KKJ Kepulauan Riau Terbentuk, Perkuat Perlindungan Jurnalis di Daerah

Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau
Sejumlah jurnalis mengikuti deklarasi pembentukan Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri) di Batam, Minggu (8/3/2026). KKJ diharapkan menjadi wadah advokasi dan perlindungan bagi jurnalis di wilayah Kepulauan Riau. FOTO: AJI BATAM

BATAM (gokepri) – Sejumlah organisasi profesi jurnalis, asosiasi perusahaan media, dan jaringan masyarakat sipil membentuk Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri), Minggu (8/3/2026), di Batam. Pembentukan komite ini diharapkan memperkuat perlindungan terhadap jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

KKJ Kepri menjadi komite keselamatan jurnalis ke-12 yang terbentuk di Indonesia. Inisiatif ini digagas oleh sejumlah organisasi profesi, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam dan Tanjungpinang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Batam, Persatuan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepri, serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri.

Selain organisasi profesi, pembentukan komite juga melibatkan asosiasi perusahaan media, yakni Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepri. Dukungan juga datang dari jaringan masyarakat sipil, yaitu Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH) MK.

Baca Juga: Dari Karya Jurnalistik ke Aksi Lingkungan, KJK Gaet Pemko Batam Bersih Pantai

Ketua Umum AJI Indonesia Nani Afrida mengatakan, pembentukan KKJ Kepri merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan perlindungan jurnalis, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses informasi yang berbeda.

“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” kata Nani.

Menurut Nani, dalam beberapa tahun terakhir AJI menerima berbagai laporan terkait kekerasan terhadap jurnalis, mulai dari intimidasi, serangan digital, hingga teror terhadap pekerja media maupun perusahaan pers di Kepulauan Riau.

Ia menegaskan, setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dibawa ke ruang publik dan diproses secara hukum agar tidak menimbulkan impunitas. “Dengan adanya KKJ, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sewenang-wenang terhadap jurnalis,” ujarnya.

Koordinator KKJ Kepri terpilih, Muhamad Ishlahuddin, mengatakan komite ini akan berperan sebagai mekanisme advokasi bagi jurnalis yang mengalami hambatan dalam peliputan, termasuk pelarangan liputan maupun tindakan kekerasan.

“KKJ diharapkan menjadi tameng terdepan ketika teman-teman jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan saat bekerja. Melalui komite ini, kita bisa melakukan mitigasi dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis,” kata Ishlahuddin.

Ia menambahkan, keberadaan komite juga diharapkan memperkuat kolaborasi lintas organisasi dalam memperjuangkan hak-hak jurnalis sekaligus menjaga kebebasan pers di tingkat daerah.

Sebelum deklarasi pembentukan komite, para peserta mengikuti pelatihan keamanan holistik dan advokasi selama dua hari, Sabtu-Minggu (7–8/3/2026), di Batam. Pelatihan diikuti jurnalis dari berbagai media di Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam menghadapi risiko kerja, baik dari aspek keamanan fisik, digital, maupun psikososial. Selain itu, pelatihan juga dirancang untuk membangun mekanisme respons ketika terjadi ancaman terhadap jurnalis di daerah.

Project Officer Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, mengatakan pelatihan dan pembentukan KKJ Kepri merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang dijalankan Yayasan Tifa bersama konsorsium organisasi masyarakat sipil.

Program tersebut melibatkan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG) dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

“Kami memahami bahwa keselamatan jurnalis tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi,” ujar Arie.

Menurut dia, ancaman terhadap kerja jurnalistik saat ini semakin kompleks. Selain kekerasan fisik, jurnalis juga menghadapi intimidasi, serangan digital, hingga pelarangan liputan.

Ia menilai kebutuhan akan mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah semakin penting, terutama karena jurnalis kerap meliput isu-isu sensitif seperti lingkungan, investasi, ketenagakerjaan, hingga praktik korupsi.

Pembentukan KKJ Kepri diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perlindungan jurnalis di Indonesia, sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga di tingkat daerah.

Baca Juga: KJK Resmi Dibentuk, Wadah Baru Perkuat Solidaritas dan Profesionalisme Jurnalis Kepri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait