Karimun (gokepri.com) – Kabar gembira bagi masyarakat nelayan yang mendiami wilayah pesisir di Karimun.
Ke depan, lahan yang mereka diami tersebut bisa segera memperoleh sertifikasi.
Pembahasan terkait sertifikasi lahan yang ditempati nelayan di wilayah pesisir Karimun itu menjadi pembahasan antara Bupati Karimun Aunur Rafiq, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni di Batam.
“Rumah masyarakat nelayan di wilayah pesisir bisa diterbitkan sertifikatnya,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Kata Rafiq, pembahasan sertifikasi rumah nelayan di wilayah pesisir tersebut merupakan satu dari tiga isu yang dibahas bersama Gubernur Kepri dan Wamen ATR/BPN.
Dua isu lainnya adalah terkait kawasan pemukiman masuk hutan dengan luas sekitar 3.000 hektar serta isu pertanahan di Karimun.
“Tiga isu tersebut yang menjadi pembahasan pertemuan antara saya, Pak Gubernur dan Wamen ATR/BPN,” sebutnya.
Dikatakan, isu tersebut nantinya juga akan menjadi pembahasan dalam kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
Pada tahun ini, Kepri diminta jadi penyelenggara dan Karimun ditunjuk menjadi tuan rumah.
“GTRA Summit 2023 akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ungkap Rafiq.
Kegiatan itu rencananya akan dilangsungkan pada September mendatang.
GTRA Summit adalah pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA (forum kerja sama lintas sektor) yang dibentuk oleh Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Kegiatan ini bagian dari tanggungjawab menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.
Penulis: Ilfitra
