Warga Sagulung Laporkan Oknum RT-RW Mafia Tanah ke Polda Kepri

Perwakilan warga Sumber Sari, Sagulung, Batam melaporkan oknum Ketua RT dan RW ke Polda Kepri. (engesti).

Batam (gokepri.com) – Kasus mafia tanah di Sumber Sari RT 02, RW 07 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau memasuki babak baru.

Kali ini, warga yang menjadi korban alibi oleh oknum mantan RW 07 Suatri Dewi dan RT02 Mangasa Simanjuntak (sekarang sudah menjadi RW di lokasi tersebut) melaporkan mereka Polda Kepri.

Laporan warga itu dilakukan berdasarkan surat Badan Pengusahaan (BP) Batam bernomor B-105/A3.1/KL.00.01/1/2022 yang telah menetapkan bahwa lahan yang di ahli fungsikan oleh oknum RT/RW merupakan Daerah Milik Jalan (DMJ) atau Right of Way (ROW) milik masyarakat.

“Atas dasar surat dari BP Batam itulah kami berani membuat laporan ke Polda Kepri,” salah satu perwakilan warga Sagulung Efendi Galingging, di Mapolda Kepri, Jumat 14 Desember 2022.

Efendi menyebutkan, selain oknum RT/RW, warga juga akan meminta pertanggungjawaban pihak pengembang dalam hal ini PT Nasda Surya Abadi yang turut terlibat dalam pengalihfungsian Row jalan menjadi kavling tersebut.

“BP Batam sudah memberikan kami bahwa sekian meter itu ROW jalan hal itu juga di perkuat dengan Pengalokasian Lahan (PL) dari BP Batam. Jadi siapa yang mengubah set plan jalan tersebut. PT Nasda bisa mengeluarkan surat kavling. Padahal dari tahun 2013 BP Batam tidak lagi mengeluarkan surat kavling,” katanya.

Menurut Efendi, masalah alih fungsi ROW jalan menjadi kavling ini sangat komplek sehingga ia berharap ada titik terang terhadap masalah tersebut.

“Dengan harapan pihak Polda bisa menyelesaikan secepat mungkin dan dapat berkoordinasi dengan pihak BP Batam menjelaskan bahwa itu adalah row jalan,” katanya.

Sebelumnya, warga Sumber Sari RT 02, RW 07 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau mengeluh atas alih fungsi jalan yang dilakukan lokasi itu. Sebab, akses jalan di perumahan itu telah diubah menjadi Kavling dan diperjual belikan oleh oknum tertentu.

Padahal, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menetapkan bahwa di lokasi itu merupakan DMJ (Daerah Milik Jalan) atau Right of way (ROW) milik masyarakat.

“Sudah berjalan lebih kurang lebih selama 3 tahun, sementara dari BP Batam tidak ada izin untuk pembuatan kavling dan ada yang sudah membangun rumah. Itukan, jalan umum ada semua bukti-buktinya,” kata warga setempat Efendi Galingging.

Efendi mengatakan, pada tahun 1998 sesuai dengan Pengadaan Langsung (PL) oleh BP Batam lokasi tersebut benar sebagai ROW jalan akses milik masyarakat.

Menurutnya, jika dibangun akses jalan di lokasi itu justru sangat membantu warga sekitar dalam beraktifitas. Namun, sampai saat ini akses jalan tersebut belum juga dibangun. Selama ini, kata dia, banyak warga yang keberatan terkait alih fungsi jalan tersebut.

“Akses jalan untuk putaran mobil tidak ada. Jalan buntu. Kalau ada kebakaran bagaimana? Lori sampah untuk keluar masuk selalu mundur ini kan mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta keselamatan warga,” katanya.

Sementara Rosmauli Sinaga (46) salah satu warga yang sudah terlanjur membeli lahan tersebut mengatakan, dirinya, merasa ditipu oleh oknum RT dan RW. Lantaran status kepemilikan lahannya yang tidak jelas.

Sampai detik ini Rosmauli tidak bisa mengurus surat-surat lahanya. Walaupun dirinya telah memiliki kwitansi pembelian dari pengembang dan surat pernyataan hibah dari RT/RW setempat.

“Rumah kami di ROW jalan dan sudah bayar Rp 20 juta. Awalnya pengembang menjanjikan bahwa jalan akan dipindah. Tapi sekarang kan, sudah dibikin parit bagaimana mau dibikin jalan lagi? Nah kan tidak ada lagi jalan yang dijanjikan mereka (Pengembang) untuk dipindahkan,” kata Ros, kepada awak media.

Tak hanya Rosmauli, warga lainnya yang sudah membeli lahan tersebut juga merasa ditipu. Setidaknya Sudah ada sembilan rumah yang berdiri permanen di ROW jalan itu. Bukti jual beli kavling yang diberikan kepada warga hanya beralaskan kwitansi tanpa adanya surat kepemilikan dan penjual kavling.

“Kan, tidak enak kalau seperti ini, kami ini bisa dibilang korban lah karena untuk mengurus yang sudah berdiri tidak bisa,” katanya.

Dirinya menduga, adanya kongkalikong antara pihak pengembang dalam hal ini PT Nasada Surya Abadi pihak RT dan oknum mantan RW. Saat ini pihak warga sedang melaporkan kasus tersebut ke Polda Kepri.

Sementara, pihak pengembang dalam hal ini PT Nasada Surya Abadi mengaku pihak RT dan RW setempat yang mengalokasikan lahan tersebut ke warga. dirinya hanya menandatangani surat pernyataan hibah yang disaksikan oleh RT dan RW setempat.

“Sebenarnya lahan kami yg matangkan. Cuma yang mengalokasikan kewarga dan yang buat site plan itu pejabat setempat ketua RT dan beberapa anggota pembantunya,” kata pihak pengembang PT Nasada Surya Abadi Andi Surya, saat di konfirmasi.

Ia menyebut ada permainan yang dilakukan oleh oknum RT dan RW di lokasi itu.

“Cuma RT lama mengalokasikan ke orang entah sama siapa,” katanya.

Lebih lanjut, saat awak media mengkonfirmasi kepada Mangasa Simanjuntak, RW setempat, yang diduga terlibat dalam penjualan tanah ROW jalan kepada warga. Pihaknya mengaku tidak mengetahui bahwa lahan yang itu adalah ROW jalan. Menurutnya, itu adalah lahan kosong yang tidak bermasalah.

“Saya cuma mengetahui saja. Tak pernah saya tahu itu jalan itu lahan kosong. Kalau ada masalah nantinya lahan itu ya itu masalah pembeli dengan pengembang,” katanya.

(penulis: engesti)

Pos terkait