BATAM (gokepri) – Isu diskriminasi dan permasalahan di tempat kerja yang dihadapi oleh buruh perempuan digaungkan pada Hari Perempuan Internasional.
Buruh perempuan di Batam menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Batam pada Rabu 8 Maret 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Mereka menyuarakan isu diskriminasi dan permasalahan di tempat kerja serta penolakan terhadap Omnibus Law-Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dunia kerja, khususnya bagi perempuan,” kata Rista, Konsulat Cabang Bidang Perempuan FSPMI. Buruh perempuan juga menuntut disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) pekerja rumah tangga dan RUU RPTKS, yang menurut mereka, lebih manusiawi terhadap pekerja. Mereka juga menginginkan adanya rangkaian publik khusus untuk perempuan, serta penghapusan outsourcing.
Isu diskriminasi dan permasalahan di tempat kerja yang dihadapi oleh buruh perempuan paling keras disuarakan. Hal ini tercermin dari tuntutan mereka untuk memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam serta penegasan pada Konvensi ILO (KILO) 183 tentang Mertenitas dan KILO 190 tentang kekerasan atau pelecehan di tempat kerja.
Tuntutan mereka untuk disahkannya RUU pekerja rumah tangga dan RUU RPTKS menunjukkan bahwa buruh perempuan di Batam mengalami perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Mereka juga menginginkan adanya rangkaian publik khusus untuk perempuan, serta penghapusan outsourcing, yang menunjukkan bahwa buruh perempuan di Batam masih membutuhkan perlindungan dan dukungan dalam dunia kerja.
Buruh menilai perlunya memperjuangkan kesetaraan gender di tempat kerja dan memberikan dukungan kepada buruh perempuan yang masih mengalami diskriminasi dan permasalahan di dunia kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga:
- DATA WHO: Kematian Ibu akibat Persalinan Terjadi Setiap Dua Menit
- INFOGRAFIS: Mendukung Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024
Penulis: Engesti
