Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Sampaikan Keluhan ke DPRD Batam

aksi indonesia gelap batam
Rapat Dengar Pendapat Aliansi Mahasiswa Batam dengan Komisi IV DPRD Batam, Rabu (19/2/2025). Foto: Gokepri.com/ Muhammad Ravi

BATAM (gokepri.com) – Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Batam terkait aksi serentak yang bertajuk Indonesia Gelap, Rabu (19/2/2025).

Sebelumnya pada Senin, 17 Februari 2025, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi anggaran.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Batam, Respaty menyampaikan beberapa tuntutan dalam rapat audiensi tersebut. Ia menegaskan akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efesiensi anggaran yang dilakukan menyebabkan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran di Batam Capai Rp60 Miliar, Jefridin: Honorer Aman

“Kami merumuskan tiga sektor yang sangat vital bagi masa depan kami sebagai anak bangsa, yakni pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” ujar Respaty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Batam.

Dalam sektor pendidikan, Respaty menyoroti potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus-kampus  Batam akibat pemangkasan anggaran. Selain itu, ia juga mengatakan kemungkinan dihapusnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan beasiswa bantuan pemerintah, yang bisa mengakibatkan banyak mahasiswa putus kuliah.

Pada sektor kesehatan, mahasiswa menuntut kejelasan implementasi program pemeriksaan kesehatan gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo. Mereka ingin memastikan program tersebut benar-benar dapat diterapkan di Batam.

Sementara di sektor ketenagakerjaan, mahasiswa menyoroti maraknya tenaga kerja transmigran dari luar daerah yang bekerja di Batam. Respaty menyatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran di Batam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seharusnya menjadi prioritas utama dibanding merekrut tenaga kerja dari luar daerah.

“Maka kami sangat kecewa masyarakat lokal tidak dapat bekerja karena kalah saing, maka hilirnya adalah pendidikan,” ujarnya.

Meskipun audiensi mendapat sambutan baik dari DPRD, mahasiswa mengaku sedikit kecewa karena yang hadir dalam pertemuan hanya perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batam.

Ads bp batam 2026 baru

“Kami ingin fokus pada kebijakan di bawah Kemendiktisaintek, tetapi yang datang hanya Dinas Pendidikan Kota Batam. Sehingga jawaban yang diberikan masih kurang jelas dan belum memuaskan,” tambahnya.

Respaty menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar formalitas. Aliansi Mahasiswa Batam akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapatkan tanggapan yang konkret dari pemerintah dan DPRD Kota Batam.

“Jika ternyata ada hal-hal yang merugikan masyarakat sipil, kami pastikan aksi demonstrasi akan terus berlanjut dan dilakukan dengan skala yang lebih besar di DPRD Batam,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk mengapresiasi gerakan mahasiswa hari ini. Lebih memilih RDPU dibandingkan dengan teriak-teriak di jalan.

“Kami simpati dengan cara yang lebih baik. Bukan berteriak-teriak. Mengenai instruksi presiden yang membuat semua galau, sehingga adanya kegiatan ini,” kata Dandis.

Dandis mengatakan untuk dana penyesuaian di Disdik Batam tidak ada sama sekali efisiensi. Pihaknya mengharuskan 10 persen dari APBD untuk pendidikan dan sejauh ini masih terjaga.

“Kami akan sampaikan aspirasi adik-adik (mahasiwa) ini melalui provinsi atau langsung ke pusat,” katanya.

Ia menegaskan secara umum ada gangguan karena dana transfer berubah. Tadinya Rp4 trilun APBD berubah menjadi Rp3 triliun. Namun anggaran mandatori standing tak terganggu, seperti pendidikan dan kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait