JAKARTA (gokepri) – Pemerintah mulai menyusun peta jalan untuk program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Target utama dari kesepakatan pendanaan transisi energi JETP yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang adalah percepatan pensiun dini PLTU berbasis batu bara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa program pensiun dini ini akan menyasar unit PLTU yang sudah tidak efisien pembakarannya karena menghasilkan emisi yang tinggi dan PLTU yang berada di wilayah yang mengalami kelebihan pasok atau oversupply listrik. Untuk mewujudkan program ini, pemerintah telah menyiapkan daftar PLTU yang berpotensi untuk masuk dalam program pensiun dini.
“Itu yang akan kami bikin. Sudah disiapkan daftarnya, sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang paling dan implementable,” ujar Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (17/2/2023). “Tidak hanya [PLTU] di Jawa, mungkin di Sumatra ada.”
Program pensiun dini ini sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2050 atau 10 tahun lebih awal dari target yang dipatok pemerintah pada 2060. Pembiayaan JETP senilai USD20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per USD) akan memobilisasi investasi untuk program ini dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).
Kementerian ESDM telah mengusulkan PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur dan PLTU Pelabuhan Ratu milik PT PLN (Persero) untuk masuk dalam proyek pensiun dini PLTU. Setelah pensiun dini, PLTU yang dimatikan operasinya akan diganti dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan skema pendanaan transisi energi JETP pada rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris. Guna menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada Kamis (16/2/2023), sekretariat tim kerja JETP resmi terbentuk dan berkantor di Kementerian ESDM. Dalam 6 bulan ke depan, tim JETP menargetkan dapat menyelesaikan roadmap pensiun dini PLTU dan memobilisasi investasi.
Sebelumnya diberitakan, Pembiayaan transisi energi dari negara-negara maju untuk Indonesia sudah masuk tahap finalisasi. Kucuran dana USD20 miliar atau sekitar Rp311 triliun untuk proyek berbasis energi terbarukan seperti mempensiunkan dini PLTU dan pengembangan teknologi serta kendaraan listrik.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pembahasan soal tindak lanjut komitmen pendanaan bagi transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) sudah mencapai tahap finalisasi.
Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan JETP sebesar USD20 miliar yang diumumkan pada KTT G20 November 2022. “USD20 miliar itu dalam bentuk apa sih kira-kira pendanaannya, mana yang sifatnya loan (pinjaman), mana yang sifatnya grand (hibah), mana yang sifatnya mungkin technical assistence (bantuan teknis), kita sudah di ujung untuk memfinalisasi hal tersebut,” katanya dalam BUniverse Economic Outlook 2023 yang dipantau secara daring, Selasa 14 Februari 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga:
- Pendanaan Transisi Energi Rp311 Triliun Diminta Agar Transparan
- Pembiayaan Transisi Energi Rp311 Triliun Masuk Tahap Finalisasi
- Negara-Negara Kaya Tawarkan Indonesia Pendanaan Rp311 Triliun demi Tinggalkan Batu Bara
Penulis: Candra Gunawan
Sumber: Bisnis.com
