Karimun (gokepri.com) – DPRD Karimun bersama Kejaksaan Negeri Karimun sepakat meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Nota kesepahaman itu diteken Kajari Karimun, Firdaus dan Ketua DPRD Muhammad Yusuf Sirat, Senin 19 Desember 2022.
Firdaus mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU ini diharapkan menjadi pintu gerbang untuk masuk agar Kejari dengan DPRD Karimun dapat lebih bersinergi lagi.
Menurutnya penandatanganan Nota Kesepakatan ini sangat perlu, sesuai dengan pengalamannya sewaktu bertugas di Kejari Medan ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Seksi Datun.
“Ada Peraturan Daerah yang isinya tidak mengatur tentang sanksi,” ujar Firdaus.
Perda itu menurutnya cacat hukum, sehingga pihaknya menyuruh untuk menuntut agar Perda tersebut direvisi.
Selain itu ada juga Perda yang tumpang tindih dengan Peraturan Pemerintah, kemudian pihaknya juga meminta Perda tersebut supaya direvisi.
Sementara, Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat menyebut, suatu kehormatan bagi pihaknya dapat kerjasama dengan Kejari Karimun. Mengingat terlalu banyak laporan dari masyarakat terkait masalah Perdata ke DPRD Kabupaten Karimun.
“Saat ini sangat banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang melaporkan masalah tumpang tindih lahan, sengketa kepemilikan lahan serta tanah dan bangunan yang berada dalam kawasan hutan lindung,” ungkapnya.
Yusuf Sirat menyebut, berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan dan dewan Karimun telah banyak memberikan solusi terbaik kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
Hanya saja, DPRD Karimun belum pernah meminta pendampingan kerjasama untuk memberikan keputusan dan ketetapan hukum terhadap permasalahan keperdataan seperti masalah lahan yang bersengketa.
Penulis: Ilfitra
