KARIMUN (gokepri.com) – Masyarakat kurang mampu di Karimun bisa kembali menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk berobat ke rumah sakit pada 2025 ini.
Sebab, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun kembali menarik surat pemberitahuan nomor 440/DK-02 /XII/ 3187/2024 terkait penghentian pelayanan Jamkesda.
Surat pemberitahuan yang sempat dikeluarkan Dinas Kesehatan Karimun pada 24 Desember 2024 itu sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Surat itu kemudian menjadi pembahasan masyarakat hingga para politisi di Canggai Putri. Komisi I DPRD Karimun yang membidangi kesehatan akhirnya melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Karimun.
Komisi I DPRD Karimun sengaja memanggil Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karimun, Dwi Yandri Kurniawan beserta jajaran kedua institusi tersebut.
Rapat dengar pendapat tersebut berlangsung pada Selasa, 31 Desember 2024 dengan mendengarkan penjelasan kedua pimpinan institusi tersebut terkait penghentian layanan Jamkesda.
Hasil dari pertemuan itu disepakati kalau Jamkesda kembali berlaku dan dapat digunakan oleh masyarakat kurang mampu di Karimun untuk berobat di rumah sakit.
“Dinkes telah menarik kembali surat edaran terkait dihentikannya pelayanan Jamkesda bagi masyarakat pemegang SKTM,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi.
Kata Rachmadi, ditariknya surat itu kembali setelah adanya kesepakatan dari BPKAD Karimun untuk mengalokasikan anggaran Jamkesda.
“Pelayanan Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu yang menggunakan SKTM. Tentu saja kita berharap, ini akan tepat sasaran,” katanya.
Penulis: Ilfitra
