Karimun (gokepri.com) – Sebanyak 36 ribu nelayan se Kepri yang memiliki kapal 1-5 GT bakal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk nelayan yang bekerja dengan pengusaha perikanan.
Sementara, Pemkab Karimun akan memasukkan sekitar 3.000 dari 6.000 nelayan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, anggarannya di plot melalui APBD Karimun 2023 mendatang.
“36 ribu nelayan se Kepri plus minus yang memiliki kapal 1-5 GT akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaannya,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Selasa, 20 September 2022.
Kemudian, kata Ansar, nelayan yang ada pengusahanya harus mem BPJS Ketenagakerjakan semua karyawan yang mereka gunakan.
“Jadi nelayan semuanya, Insya Allah ke depan semua sudah terproteksi, karena kalau terjadi kecelakaan dari BPJS nilainya cukup besar hingga menjamin kelangsungan pendidikan anaknya atau untuk membuka usaha ekonominya,” jelas Ansar.
Sementara, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga memberi jaminan kepada nelayan Karimun akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada 2023 mendatang.
“Jika nelayan Karimun jumlahnya 6.000 orang dengan biaya BPJS sebesar Rp1,2 miliar jelas Pemkab Karimun tidak mampu,” sebutnya.
Namun, pihaknya akan mengikutsertakan 3.000 nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 2023.
Akumulasinya, pemerintah daerah membayarkan satu bulan Rp16.800 dikali 12 bulan kemudian dikali 3.000 nelayan, sehingga total anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam satu tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan nelayan sebesar Rp604 juta.
“Kita usahakan 3.000 nelayan dulu pada tahun 2023 nanti,” sebutnya.
Menurutnya, kegunaan dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah apabila terjadi kecelakaan dan musibah di laut, maka bisa dapat diklaim oleh nelayan.
Penulis: Ilfitra
