Indonesia Akan Berikan Layanan Medis Warga Gaza di Galang, Amnesty Internasional Beri Respon Kritis

(internet)

JAKARTA (gokepri.com) – Indonesia akan memberikan layanan medis bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Pulau Galang di Kepri akan dijadikan lokasi pengobatan medis tersebut. Demikian arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana itu dinilai Amnesty Internasional Indonesia sangat berisiko. Indonesia harus menolak rencana dan segala upaya yang memungkinkan pengosongan terjadi.

“Rencana ini harus disikapi dengan kritis,” ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena melalui siaran persnya diterima, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, walau pemerintah Indonesia menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan, namun jika tidak hati-hati justru sejalan dengan skenario besar Israel dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memudahkan pengosongan jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warga.

Ia menegaskan, segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kesukarelaan mereka dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Indonesia mesti berhati-hati, sebab rencana itu seolah ingin mendukung kependudukan ilegal Israel di Gaza. Kebijakan Indonesia harus jelas tentang soal kemanusiaan, bukan relokasi.

“Intinya, hentikan genosida dan apartheid Israel, gencatan senjata permanen, dan buka jalur kemanusiaan demi mengakhiri kelaparan akut di sana. Bukan merelokasi mereka dari tempat tinggalnya,” paparnya menegaskan.

Dari sisi waktu, pihaknya juga mempertanyakan keputusan pemerintah tersebut. Karena, sebenarnya rencana evakuasi warga Gaza ini telah ada sejak Januari, namun berhembus kembali setelah selesainya negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dan apakah itu merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump yang memang pada Februari lalu, mengutarakan keinginan Amerika Serikat untuk mengambil alih jalur Gaza dan menyarankan agar dua juta warga Gaza direlokasi ke beberapa negara tetangga.

Wirya menjelaskan, dari sejarah setengah dari warga Palestina pernah terusir dari wilayah mereka setelah peristiwa Nakba 1948. Populasi Gaza kini merupakan penyintas maupun generasi kedua dari para penyintas peristiwa Nakba 1948.

“Jangan sampai keinginan Indonesia untuk membantu warga Gaza ini malah mendukung terjadinya Nakba baru pasca serangan 7 Oktober 2023,” ungkap dia.

Selain itu, dengan tidak menentunya situasi di Gaza, warga Gaza yang direlokasi sementara ke Indonesia berpotensi tidak dapat kembali sehingga membuat situasi menjadi berlarut-larut.

Menjadi pertanyaan kembali, apa Indonesia sudah siap menjamin terpenuhinya hak dasar mereka dalam jangka panjang. Padahal, hingga kini masih ada sekitar 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang belum terpenuhi hak dasarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini juga menilai rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, bisa menjadi “bumerang” terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina. Karena, menurutnya, Israel berpotensi akan menganggap bahwa evakuasi itu adalah eksodus solusi permanen.

Seharusnya, kata dia, Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat terhadap Gaza. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis.

“Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Dia mengatakan Indonesia harus tetap berhati-hati dalam upaya solidaritas kemanusiaan tersebut. Jangan sampai evakuasi itu justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR guna menyampaikan rencana kebijakan itu secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.

Di sisi lain, dia meminta agar rencana evakuasi itu perlu ada kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini. Hal itu penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dia pun memahami bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Namun komitmen tersebut harus dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.

“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” kata legislator yang membidangi urusan hubungan internasional, komunikasi, dan pertahanan itu. *

(sumber: republika.co.id)

Pos terkait