.
Suryanto mengatakan kebijakan BP Batam menyangkut banyak hal, mulai dari masalah air, lahan, penggusuran permukiman, hingga penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Sayangnya, tidak ada kanal pengaduan langsung ke BP Batam. Akhirnya, masyarakat mengadukan masalahnya ke DPRD, tetapi kami juga kesulitan menjembatani karena koordinasi yang lemah,” kata Suryanto.
Ia berharap, dengan status ex officio yang kini melekat pada Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, komunikasi antara kedua lembaga dapat lebih terbuka.
“Mumpung sudah ex officio, Kepala BP dan Wali Kota Batam bisa membuat terobosan baru terkait komunikasi antara DPRD dan BP Batam. Perlu ada kanal khusus yang menjadi wadah koordinasi antara kami dan BP Batam,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
