Kemenag Karimun Sudah Surati Kepri Terkait Faham Menyimpang, Hasilnya?

Ilustrasi/foto/net

Karimun (gokepri.com) – Kementerian Agama Kabupaten Karimun menilai faham menyimpang memang ditemukan di daerah setempat. Namun, hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah pusat.

“Secara ahli sunah wal jamaah faham menyimpang memang ada di Karimun, namun secara konstitusi atau kenegaraan, pemerintah memang belum memutuskan untuk menganggap sebagai ajaran sesat atau faham yang dilarang,” ujar Kakankemenag Karimun, H Zamzuri belum lama ini.

Kata Zamzuri, karena secara lokal menurut para ulama di Kabupaten Karimun sudah menyimpang atau menurut MUI juga sudah dianggap menyimpang dan meresahkan, masyarakat maka perlu diwaspadai dan dibatasi gerakannya sehingga tidak meresahkan masyarakat atau menimbulkan masalah baru di Kabupaten Karimun.

“Ibarat mengulur layang-layang, ketika angin kuat layang-layang dilepaskan, ketika angin kecil ditarik jadi jangan sampai menimbulkan keresahan kepada masyarakat, karena secara nasional mereka belum dilarang jadi masih dibolehkan untuk beraktifitas,” tuturnya.

Zamzuri menyebut, pemerintah daerah tetap memberi batasan kepada faham yang dianggap menyimpang di Karimun agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kalau ada kegiatan seperti Asyura, maka hanya dibatasi seperti jangan mengundang orang luar, baik itu luar negeri maupun luar Karimun. Kemudian, juga tidak diizinkan publikasi secara luas, karena dikhawatirkan menimbulkan masalah,” tegasnya.

Menurut dia, kalau masyarakat yang tidak tahu mereka datang saja, mereka fikir kegiatan asyura atau kegiatan keagamaan biasanya, nyatanya di dalam kegiatan syiah jadi mayarakat yang datang merasa tertipu.

“Kita sudah mengirim surat ke Kemenag Provinsi Kepri terkait pelarangan atau penghentian kegiatan syiah di Karimun, karena kita mengacu dari Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur sudah ada fatwa MUI pelarangan syiah di daerah sana,” ungkap Zamzuri.

Dikatakan, karena untuk fatwa itu paling rendah berada di tingkat provinsi, kalau kabupaten tidak bisa makanya dikirim ke provinsi dengan data-data yang ada diminta untuk membuat pelarangan tapi sampai sekarang belum ada, bahkan tim dari pusat sudah turun dan menganggap biasa-biasa saja dan tidak ada masalah.

“Tim yang turun dari pusat itu kan temporer dan sebentar saja, jadi pertanyaan yang dijawab apa adanya jadi tidak berdasarkan fakta di lapangan,” pungkasnya.

Ads bp batam 2026 baru

Penulis: Ilfitra

Pos terkait