Ini Rekomendasi UMP Kepri 2023, Versi Buruh dan Pengusaha Beda

Pembahasan rekoemndasi UMP di Kepri, Rabu 23 November 2022. Foto: Gokepri/Engesti

BATAM (gokepri.com) – Dewan Pengupahan Provinsi Kepri memberikan beberapa rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2023 dengan berbagai versi. Buruh dan pengusaha memberikaan versi yang beda.

Pembahasan Upah Minum Provinsi (UMP) Kepri diulang. Pembahasan ulang ini karena adanya formula baru dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Versi pertama, buruh FSPMI meminta UMK naik sebesar 13 persen menjadi Rp3.686.092. Berdasarkan akumulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri year on year. FSPMI juga menolak pembahasan UMP 2023 melalui PP Nomor 36 Tahun 2021.

Baca Juga:

Sementara usulan buruh SPSI  naik sebesar 8.27 persen menjadi Rp3.530.464.

Meski begitu, unsur serikat pekerja sepakat dengan ditandatanganinya berita acara tentang besaran angka UMP Kepri 2023 pada hari ini, Rabu 23 November 2022.

Dengan demikian maka berita acara tentang rekomendasi besaran angka UMP Kepri 2023 tertanggal 16 November 2022 dianggap tidak berlaku lagi.

Kedua, versi pengusaha, Pengusahan masih kukuh dengan rekomendasi besaran angka UMP Kepri 2023 pada 16 November 2022 yang pada faktanya unsur pengusaha, akademisi, dan pemerintah telah sepakat mengacu pada perhitungan UMP berdasarkan formula PP 36 tahun 2021 sebesar Rp3.192.322.

Pengusaha menilai, PP 36 tahun 2021 sampai saat ini masih berlaku dan tak ada putusan atau penetapan yang membatalkannya.

Pengusaha menganggap UU Permaneker 18 tahun 2022 bertentangan dengan PP nomor 36 tahun 2021. Untuk itu unsur pengusaha berpendapat pembahasan UMP Kepri 2023 tetap mengacu pada pasal 26 dan pasal 27 PP nomor 36 tahun 2021.

Ketiga, rekomendasi dari pemerintah, UMP tahun 2023, dan mengingat daya beli masyarakat yang terus menjadi perhatian pemerintah maka, UMP Kepri 2023 sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Adapun rekomendasi dari unsur akademisi atau perguruan tinggi, Gubernur Kepri dalam menetapkan UMP 2023 tetap memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu PP Nomor 36 tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 2023.

Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan, pembahasan UMP 2023 menggunakan Permenaker 18 tahun 2022.

Ia berharap tak ada permasalahan yang timbul usai gubernur menetapkan besarkan UMP.

“Tinggal bagaimana kabupaten/kota membahasnya dengan baik. Nanti pak gubernur yang menetapkan dengan memperhatikan itu,” ujarnya.

Meski ada pembasahan ulang, rekomendasi pembahasan UMP menggunakan PP 36 tetap akan menjadi pertimbangan Gubernur Kepri.

“Ini kan menghasilkan rekomendasi. Usulan yang kemarin juga kemungkinan akan dipertimbangkan juga. Sudah kami sampaikan secara lisan. Nanti kami serahkan juga sama-sama dengan yang ini. Pasti berpotensi untuk lebih tinggi,” kata dia.

Ia mengakui, melalui Permenaker nomor 18 itu, besaran kenaikan UMP berpotensi akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Penulis : Engesti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN