Batam (gokepri.com) – Hong Kong mulai Jumat 25 Juni 2021 melarang semua penerbangan dari Indonesia. Penutupan akses ini karena pemerintah negara itu menganggap Indonesia berisiko sangat tinggi menularkan Covid-19.
Pemerintah Hong Kong mengatakan pada Rabu malam bahwa mereka menangguhkan penerbangan setelah jumlah kasus COVID-19 yang diimpor dari Indonesia melewati ambang batas yang ditetapkan oleh pusat keuangan global.
Hong Kong telah melarang kedatangan dari India, Nepal, Pakistan, dan Filipina, menggunakan aturan penangguhan penerbangan yang dipicu ketika ada lima atau lebih penumpang yang dites positif untuk salah satu varian kasus COVID-19 pada saat kedatangan, atau 10 atau lebih penumpang ditemukan memiliki strain penyakit selama karantina.
Hong Kong telah mencatat lebih dari 11.800 kasus dan 210 kematian akibat virus corona. Sebagian besar kasus baru-baru ini di kota itu selama sebulan terakhir telah diimpor.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataan resmi menyatakan pemerintah Hong Kong mengumumkan mulai 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 (extremely high risk). Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong.
Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported cases COVID-19 dari Indonesia. Kebijakan ini diterapkan bersama sama Filipina, India, Nepal dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu.
Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik.
Khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku.
KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan kebijakan ini.
Hotline KJRI Hong Kong pada WA +852 67730466 dan +852 6894 2799.
Hong Kong mempekerjakan ribuan pekerja migran dari negara-negara termasuk Indonesia dan Filipina. (Can/Reuters)
|Baca Juga: Indonesia Dirikan PKBM di Hong Kong, Biaya Belajar Ditanggung Pemerintah








