BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam menyatakan kesiapan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pemanfaatan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan warga Gaza. Namun, hingga kini belum ada arahan resmi dan dokumen teknis yang diterima.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pihaknya siap mengamankan kebijakan nasional, khususnya terkait misi kemanusiaan. Rencana ini adalah untuk menampung sekitar 2.000 warga Gaza, Palestina, yang membutuhkan perawatan medis.
“Jika kebijakan nasional sudah diputuskan, maka daerah akan melaksanakannya. Apalagi dalam konteks kemanusiaan, saya kira tidak ada hati yang tidak peduli,” kata Amsakar, Minggu (10/8).
Meskipun demikian, Amsakar menyebut pihaknya masih menunggu surat resmi dan tata kelola teknis dari pemerintah pusat. Ia memilih untuk tidak banyak berspekulasi sebelum ada perintah lebih lanjut. “Sebelum kami mendapatkan surat resmi, tata kelolanya, dan perintahnya, saya agak hemat berkomentar,” ujarnya.
Amsakar meminta semua pihak memandang isu ini dengan semangat kemanusiaan, bukan dengan praduga yang dapat memperkeruh suasana. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah pusat telah melalui kajian matang. “Jangan direcoki dengan praduga-praduga. Kalau semua kita sudah berasumsi macam-macam, ini bisa merusak republik,” tegasnya.
Prinsipnya, kata Amsakar, pemerintah daerah akan melaksanakan apapun perintah negara. “Perintah negara akan kami laksanakan, apalagi untuk semangat kebangsaan. Tapi untuk tata kelolanya, kami masih menunggu regulasi lebih lanjut,” katanya.
Pulau Galang memiliki sejarah panjang sebagai lokasi penampungan dan perawatan pengungsi Vietnam pada 1980-an. Kini, kawasan tersebut kembali menjadi sorotan terkait misi kemanusiaan.
Baca Juga: Krisis Medis Gaza Kian Parah, WHO Minta Bantuan Internasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
