Batam (gokepri.com) – Sumber pendapatan dari sektor labuh jangkar gagal di ambil alih oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Padahal, pungutan retribusi labuh jangkar itu ditargetkan mencapai Rp200 miliar per tahun dan dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengelolaan retribusi Labuh Jangkar sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kita tidak gagal hasil kajian di pusat bahwa labuh jangka itu masih Bersumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Maka kita sudah diskusikan dengan pak mentri. PNBP tidak usah di kejar lagi karena itu juga sumber pendapatan negara,” kata Ansar, Kamis 17 Maret 2020.
Meski tak dapat menarik retribusi di wilayah teritorial sendiri, Kepri tetap bisa melakukan bisnis dikawasan labuh jangkar itu dengan beberapa program. Seperti, bording kapal, kebutuhan Logistik, kru kapal dan sebagainya. Bisnis itu nantinya akan berjalan dibawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri.
“Kita diberikan ruang untuk memanfaatkan semua bisnis yang ada di kawasan labuh jangkar itu. Saya kira kalau itu dikelola jauh lebih besar. Kita dorong BUMD kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan itu. Itu yang bisa kita lakukan saat ini,” katanya.
Ansar mengaku tidak kecewa walaupun tidak dapat mengelola retribusi labuh jangkar. Katanya, pemerintah pusat telah memikirkan yang terbaik untuk negara. Sebab, Provinsi Kepri masih masuk kedalam kesatuan Republik Indonesia yang akan mendapatkan imbas baiknya.
“Tidak ada kekecewaan karena kita bagian integral dari pemerintah pusat kalau kita bagian dari itu tidak ada gunanya kalau bertengkar yang penting keinginan kita mereka penuhi. Kalau satu tahun kita bisa dapat 1 milyar dalam bentuk program kan saya bisa bisa mengurangi belanja di dinas perhubungan karena udah di caver oleh PNBP,” tutupnya.
Penulis: Engesti
