Batam (gokepri.com)- Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto menyampaikan kemajuan baru atas perkembangan pengelolaan labuh jangkar di area laut Kepri setelah rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kamis (2/7/2020) di Nongsa Poin Marina Resort Batam. Luhut mendukung penuh pengelolaan labuh jangkar penataan alur kabel/pipa bawah laut oleh pemerintah daerah.
“Suatu kemajuan lagi bagi Kepri atas usulan kita untuk melibatkan BUMD dalam pengelolaan labuh jangkar telah didukung penuh oleh Pak Luhut selaku Menko Maritim dan Investasi. Bahkan Pak Luhut meminta untuk segera dibuat berbagai regulasinya sehingga bisa cepat dinikmati daerah hasil dari labuh jangkar tersebuti,” tutur Isdianto.
Menurut Isdianto, kebijakan Kemenko Maritim dan Investasi ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh Kepri dan saat ini sudah mulai mendapat titik terang.
Sebelumnya, Isdianto juga pernah menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meminta restu diberi kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah.
(November 2019).
Penegasan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi tersebut. Luhut mengatakan pemerintah Kepri harus dapat menikmati hasil dari labuh jangkar tersebut. Pemprov Kepri diminta secepatnya untuk membuat regulasi terkait pelaksanaan di lapangan.
“Pemda setempat memang kita libatkan agar juga merasakan manfaat dari labuh jangkar ini. Tadi saya sudah minta Gubernur untuk segera membuat aturan-aturan dalam pelaksanannya nanti,” jelas Luhut.
Sekretaris Daerah Kepri, T.S Arif Fadillah turut mengucapkan rasa syukur atas kemajuan persoalan labuh jangkar di Kepri.
“Provinsi Kepri sangat berterima kasih kepada Pak Luhut, karena ini menjadi pendapatan yang baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, yang kita tunggu bertahun tahun barulah jelas ini adalah semangat baru bagi Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Saat ini ada 3 area labuh jangkar yang ditetapkan dari 17 titik yang ada di Kepri, yakni zona perairan Pulau Nipah, zona Perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona Perairan Pulau Galang. Zona tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Laut (RZWP).
Labuh jangkar, sesuai Perlibatan sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terutang dalam Perda Retribusi Daerah Kepri menjadi salah satu target dari retribusi Daerah Kepri Tahun 2020.
Harapannya, penataan area labuh jangkar 12 mil laut tersebut dapat memberikan pendapatan lansung bagi Kepri, mengingat beban pembiayaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepri semakin bertambah, diantaranya pengelolaan SMA/SMK dan sekolah khusus.
“Tinggal didudukan retribusi apa saja yang dapat dimasukkan ke Provinsi,” tutup Arif.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi III Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin, para penasehat dan staf khusus Menko Marves dan Menteri KKP, Pangkorarmada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono, Kepala Pusat Hidrografi TNI AL Laksamana Muda Harjo Susmoro, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekdaprov Kepri T.S Arif Fadillah, Walikota Batam sekaligus Ketua BP Batam Muhammad Rudi. (r/acp)
