Ratusan Karyawan di PHK, Ribuan Pekerja Dirumahkan

Antrean pencari kerja di salah satu kawasan industri di Kota Batam, sebelum pandemi.
Antrean pencari kerja di salah satu kawasan industri di Kota Batam, sebelum pandemi.

Batam (gokepri.com) -Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mewabahnya pandemi Covid-19 tak hanya merugikan industri di Batam, tapi juga mengancam keberlangsungan nasib pekerja. Ratusan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ribuan pekerja lagi dirumahkan. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring belum tuntasnya penanganan Covid-19 di Batam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengungkapkan, hingga Selasa (14/4/2020), terdapat 598 karyawan terkena PHK. Sebanyak 2.644 karyawan lainnya dirumahkan, dan 2.842 karyawan cuti tak dibayar.

Bacaan Lainnya

“Tercatat ada 308 perusahaan dan 15.099 karyawan yang terdampak Covid-19. Sebanyak 9 perusahaan tutup sementara dan 12 perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya,” kata Rudi.

Tidak hanya di Batam, berbagai daerah di Indonesia juga merasakan dampak mewabahnya virus corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengungkapkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

”Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan Kartu Prakerja,” katanya dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat itu, Doni mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya. ”Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar dia.

Bantuan sosial terbaru dari pemerintah adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak Covid-19. Bantuan ini juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya karena dikhawatirkan memperluas penularan Covid-19.

Di luar Jabodetabek, pemerintah pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Dalam rapat itu, kata Doni, Kepala Negara juga meminta keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia terus diperhatikan. Para TKI harus dipastikan tidak kekurangan bahan makanan.

Adapun pembukaan pendaftaran bagi calon peserta Program Kartu Prakerja (PKP) telah resmi dibuka pada Sabtu (11/4) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hingga Minggu 12 April 2020 pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, Kemenko Perekonomian mencatat jumlah yang mendaftar sebanyak 1,4 juta orang.

Sasaran penerima kartu prakerja ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengeyam pendidikan formal. Program kartu prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.

Di Batam, sejumlah pekerja berusaha mendaftar sebagai peserta Program Kartu Prakerja. Sebagian terpaksa harus mendatangi kantor Disnaker Kota Batam, karena pendaftaran secara online sulit diakses. (wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *