Usai Kasus Cikande, Pemerintah Wajibkan Laporan Paparan Radiasi Tiap Tiga Bulan

Kasus cikande
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menghadiri Round Table Investor Daily, di Jakarta, Selasa (14/10/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

BATAM (gokepri) – Kasus paparan radiasi di kawasan industri Cikande membuka mata pemerintah. Kementerian Perindustrian kini menyiapkan aturan baru untuk memastikan pabrik-pabrik di Indonesia aman dari bahan radioaktif.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan regulasi yang mewajibkan setiap kawasan industri dan pabrik melaporkan hasil survei paparan radiasi secara berkala. Laporan itu dilakukan setiap tiga bulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Kami akan mewajibkan pabrik dan kawasan industri melaporkan hasil survei Radiation Portal Monitoring setiap tiga bulan,” ujar Agus usai menghadiri Round Table Investor Daily di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kebijakan baru ini lahir setelah muncul kasus paparan radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Insiden tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap kemungkinan kebocoran bahan radioaktif di sektor manufaktur.

Agus menjelaskan, Indonesia sudah memiliki perangkat teknologi untuk mendeteksi kadar radiasi. Industri diberi dua opsi: membeli alat uji sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki fasilitas pengukuran. “Kami mendorong opsi kerja sama agar lebih efisien,” kata dia.

Kemenperin menargetkan regulasi ini segera terbit dan langsung diimplementasikan. Tujuannya agar keamanan publik, kesehatan pekerja, dan keberlanjutan investasi di sektor industri tetap terjaga.

Pemerintah juga berupaya memastikan isu radiasi ini tidak mengganggu rantai pasok dan reputasi industri Indonesia di pasar global. Kemenperin menegaskan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk di kawasan Cikande tetap aman.

Dalam konteks global, isu keselamatan publik menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar ekspor terhadap produk nasional. Karena itu, kementerian terus berkoordinasi dengan lembaga lintas sektor untuk memastikan keamanan industri nasional memenuhi standar internasional. “Isu keselamatan publik harus dijaga agar pasar ekspor tetap percaya pada produk kita,” kata Agus.

Kemenperin juga berupaya menjaga agar pengelolaan kawasan industri pasca-isu ini tetap kondusif dan ramah investasi. Regulasi baru ini diharapkan menjadi tonggak pengawasan keamanan industri berbasis teknologi, yang tak hanya melindungi pekerja dan lingkungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. ANTARA

Baca Juga: Ini Daftar Kawasan Industri Halal di Indonesia, Ada 100 Hektare di Bintan dan 17 Hektare di Batamindo

Ads bp batam 2026 baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait