BATAM (gokepri.com) – Pelayanan Publik di Kota Batam menuai kritik dari Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai. Legislator Batam itu menyoroti sejumlah pelayanan publik yang jauh dari kata sempurna.
Salah satu pelayanan publik yang disorot Lik Khai itu adalah persoalan air dan pendistribusian. Menurutnya, Batam tak layak menyandang nama Batam Kota Baru sebab salah satu unsur penting masyarakat tak dapat dipenuhi.
“Batam kota baru, tapi pelayanannya kampungan. Tidak pantas Batam disebut kota baru, jika air saja tidak mengalir lancar. Di beberapa kawasan di Batam saja ada yang mengalir seperti air kencing karena kecil sekali,” kata dia belum lama ini.
Lik Khai meminta agar permasalahan air bersih bisa diselesaikan dengan segera, BP Batam sebagai penanggungjawab perlu memastikan ketersediaan air bagi warganya.
Ia juga menunggu janji Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang memastikan pelayanan air bersih di Batam mulai Juni-Juli 2023 mendatang lancar dan mengalir 24 jam sehari.
Janji itu disampaikan oleh PT Air Batam Hilir (ABH) ketika komisi I DPRD Batam mengunjungi kantor mereka tersebut. Saat itu, pihak ABH menyebutkan proses tender jaringan baru sedang berlangsung.
“Kami menunggu proses tender selesai dan jaringan baru terpasang,” kata dia.
Penambahan jaringan juga perlu dilakukan seiring dengan pertambahan penduduk. Karena ia memperkirakan 5 tahun belakangan ini, baik ATB maupun BP Batam belum melakukan investasi baik penambahan jaringan ataupun penambahan kapasitas produksi.
“Dan itu yang membuat pelayanan air bersih jadi memburuk dan semakin parah,” katanya.
Baca Juga: Kepri Masuk Top 10 Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
