BATAM (gokepri.com) – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kepulauan Riau menyesalkan masih ada tempat hiburan malam (THM) yang melanggar aturan operasional selama Ramadan.
IMM Kepri juga mengkritik sikap Kepolsian dan Satpol PP Kota Batam yang dinilai kurang responsif saat menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut.
Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 016 Tahun 2021 dan Perwako No. 11 Tahun 2023, operasional THM di Batam harus dibatasi selama Ramadan untuk menjaga suasana yang kondusif. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih ada pelanggaran, salah satunya di kawasan Nagoya.
Baca Juga: Pemko Batam Terbitkan Aturan Jam Operasional Tempat Hiburan Selama Ramadan
Ketua DPD IMM Kepri Adhanan Fadli mengungkapkan, pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah THM tetap beroperasi pada H+2 Ramadan, Minggu (2/3/2025). Hal ini jelas melanggar Perwako No 11 Tahun 2023.
“Kami sangat menyayangkan masih adanya tempat hiburan malam yang tidak mematuhi aturan yang sudah jelas tertuang dalam Perwako. Regulasi ini dibuat demi menghormati bulan suci Ramadan dan seharusnya dipatuhi oleh semua pihak,” tegasnya, Selasa (4/3/2025).
Untuk diketahui, berdasarkan SE yang diterbitkan Pemko Batam dengan berdasarkan pada Perwako Nomor 11 Tahun 2023 menyebut tempat hiburan wajib tutup pada hari-hari tertentu, yaitu tiga hari menjelang dan awal Ramadan rinciannya di H-1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan dan 2 Ramadan.
Kemudian dua hari di pertengahan Ramadan, rinciannya pada H-1 Nuzulul Quran (16 Ramadan 1445 H) dan tanggal 17 Ramadan 1445 H. Serta tiga hari di akhir dan setelah Ramadan, rinciannya, H-1 Idulfitri, 1 Syawal dan 2 Syawal 1446 H.
Di luar tanggal-tanggal tersebut, tempat hiburan malam hanya diperbolehkan beroperasi dari pukul 22.00 hingga 24.00 WIB selama Ramadan dengan syarat menjaga ketertiban dan keamanan.
IMM Kepri mendesak Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk lebih serius dalam mengawasi serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi.
“Jangan sampai aturan ini hanya menjadi formalitas tanpa implementasi di lapangan. Jika ada yang melanggar, harus ada tindakan nyata agar aturan tidak dianggap lemah,” tambahnya.
Adhanan Fadli juga mengaku telah mendatangi Polresta Barelang untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Namun, pihak Polresta mengarahkan laporan itu ke Satpol PP Kota Batam.
Saat mencoba melapor ke Satpol PP pada pukul 15.04 WIB, IMM Kepri tidak diberikan akses untuk menyampaikan laporan secara administratif. Selain itu, penjelasan dari Kasi Pengawasan Satpol PP menunjukkan adanya perbedaan tafsir terkait jadwal pengawasan THM selama awal Ramadan.
Satpol PP menyatakan bahwa pengawasan hanya dilakukan pada 28 Februari dan 1 Maret 2025, Adnan menyebut berdasarkan Perwako No. 11 Tahun 2023, pengawasan seharusnya dilakukan pada H-1 Ramadan (28 Februari), hari H Ramadan (1 Maret) dan H+1 Ramadan (2 Maret)
“Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aturan benar-benar diterapkan serta bagaimana koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan tersebut,” kata dia.
IMM Kepri mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan THM yang tetap beroperasi di luar ketentuan selama Ramadan. Adhanan berharap pemerintah daerah, Polresta, dan Satpol PP lebih proaktif dan transparan dalam menegakkan aturan.
“Kami berharap ada evaluasi dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terus berulang di tahun-tahun berikutnya. Ketegasan dalam menegakkan aturan sangat penting demi menjaga ketertiban di bulan suci Ramadan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
