Batam (gokepri.com) – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Sagulung, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, Rabu (2/6/2021) siang.
Hadir dalam RDPU tersebut LPM Kelurahan Seipelunggut, Seibinti, Sagulung Kota, Tembesi, Seilekop, Seilangkai, dan LPM Kecamatan Sagulung. Kemudian Lurah yang ada di Kecamatan Sagulung, perwakilan Camat Sagulung, perwakilan bagian Hukum Setda Batam, dan Inspektorat.
RDPU berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam itu membahas landasan hukum LPM tingkat kecamatan yang dipertanyakan pengurus LPM Sagulung. Pasalnya, LPM tingkat kecamatan tidak masuk dalam sistem pemerintahan. Akibatnya, para pengurus bingung dan takut dalam bekerja. Sedangkan mereka masih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti Musrenbang.
Secara de jure, LPM Kecamatan tidak ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Wali Kota. Itu setelah adanya temuan BPK 2019 terkait insentif LPM.
“Jadi saat ini memang tidak sah secara de jure. Camat pun tak bisa membuatkan SK. Tapi secara de fakto masih dilibatkan dalam urusan-urusan pemerintahan,” ungkap Utusan Sarumaha, Anggota Komisi I DPRD Batam yang juga pimpinan dalam RDPU tersebut.
Sehingga, kata politisi dari partai Hanura tersebut, setelah mendengarkan keluhan dan masukan dari peserta rapat, Komisi I DPRD Batam meminta Pemko Batam untuk menyampaikan permohonan fatwa ke Menteri Dalam Negeri terkait status LPM Kecamatan. “Apakah SK-nya bisa dikeluarkan camat atau tidak,” ujar Utusan.
Selanjutnya, Komisi I meminta Pansus Pemerintahan yang dibentuk DPRD Batam, memasukkan LPM Kecamatan ke dalam salah satu subtansi dalam rancangan peraturan (Ranperda).
“Kami juga meminta pihak bagian hukum dan pemerintahan Pemko Batam melakukan rapat kerja dan sosialisasi mengenai LPM dan mitra-mitra kelurahan ataupun kecamatan. Agar tak gagal paham dalam menerjemahkan aturan dan Perwako,” kata Utusan.
Karena bagaimanapun, kata Utusan, LPM ini sangat membantu kerja-kerja pemerintahan. Karena menjadi ujung tombak penyampai informasi pada masyarakat, selain RT dan RW.
“LPM ini bagus karena membantu pemerintah. Dan sebenarnya para pengurus LPM ini cuma ingin legalitas, itu saja,” ujarnya.
Sedangkan untuk tingkat kelurahan, kedudukan LPM tak ada masalah, tertuang dalam Permendagri dan Perwako Batam. Di mana SK-nya diterbitkan kelurahan.
“Dengan adanya permintaan SK diterbitkan oleh lembaga setingkat di atasnya (LPM Kecamatan), tentu tidak bisa,” ungkapnya.
Baca juga: PHK Sepihak, DPRD Batam Bakal Sidak PT SMOE
Sedangkan terkait tugas dan fungsi LPM sudah ada dalam Perwako Batam. “Menafsirkan aturan memang kadang berbeda-beda. Tapi LPM sendiri bisa mengawasi. Contohnya, pengawasan kualitas dan kuantitas sebuah proyek. Apabila ada temuan bisa rapat dengan Pokmas dan Lurah. Kalau ada temuan pidana bisa melapor ke lembaga hukum, dan siapa saja bisa lakukan,” kata Utusan. (eri)
