“Dikarenakan Covid-19 dan rekofusing anggaran, tahun ini terealisasi 6,8 juta bidang,” ungkap dia.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan sejatinya tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 juta. Namun keadaa covid-19 membuat target tersebut meleset.
“Tapi alhamdulillah walau pandemi bisa 6,8 juta,” katanya.
Meskipun demikian, ia mengatakan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya yang hanya 500 ribu lembar pertahun. “Sekarang bisa 12 kali lipat, saya yakin kalau bukan karena pandemi bisa lebih,” tambahnya.
Ia menyebutkan sertifikat adalah kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Ia mengungkapkan, saat dirinya ke daerah-daerah seringkali mendapat laporan perihal konflik agraria, hal ini tidak boleh lagi terjadi.
“Sekali lagi ini bukti kepastian hukum atas tanah. Konflik tanah setiap ke daerah kerap masuk ke telinga saya bahkan sampai ke pengadilan,” ujarnya.
Ia berpesan, sertifikat disimpan baik-baik dan sebaiknya difotokopi untuk mengantisipasi kehilangan sehingga dapat diurus kembali.
“Dengan sertifikat ini kalau ingin meminjam uang dari bank untuk usaha silahkan. Sebelum ke bank, tolong dihitung secara hati-hati, bisa kembalikan ndak, bisa cicil atau angsur tak. Kalau ndak justru sertifikat akan hilang, kalau hitungannya masuk, silahkan,” katanya.
(ARD)
