Karimun (gokepri.com) – Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Kepala Dinas Perikanan, Ahmadi menyambangi kelompok nelayan untuk mendengar keluhan mereka.
Salah satu yang menjadi permintaan nelayan adalah menyangkut dana hibah.
Bupati Rafiq menjelaskan, dana hibah sangat rentan menimbulkan masalah jika proses pengusulan hingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
Hanya saja, Rafiq memberi jaminan kepada nelayan Karimun akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada 2023 mendatang.
“Jika nelayan Karimun jumlahnya 6.000 orang dengan biaya BPJS sebesar Rp1,2 miliar jelas Pemkab Karimun tidak mampu,” sebutnya.
Namun, pihaknya akan mengikutsertakan 3.000 nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 2023.
Akumulasinya, pemerintah daerah membayarkan satu bulan Rp16.800 dikali 12 bulan kemudian dikali 3.000 nelayan, sehingga total anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam satu tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan nelayan sebesar Rp604 juta.
“Kita usahakan 3.000 nelayan dulu pada tahun 2023 nanti,” sebutnya.
Menurutnya, kegunaan dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah apabila terjadi kecelakaan dan musibah di laut, maka bisa dapat diklaim oleh nelayan.
Penulis: Ilfitra
