Ranperda Keteriban Umum di Batam Masukkan Larangan Kumpul Kebo dan Klausul LGBT

(istimewa)

BATAM (gokepri.com) – Pengaturan mengenai pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan atau living together masuk dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam.

Selain itu, klausul terkait hubungan sesama jenis (LGBT) juga dimunculkan dalam Pasal 12 ayat (1) draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dalam pasal tersebut, terdapat sejumlah larangan yang berkaitan dengan norma kesusilaan.

Di antaranya melakukan, menyuruh, membujuk, memfasilitasi atau memaksa seseorang melakukan praktik prostitusi, menyediakan jasa pornografi dan pornoaksi, hingga menghimpun keuntungan dari praktik prostitusi.

Rancangan itu juga memuat larangan tinggal bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Selain itu, terdapat klausul mengenai hubungan sesama jenis maupun berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan serta penyimpangan seksual lainnya, termasuk LGBT.

Ketua Pansus Ranperda, Anwar Anas, mengatakan pengaturan mengenai living together dimasukkan menyusul adanya masukan terkait aktivitas di sejumlah tempat indekos dan tempat penginapan.

Menurutnya, terdapat tempat usaha yang dinilai memberikan kelonggaran bagi pasangan berlainan jenis maupun sesama jenis untuk tinggal atau tidur bersama tanpa ikatan perkawinan.

“Banyak tempat-tempat indekos dan segala macamnya membuat satu izin usaha yang membiarkan, melonggarkan setiap orang yang berlainan jenis ataupun sesama jenis tanpa ikatan pernikahan, yang membiarkan tidur bersama dan tinggal bersama,” ujar Anwar pada Jumat (20/11/2026).

Ia menyebut kawasan Nagoya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut.

Anwar juga mengakui klausul mengenai LGBT merupakan salah satu materi baru yang dimunculkan dalam revisi Ranperda.

Menurutnya, ketentuan tesebut dimasukkan setelah Pansus menerima sejumlah masukan terkait persoalan kesusilaan di masyarakat.

“Pada dasarnya kita mengantisipasi masyarakat Batam agar tidak melakukan kegiatan-kegaiatn asusila. Kita buat ini karena ada banyak masukan soal ini,” katanya.

Terkait sanksi, Anwar mengatakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut nantinya dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang akan dirumuskan dalam Ranperda.

Sanksi yang dibahas mulai dari teguran hingga pidana.

Selain pengaturan mengenai prostitusi, living together, dan klausul LGBT, pembahasan Ranperda juga menyentuh aktivitas pengamen, pengemis di lingkungan permukiman.

Ketentuan mengenai pengamen sebenarnya telah diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Namun, aturan tersebut akan dipertegas dalam revisi yang sedang dibahas.

Menurutnya, aktivitas mengamen di lingkungan perumahan nantinya perlu mendapatkan izin.

Masyarakat juga dapat melaporkan aktivitas pengamen yang dianggap mengganggu ketertiban kepada Satpol PP maupun Bhabinkamtibmas.

Pembahasan Ranperda masih akan berlanjut dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih berupa materi rancangan yang dibahas Pansus bersama Tim Pemko Batam.

Dengan demikian, larangan dan sanksi yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) belum berlaku sebagai ketentuan Perda karena masih harus melalui tahapan pembahasan hingga pengesahan. *

Penulis: Engesti

Pos terkait