BATAM (gokepri) — Pemerintah menetapkan standar ketat bagi pengajar di Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, hanya guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang boleh mengajar di sekolah ini.
Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling miskin tetap mendapat pendidikan bermutu. “Guru yang mengajar di Sekolah Rakyat diseleksi melalui proses yang sangat ketat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Syarat utamanya, mereka harus lulusan PPG,” kata Saifullah Yusuf—akrab disapa Gus Ipul—di Batam, Selasa, 20 Januari 2026.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden RI yang ditujukan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan. Sasaran utamanya adalah anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang putus sekolah, berisiko putus sekolah, atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
“Masih banyak anak-anak kita yang belum sekolah atau hampir putus sekolah. Itu yang menjadi perhatian besar Presiden. Karena itu disiapkan Sekolah Rakyat dengan konsep pendidikan berasrama,” ujar Gus Ipul.
Selain menetapkan standar guru, pemerintah juga menggandeng pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, peran bupati, wali kota, dan gubernur krusial karena mereka paling memahami kondisi warganya, termasuk melalui data Badan Pusat Statistik.
“Pemerintah daerah sangat menentukan. Mereka tahu langsung kondisi masyarakatnya,” katanya.
Pada 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan sekolah secara bertahap. Untuk sementara, sebagian Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung milik pemerintah pusat dan daerah, termasuk aset Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah, kata Gus Ipul, tengah mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan gedung permanen bisa segera dilakukan. Setiap tahun, ditargetkan pembangunan 100 gedung permanen melalui APBN.
Di Provinsi Kepulauan Riau, Sekolah Rakyat telah berjalan di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang. Sementara itu, Sekolah Rakyat di Batam masih dalam tahap persiapan dan diproyeksikan segera menyusul.
“Kepri sudah ada tiga. Batam sedang berproses dan insyaallah akan ada,” ujarnya.
Dengan standar guru lulusan PPG dan dukungan pemerintah pusat serta daerah, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya jangka panjang memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Telan Rp1,1 Triliun, Disiapkan untuk 15 Ribu Siswa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
