70 Ribu Hektare Sawah di Sumatera Rusak Terkena Bencana Alam

Salah satu kawasan yang banjir di Aceh. (internet)

JAKARTA (gokepri.com) – Sekitar 70 ribu hektare lahan sawah mengalami kerusakan akibat bencana alam yang melanda Sumatera akhir November 2025 lalu.

“Kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektare,” ucap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Terkait dampak bencana di Pulau Sumatera terhadap sektor pertanian, Amran menyampaikan, hal itu akan ditangani dan mulai bekerja di Januari (2026).

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan secara masif ke daerah-daerah terdampak bencana. Pemerintah telah mengirimkan sekitar 44 ribu ton beras ke wilayah terdampak bencana.

“Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah. Tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujar Amran.

Selain itu, Amran melaporkan adanya bantuan pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 1 triliun. Tidak hanya itu, dukungan tambahan juga datang dari kementerian lain dan para mitra dengan nilai sekitar Rp 75 miliar.

Dalam laporannya, Amran juga menyampaikan capaian kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif. Nilai tukar petani (NTP) tercatat mencapai 124,36, melampaui target 110 yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani Rp 120 triliun,” ujarnya.

Amran turut melaporkan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 4,17 juta ton sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Insya Allah dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan, dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari (2026),” kata Amran.

Dari sisi stok, menurut Amran, cadangan beras nasional diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir tahun. Sementara untuk pupuk, keberhasilan kebijakan pupuk meningkatkan volume hingga 700 ribu ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara.

“Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah berjalan dua bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan. Ini hanya merubah regulasi yang ada perpres, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Menteri Pertanian,” ucap Amran. *

(sumber: republika.co.id)

Pos terkait