BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam telah membongkar 457 reklame ilegal sejak 27 Mei hingga 19 Juni 2025. Sisa bongkaran reklame diletakkan di Gedung Bersama Pemko Batam dan harus diambil pemilik sebelum 1 Juli 2025, atau akan disita.
Rapat evaluasi penertiban reklame dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di ruang rapat Setda, Jumat (20/6/2025). Ia mengucapkan terima kasih kepada tim penertiban. “Mudah-mudahan dengan adanya penataan reklame ini berdampak pada peningkatan pajak reklame,” ujar Jefridin.
Penertiban dimulai dari Kecamatan Batam Kota sejak 27 Mei lalu. Reklame yang ditertibkan adalah yang tidak sesuai ketentuan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebanyak 457 reklame yang dibongkar terdiri dari berbagai ukuran.
Setelah Batam Kota, tim akan melanjutkan penertiban di Kecamatan Lubuk Baja, Bengkong, Sekupang, Batuaji, Sagulung, dan Nongsa. Tim Penertiban akan didampingi Tim Datun Kejaksaan Negeri Batam.
Jefridin menegaskan, Pemko Batam sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pemilik reklame. Pemilik diberi waktu hingga 30 Juni 2025 untuk melakukan pembongkaran mandiri. Perizinan reklame di Kota Batam diatur Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang saat ini dalam tahap revisi.
“Permohonan perizinan disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikutnya untuk perizinan lahan akan dilihat apakah reklame dibangun di atas lahan BP atau milik Pemko Batam,” jelas Jefridin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga akan membuat standar operasional untuk kejelasan pengurusan perizinan ke depan.
Baca Juga: Target Akhir Juni, Batam Bersih dari Reklame Tak Berizin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
