Tanjungpinang (Gokepri.com) – Amjon terdakwa kasus izin tambang di Kepri dituntut 14 tahun penjara dan Azman 13 tahun 6 bulan penjara. Mantan pejabat di Pemprov Kepri itu merugikan negara hingga Rp32,5 miliar.
Amjon juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan Azman Taufik denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus korupsi izin tambang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepri, Kamis (18/2/2021).
Kedua terdakwa diseret ke meja hijau karena tindak pidana kasus korupsi izin pertambangan bauksit Kabupaten Bintan tahun 2018-2019.
Dalam tuntutannya, Jaksa mengatakan hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.
Perbuatan keduanya telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp32,5 miliar.
“Adapun hal yang meringankan, kedua terdakwa mengakui perbuatannya,” kata JPU saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepri, Kamis (18/2).
Setelah mendengarkan tuntutan JPU, kedua terdakwa meminta izin kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk membaca pledoi (pembelaan) pada persidangan selanjutnya.
Amjon merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Taufik mantan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain keduanya, kasus korupsi izin pertambangan bauksit ini turut menjerat sejumlah nama lainnya yakni Junaidi, Arif Rate, Boby Satiya Kifani, Wahyu Budi Wiyono, Jalil, M Ahmad, M Adrian Alamin, Robiyanto, Eddy Rasmadi, Hari Malonda dan Sugeng.
Para tersangka itu masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
(Can)
|Baca Juga: Puluhan Perusahaan di Kepri Lalai Reklamasi Lubang Bekas Galian Tambang







