ANAMBAS (gokepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan Tanggapan Kepala Daerah terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/06/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang lantai I DPRD tersebut diawali dengan penyampaian pandangan umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya yang disampaikan oleh Linda.
Dalam pandangannya, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya menyoroti realisasi pendapatan daerah yang disampaikan oleh Bupati dalam laporan pertanggungjawaban.
“Kita perlu terus mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah. Disebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 baru terealisasi sebesar 82,20%, yang artinya masih terdapat gap 17,80% yang perlu dikejar,” ujar Linda.
Lebih lanjut, ia menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 33,68%, yang dinilai perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
Selain itu, fraksi ini juga mendorong adanya peningkatan pendapatan transfer dari Pusat dengan memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera dalam pandangan umumnya menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Anambas.
“Fraksi kami berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ungkap Adnan saat membacakan pandangan fraksinya.
Adnan juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pariwisata, pendidikan, sosial, dan perikanan, yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas SDM pendukung.
“Pelayanan publik, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan, juga perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.
Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) dalam pandangan umumnya menyoroti pentingnya sinergi dan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Fraksi ini juga menegaskan bahwa proses penganggaran tidak boleh hanya berorientasi pada output kegiatan semata, melainkan harus mencakup hubungan antara input (anggaran), output (program), dan dampak (impact) yang ditimbulkan.
“Kita perlu mengubah orientasi penganggaran dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi bagaimana dampak kegiatan tersebut dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan,” ujar juru bicara Fraksi PKAD.
Fraksi PKAD juga meminta penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah mengenai sejauh mana realisasi anggaran selama ini telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan penyelesaian isu-isu strategis di Anambas. (wisnu)







