Batam (Gokepri.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeklarasikan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Integritas diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Imigrasi.
Deklarasi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) itu dilangsungkan oleh Satuan Kerja Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Kota Batam di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Batam, Selasa (23/02/2021).
Ada delapan Satker Kemenkumham di Kepri yang meneken deklarasi WBK dan WBBM pada hari yang sama.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Sosial Mien Usihen hadir langsung dalam kegiatan ini. Mien Usihen mengatakan, deklarasi ini diharapkan bukan hanya deklarasi saja karena banyak yang menyaksikan.
“Apabila dilanggar apa yang dideklarasikan tadi ini berarti mencederai dan pasti ini membuat penurunan kepercayaan pada Satker,” ujar Mien.
Untuk itu diminta komitmen dari para pimpinan dari Satker dan juga seluruh jajaran untuk semangat dalam Pembangunan Zona Integritas ini. Ada strategi yang harus dilaksanakan dalam memasuki zona ini.
“Saat ini masih pencanangan, untuk itu saya minta semuanya terus berproses dan jangan berhenti agar bisa masuk ke tahap selanjutnya,” kata dia.
Tahap selanjutnya adalah tahap Pembangunan Zona Integritas, di situlah inti pembangunan zona ini dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan budaya kerjanya.
“Intinya yaitu membangun SDM nya, sistem dan juga budaya kerja agar bagaimana bisa membangun Zona Integritas ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam I Ismoyo mengatakan, pada prinsipnya yang telah dicapai pada tahun 2019 oleh Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam adalah predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tahun 2020 dilanjutkan lagi dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Tahun 2021 kita lanjutkan, kita kuatkan ini yang telah diperjuangkan dari 2020,” katanya.
Hal tersebut menurutnya perlu dukungan dari internal pegawai, masyarakat dan para mitra dan stakeholder terkait. Karena pihaknya ingin mencapai masuk dalam Zona Integritas WBBM.
“Kami intinya tidak hanya ingin mendapatkan predikat saja, tapi memang membangun komitmen kita pada pelayanan publik yang baik pada masyarakat,” tutupnya.
Di Tanjungpinang, Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Kepri, Husni Thamrin menjelaskan deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas yang kita lalukan ini adalah tindak lanjut intruksi Irjen Kumham RI Komjen Andap Budi Revianto yang merangkap sebagai Plt Sekjen.
“Melalui suratnya, kepala kantor wilayah dan kepala divisi di Indonesia diminta melakukan deklarasi atau janji-janji kinerja dan pencanangan zona integritas memasuki WBK dan WBBM di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.
WBK ini, kata Husni, WBK dan WBBM mengambil rujukan dasar hukum dari Nawacita Presiden RI Joko Widodo, butir ke delapan. Dimana, presiden menginginkan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
“Itu yang ada di butir delapan nawacita Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Kemudian, dalam Perpres 2010 tentang rencana strategi pemerintahan RI tahun 2010-2025, setiap kementerian dan lembaga bisa melakukan reformasi dan birokrasi serta bisa mencegah perbuatan KKN agar dapat meningkatkan pelayanan publik.
Delapan (8) UPT dan Satker yang melakukan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM adalah Rudenim, Lapas Klas IIA, Lapas Narkotika Klas IIA Narkotika, Kantor Imigrasi Klas I Tanjugpinang, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, Rupbasan, Bapas, dan Rutan.
(Eri)
|Baca Juga: Menkumham Yasonna: Literasi Digital Harus Menjadi Bagian Pendidikan Masyarakat







