BATAM (gokepri) – Pengamanan kawasan investasi menjadi prioritas BP Batam untuk menjaga iklim usaha yang stabil dan kondusif. Atas kebutuhan itu, BP Batam mengukuhkan sinergi lintas institusi bersama 21 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) melalui Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama di Grand Mercure Hotel Batam, Selasa, 18 November 2025.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra memimpin penandatanganan Komitmen Bersama, yang disusul oleh 21 komandan utama FKPD terkait pengamanan kawasan. Dokumen ini menegaskan pola koordinasi cepat dan konsisten sebagai dasar pengamanan KPBPB Batam—mulai dari pencegahan aktivitas ilegal, penanganan konflik, hingga perlindungan kawasan hutan sebagai aset strategis negara.
Amsakar mengapresiasi kinerja Tim Terpadu yang selama ini bekerja menangani aktivitas ilegal di Batam. “Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengutamakan sinergi. Saya berterima kasih atas keberhasilan seluruh stakeholders yang hadir, sehingga Batam menjadi aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak boleh berhenti. Sebagai pusat industri dan investasi dengan target pertumbuhan di atas 2 persen dari rata-rata nasional, Batam menghadapi ancaman perambahan hutan, pencemaran, dan berbagai aktivitas ilegal. Karena itu, sinergi seluruh lembaga pengamanan menjadi faktor kritis.
“Hari ini menjadi komitmen dan penanda pengamanan kawasan yang lebih efektif serta soliditas yang makin erat antarsektoral,” kata Amsakar.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa komitmen tersebut merupakan langkah tegas BP Batam dalam membangun aksi bersama pengamanan wilayah yang aman dan inklusif. Ia menyampaikan pengalaman turun langsung ke lapangan untuk melihat potensi gangguan keamanan dan aktivitas ilegal yang kerap mengganggu kelestarian alam.
“Hal ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam. Mari bersama menjaga hutan dan alam kita agar tetap seimbang,” ucapnya.
Li Claudia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan alam secara bijak. Menurutnya, aktivitas ilegal dapat memicu bencana seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan longsor. Karena itu, perlindungan kawasan hutan sebagai hutan tetap merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Detasemen Polisi Militer I/6 Batam Kepri, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri untuk memperkaya perspektif mengenai kebutuhan pengamanan kawasan.
Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, serta 23 pimmpinan utama FKPD yang meliputi unsur kepolisian, TNI, instansi lingkungan hidup, penegak hukum, dan lembaga pengamanan lainnya. Berikut rinciannya:
1. Kepala BP Batam
2. Wakil Kepala BP Batam
3. Kapolda Provinsi Kepri
4. Komandan Kodaeral IV
5. Direktur Pengamanan Aset
6. Dansat Brimobda Polda Kepri
7. Direktur Reserse Kriminal Khusus
8. Direktur Samapta Polda Kepri
9. Kapolresta Barelang
10. Dandim 0316/Batam
11. Danlanud Hang Nadim Batam
12. Kasatpol PP
13. Kepala Pangkalan PSDKP Batam
14. Kepala Pangkalan Bakamla Batam
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
16. Kepala BKSDA Batam
17. Kepala DLHK Provinsi Kepri
18. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri
19. Denpom I/6 Batam
20. Dendom AL
21. Dansatpom AU
22. Danyon Infanteri 136 Raider/TS
23. Danyon Marinir 10 Sby
INFO
***
Baca Juga: BP Batam Rumuskan Penguatan Tata Kelola untuk Percepatan Layanan Publik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
