Tak Pakai Konsep 100 Hari Kerja, Amsakar-Li Claudia Prioritaskan Persoalan Sampah

100 hari kerja amsakar-li
Wali Kota Batam Amsakar Achmad didampingi Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Senin (3/3/2025). Foto: Gokepri.com/Muhammad Ravi

BATAM (gokepri.com) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, tidak akan terikat pada konsep 100 hari kerja yang kerap dijadikan patokan awal pemerintahan.

Sebaliknya, mereka langsung fokus menangani persoalan mendesak, terutama masalah sampah yang menjadi perhatian utama di Batam.

“Kita tidak memakai istilah 100 hari kerja, karena yang terpenting adalah bagaimana kita langsung bekerja dan menyelesaikan masalah,” kata Amsakar usai menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin (3/3/2025).

HBRL

Baca Juga: Sertijab Wali Kota Batam, Amsakar-Li Claudia Janji Tuntaskan Pembangunan

Sebelum dilantik, Amsakar sudah turun langsung ke lapangan memantau kondisi pengelolaan sampah di berbagai titik. Ia menemukan bahwa kendala utama terletak pada alat berat, seperti bulldozer dan dump truck yang tidak berfungsi optimal, menyebabkan penumpukan sampah di beberapa lokasi.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mendatangkan bulldozer baru dan merencanakan pembelian alat tambahan guna memperbaiki sistem kebersihan kota.

Selain itu, Amsakar juga menegaskan bahwa peran camat dan lurah sangat penting dalam pengelolaan sampah. Wakil Wali Kota Li Claudia bahkan telah mengumpulkan para camat untuk memastikan mereka lebih aktif dalam menangani persoalan ini.

“Pak camat ini harus menjadi lini terdepan dalam persoalan sampah,” ujarnya.

Selain peran pemerintah, dukungan dari pelaku usaha juga berperan penting. Amsakar mengungkapkan bahwa beberapa pengusaha siap membantu dengan menyediakan tempat penampungan sementara untuk sampah.

“Alhamdulillah, pelaku usaha pun ada yang mau berbagi, ada yang siap membuat tempat penampungan sementara,” ungkapnya.

Selain persoalan sampah, kepemimpinan Amsakar-Li Claudia juga akan menyoroti perbaikan infrastruktur pendidikan. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi sekolah yang mengalami kebocoran atau kerusakan.

Untuk itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran secara efisien guna renovasi dan revitalisasi sekolah yang membutuhkan perbaikan.

“Persoalan sampah dan pendidikan ini akan terus kita monitor. Dalam satu bulan ke depan, kita akan melihat sejauh mana progres yang telah dicapai,” kata Amsakar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait