Karimun (gokepri.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan adanya payung hukum diharapkan menggenjot pendapatan pada kedua sektor tersebut.
Wakil Bupati Karimun, H Anwar Hasyim, menyampaikan nota penjelasan kedua Ranperda itu dalam rapat paripurna DPRD Karimun, Selasa 7 Maret 2023.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Karimun Hasanuddin didampingi Wakil Ketua I, Rasno.
Anwar Hasyim mengatakan, salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), yaitu kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah.
“Kontribusi pajak dan retribusi terhadap keberlanjutan pembangunan di Karimun berperan dalam mewujudkan visi pembangunan, yakni menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Intensifikasi pajak dan retribusi di Karimun, lanjut Anwae Hasyim, dilakukan untuk mendanai kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada semangat otonomi daerah (otoda).
“Otonomi dilaksanakan dengan konsep money follow function, di mana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah,” jelasnya.
Apalagi, setelah adanya UU no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hal itu berimplikasi pada penyesuaian sejumlah perda terkait pajak dan retribusi di Karimun.
“Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemda memprioritaskan pengajuan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di awal tahun 2023 untuk selanjutnya dibahas bersama,” harap Anwar Hasyim.
Delapan fraksi di DPRD Karimun menyepakati Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dibentuk Pansus.
Penulis: Ilfitra








