Batam (gokepri.com) – Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi biru di Kepulauan Riau dengan menjadikan kawasan ini hub bagian barat Indonesia. Dimulai dengan mendirikan pusat inovasi yang bekerja sama dengan Korea Selatan.
Kepulauan Riau (Kepri) memiliki kekayaan alam bahari yang luar biasa. Mulai dari pariwisata bahari, perikanan yang melimpah, perkembangan industri galangan kapal yang semakin luas, hasil tambang yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan negara dan daerah, serta memiliki lebih dari dua ribu pulau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sektor pelayaran dan transportasi laut yang dapat menghubungkan pulau-pulau tersebut.
Belum lagi, Kepri memiliki luas wilayah laut 96 persen lebih besar dibandingkan luas wilayah daratan yang hanya 4 persen serta posisi strategis di selat Malaka dan Laut Natuna Utara, yang menjadikan Kepri sebagai muka terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Posisi ini sekaligus membuat Kepri memiliki nilai tawar yang lebih untuk dikembangkan sebagai motor ekonomi baru, sentra ekonomi biru.
Baca Juga:
- Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2022 Angkat Tema Laut Peluang Ekonomi Biru
- Dari Dialog Hardi Hood dan Teman Ngopi: Salah Arah Membangun Kemaritiman Kepri
Ekonomi biru merupakan proyek sumber baru pertumbuhan ekonomi yang telah dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sejak tahun 2021. Peta jalan pelaksanaan ekonomi biru ini baru dirilis pada tahun 2023 sehingga untuk implementasinya masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan dengan target pelaksanaan mulai dari tahun ini hingga 2045 mendatang.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan pengembangan ekonomi biru ini didasari atas potensi kelautan Indonesia yang sangat besar namun belum optimal digunakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia masih terjebak ke dalam middle income trap.
Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi biru, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2023 dengan berfokus pada pembangunan ekonomi biru dengan tema “Advancing Blue Economy Innovation and Collaboration”. Tema ini diharapkan dapat memunculkan gagasan dan terobosan ide pembangunan ekonomi biru dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi, mensejahterakan masyarakat pesisir dengan aspek keberlanjutan.
Amalia mengatakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, akan ada dua wilayah utama yang menjadi koridor pembangunan ekonomi biru. Pertama adalah Maluku sebagai hub ekonomi biru Timur Indonesia dan Kepulauan Riau sebagai hub ekonomi biru Barat Indonesia.
“Jadi di Kepri karena mau menjadi hub ekonomi biru bagian barat Indonesia maka di Kepri ini kami akan mendirikan Blue Economy Innovation Center jadi kerja sama dengan Korea Selatan. Jadi kita sudah ada kerja sama ke arah sana,” kata Amalia, saat ditemui dalam acara Puncak Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2023 di Batam, pada Senin, 18 Desember 2023.
Ia menekankan kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi biru. Amalia mencontohkan, untuk mengikuti jejak negara seperti Norwegia dan Korea Selatan yang telah berhasil berdaya saing mengembangkan ekonomi biru secara optimal melalui, kolaborasi, riset dan inovasi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan, proyeksi nilai tambah ekonomi ekonomi biru akan mencapai USD30 triliun pada 2030. Hal tersebut mengingat strategisnya posisi wilayah perairan Indonesia yang menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional melalui tiga jalur alur laut kepulauan Indonesia.
Indonesia memiliki wilayah laut yang berpotensi besar untuk pembangunan ekonomi biru, di antaranya Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, Selat Capalulu, dan sejumlah lokasi lain.
“Apabila potensi-potensi ini dioptimalkan, ekonomi biru dapat meningkatkan efektivitas dengan memberikan perlindungan habitat dan biodiversitas, 20 persen penurunan gas rumah kaca, menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada 2030 mendatang, serta keuntungan investasi laut berkelanjutan yang mencapai USD15,5 triliun,” kata Suharso.
Menurutnya, untuk mengatasi tantangan implementasi ekonomi biru di berbagai aspek, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif, melalui empat pilar utama.
“Pertama mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan,” ujar dia.
Selain itu, dalam Indonesia Development Forum 2023 yang memasuki tahun kelima pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas turut meluncurkan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau untuk pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan, serta pemerataan antar kabupaten/kota.
“Acara puncak Indonesia Development Forum 2023 di Batam menampilkan International Lecture, Special Session terkait 6 Blue Agendas, Sesi Marketplace pelaku usaha/startup ekonomi biru, pemerintah, LSM, mitra pembangunan, dan BUMN, serta kunjungan kerja ke industri galangan kapal sebagai salah satu industri ekonomi biru berteknologi tinggi, juga Kepri Coral sebagai contoh pariwisata bahari berkelanjutan,” ujar Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
