BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat tata niaga beras di Batam dengan memusatkan distribusi melalui Perum Bulog. Kebijakan ini diambil menyusul penghentian impor beras oleh pemerintah pusat dan upaya menjaga stabilitas harga serta pasokan di daerah perbatasan tersebut.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat inspeksi ke gudang Bulog di Batu Ampar, Senin, menegaskan seluruh distributor kini wajib menyerap pasokan dari Bulog sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Semua distributor wajib ambil beras di Bulog. Ini bagian dari kesepakatan bersama agar distribusi terkendali dan harga tetap stabil,” ujarnya, Senin 2 Maret 2025.
Saat ini, stok di gudang Bulog Batam tercatat sekitar 3.200 ton beras medium/SPHP dan 350 ton beras premium. Dengan rata-rata penyaluran, volume tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan. Selain itu, tersedia stok minyak goreng sekitar 54 ton dengan distribusi normal.
Dari sisi harga, lanjut dia, beras premium di tingkat distribusi dipatok sekitar Rp15.400 per kilogram dan SPHP Rp13.100 per kilogram. Skema ini diharapkan memberi kepastian margin bagi distributor sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Langkah pemusatan distribusi tersebut juga merupakan hasil business matching dalam agenda Gerak Kepri, yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pangan,” kata dia.
Para distributor sepakat menghentikan impor dan beralih sepenuhnya ke pasokan dalam negeri melalui Bulog.
Menurut Nyanyang, kebijakan ini selaras dengan kondisi nasional yang tengah surplus beras.
“Pemerintah mendorong penyerapan produksi petani dalam negeri agar rantai pasok lebih efisien dan ketergantungan impor ditekan,” kata dia.
Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Guido XL Pereira, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tambahan pasokan sekitar 2.000 ton.
Sebanyak 1.250 ton di antaranya merupakan beras premium dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sedangkan sisanya beras medium/SPHP yang masih dalam perjalanan.
“Stok cadangan kami jaga minimal tiga bulan, dan pasokan akan datang bertahap. Distributor juga sudah mulai mengambil langsung ke Bulog,” katanya.
Ia menambahkan, pemilihan pasokan dari Pulau Jawa dilakukan dengan pertimbangan efisiensi logistik dan biaya angkut yang lebih kompetitif dibandingkan pengiriman dari wilayah timur Indonesia.
Dengan model distribusi terpusat dan tambahan pasokan tersebut, pemerintah daerah optimistis stabilitas harga dan ketersediaan beras di Batam serta Karimun dapat terjaga hingga periode Lebaran, sekaligus menciptakan kepastian usaha bagi distributor lokal. (engesti)
