PHRI Akan Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan

Judicial review pajak hiburan
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Yuno Abeta Lahay memberikan keterangan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI Jabar, di Bandung, Rabu (17/1/2024). ANTARA/Ricky Prayoga

Bandung (gokepri) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan mengajukan judicial review terkait aturan kenaikan tarif pajak hiburan yang kini memiliki kisaran paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Yuno Abeta Lahay mengatakan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini, karena banyak tempat hiburan yang melekat pada hotel dan restoran.

“Kami sedang melakukan langkah hukum judicial review dan dalam waktu dekat diajukan meski beberapa daerah telah mengeluarkan perda, dan kemarin telah ada diskusi dengan Kemenparekraf, tapi ini kami rasa kurang tepat, harusnya dilibatkan juga Kemenkeu dan Kemendagri,” kata Yuno, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu 17 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Pajak Hiburan Naik, Apindo Batam: Idealnya 5-10 Persen

Adapun isi judicial review tersebut, kata Yuno, berbeda dengan gugatan yang dilayangkan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), dengan PHRI meminta pasal yang menetapkan besaran pajak 40 sampai 75 persen dihapuskan. “Karena pasal sebelumnya sudah ada yaitu 10 persen, jadi kami minta dikembalikan ke sana saja,” ujarnya pula.

Yuno mengatakan dengan besaran tarif pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen untuk hiburan khusus yang tergolong sebagai objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) itu, telah memunculkan kekhawatiran dari para pelaku usaha, termasuk di Jawa Barat, mengingat sektor hiburan merupakan penunjang pariwisata.

“Industri hiburan adalah kolaborasi. Hiburan dan kawan-kawannya itu kan penunjang pariwisata, kekhawatiran ini mulai terasa, Mbak Inul (Daratista) sudah menyampaikan kunjungan sudah dirasa turun. Kami memang dari seluruh stakeholder pariwisata menganggap ada satu bagian bahwa entertainment lifestyle di situ, terhambat dan itu otomatis mengganggu keseluruhan bisnis pariwisata,” katanya pula.

Saat ini, kata dia lagi, di Jabar baru ada satu daerah yang sudah menetapkan tarif pajak hiburan 50 persen. “Sejauh ini yang saya tahu, Kabupaten Bogor sudah menetapkan 50 persen. Kami dari PHRI sudah mulai mengumpulkan data, cuma yang baru kami dapat itu Kabupaten Bogor ditetapkan 50 persen,” katanya lagi.

PHRI juga, kata Yuno, memberikan dorongan pada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam Rakerda PHRI Jabar agar lebih peduli terhadap hal tersebut, meski pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena mereka merupakan pelaksana undang-undang.

“Kami paham pemprov punya keterbatasan karena ini amanat undang-undang dan musti dieksekusi, jadi kami paham tapi saya yakin dengan mengutip ucapan Menteri Parekraf semalam bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan kami percaya akan hal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta kabupaten dan kota di Jabar untuk melakukan persiapan soal kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen.

Menurut Bey, ketetapan pajak baru bagi sektor hiburan itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil tersebut.

“Itu kewenangan pusat. Untuk daerah, kota/kabupaten, menyesuaikan saja. Tentunya kami berharap kota/kabupaten sudah ada perhitungan terkait kebijakan tersebut,” kata Bey, di Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1).

Untuk diketahui, kenaikan tarif pajak hiburan disepakati pemerintah dan DPR yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk pada Pasal 58 ayat 2, khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa ditetapkan paling rendah 40 persen serta paling tinggi 75 persen. Dalam ketentuan sebelumnya tidak ada aturan atas bawah yang ditetapkan, melainkan hanya disebut batas tarif paling tinggi 75 persen.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau pemerintah daerah tidak buru-buru menetapkan aturan baru tarif pajak hiburan. Terlebih, saat ini sejumlah asosiasi dan pelaku industri jasa hiburan tengah mengajukan gugatan uji materi UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi.

“Prosesnya baru masuk permohonan dan sekarang sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. Jadi, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi mencari solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus membantu keuangan negara,” papar Sandi.

Sandiaga berujar jasa hiburan merupakan salah satu tulang punggung industri pariwisata. Jika jasa hiburan dibebani pajak yang terlalu besar, ujar dia, kondisinya menjadi tidak sehat. Ia berjanji akan mencari titik keseimbangan sehingga pelaku usaha bisa berbisnis sembari tetap memenuhi komitmennya terhadap penerimaan negara.

Dia menambahkan, besaran tarif pajak yang ideal seharusnya tak terlalu jauh dari yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura yang menetapkan besaran tarif 15 persen. “Mungkin kita bisa 20-25 persen. Kalaupun pajak hiburan harus tetap 40 persen, pengusaha bisa diberi insentif non-fiskal,” kata Sandi.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Jumat (15/12/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak daerah tumbuh terutama didorong oleh peningkatan realisasi pajak dari sektor ekonomi yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.

Adapun penerimaan pajak daerah hingga November 2023 tercatat sebesar Rp212,26 triliun atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp204,51 triliun.

Baca Juga: Pemko Batam Turunkan Pajak Hiburan dan SPA, Dari 35 Menjadi 15 Persen

 

BAGIKAN