BATAM (gokepri) — Kota Batam dikenal dengan jalan-jalan utamanya yang lebar dan mulus. Namun, di balik infrastruktur tersebut, masalah klasik drainase justru menjadi biang keladi banjir yang kerap melanda kota industri ini.
Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menilai pembangunan Batam saat ini terlalu fokus pada pelebaran jalan, tanpa diimbangi pembangunan drainase yang memadai. “Hampir di setiap wilayah, jalan memang lebar, tapi drainasenya seperti di perumahan. Kecil, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Hentikan dulu pembangunan jalan yang justru menyebabkan banjir,” kata Suryanto, Selasa, 14 Januari 2025.
Menurut Suryanto, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Batam seharusnya lebih memprioritaskan pemeliharaan jalan yang sudah ada, terutama jalan-jalan utama yang menjadi akses penting warga dan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Apalagi, musim hujan berpotensi memperparah kondisi jalan dan drainase.
“Kami berharap Dinas Bina Marga Pemko Batam dapat berkoordinasi lebih baik dengan BP Batam untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Politikus dari Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Batam sebagai “Kota Baru” yang diimpikan. Ia juga mengusulkan penambahan jumlah kanal atau saluran penampung air di kota ini, idealnya setiap kelurahan memiliki setidaknya satu kanal.
“Pemeliharaan jalan yang ada sama pentingnya dengan pembangunan jalan baru. Apalagi masalah drainase kini menjadi salah satu penyebab utama banjir,” ujar Suryanto.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan ada 21 titik rawan banjir. Pemerintah berjanji menangani persoalan ini secara bertahap, dengan mengandalkan pompa dan anggaran dari APBD.
Amsakar menjelaskan, berdasarkan peta yang dibuat konsultan, terdapat 21 titik banjir di Batam. “Hujan lebat kemarin diperkirakan memunculkan banyak titik banjir. Tapi pelan-pelan akan kami selesaikan,” ujarnya, Selasa, 14 Januari 2024.
Menurut Amsakar, konsultan merekomendasikan penggunaan 12 pompa untuk mengatasi banjir di berbagai lokasi. Namun, biaya untuk penanganan satu titik banjir mencapai Rp 19 miliar, termasuk detail engineering design (DED).
“Kami akan memanfaatkan dana APBD untuk menyelesaikan drainase kecil di kanan dan kiri bahu jalan yang sudah ada,” jelasnya. Menanggapi keluhan warga, khususnya di kawasan Batu Aji, yang menyebut banjir disebabkan drainase yang tidak memadai, Amsakar menyatakan pemerintah terus berupaya mencari solusi. “Itu yang sedang kami upayakan agar segera diselesaikan,” katanya.
Pemerintah Kota Batam kini fokus menangani persoalan banjir secara bertahap, sembari memprioritaskan langkah jangka panjang untuk mengatasi dampaknya. Salah satu langkah jangka panjang tersebut adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Amsakar mengungkapkan, persiapan pembentukan BPBD telah dimulai sejak 2024.
Proses tersebut meliputi pemekaran lembaga, seperti perubahan Bapelitbang menjadi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Riset Daerah (Brida), serta pemecahan Pemadam Kebakaran menjadi Pemadam Kebakaran dan BPBD.
“Ada dua OPD yang kami kembangkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengamanahkan pembentukan BPBD. Peraturan daerahnya sudah kami siapkan pada 2024, dan pada 2025 akan dilengkapi. Yang jelas, BPBD akan berjalan pada 2025, anggarannya juga sudah kami siapkan,” kata Amsakar.
Baca Juga:
Jefridin: Budaya Gotong Royong Solusi Mencegah Banjir di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
