Dilantik 30 Agustus, 50 Anggota DPRD Batam Terpilih Belum Serahkan LHKPN

RPJPD Batam
DPRD Batam menggelar Rapat Paripurna membahas dua agenda, 29 Mei. Foto: gokepri/Muhammad Ravi

BATAM (gokepri) – 50 anggota DPRD Batam terpilih dari hasil Pemilu 2024 hingga kini masih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam.

Batas akhir penyerahan LHKPN telah ditetapkan pada 8 Agustus 2024, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Pasal 52 ayat 1 dan 2. “Belum ada satu pun anggota DPRD terpilih yang melaporkan LHKPN-nya,” ujar Komisioner KPU Kota Batam, Aksara Pandapotan Manurung, Selasa 9 Juli.

Baca: Baru Tiga Anggota DPRD Kepri Terpilih Lapor Harta Kekayaan

Kewajiban melaporkan LHKPN merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD. Jika tidak memenuhi kewajiban ini, maka proses pelantikan anggota DPRD terpilih dapat tertunda mengacu aturan pasal 51 dan 52 PKPU Nomor 6.

Dalam aturannya, anggota DPRD terpilih wajib melaporkan LHKPN 21 hari sebelum pelantikan. Jika tidak diserahkan maka anggota DPRD terpilih tidak dapat dilantik.

“Jika tidak diserahkan, kami tidak akan mengajukan nama-nama yang akan dilantik,” tegas Aksara.

KPU Kota Batam telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh partai politik untuk mengingatkan akan kewajiban pelaporan LHKPN ini. Namun, hingga saat ini belum ada respons dari partai.

Beberapa anggota DPRD terpilih yang dikonfirmasi memberikan tanggapan yang beragam. Jelvin Tan dari Partai Nasdem mengaku telah melaporkan LHKPN ke KPK, namun masih menunggu hasil verifikasi.

Setelah hasil verifikasinya keluar, Jelvin akan menyerahkannya kepada partai yang kemudian akan meneruskannya ke KPU.

“Saya sudah lapor. Nanti hasil verifikasinya saya berikan ke partai. Dari Partai yang urus ke KPU,” kata Jelvin.

Baca: KPU Batam Tetapkan 50 Anggota DPRD Batam Terpilih

Sementara itu, Djoko Mulyono dari Partai Golkar menyatakan laporan masih dalam proses mengumpulkan data dari anggota dewan yang baru.

“Kawan-kawan yang baru mungkin lagi ngumpul-ngumpul aset. Kami akan serahkan secara serentak dari fraksi Golkar. Kalau incumbent sudah ada arsipnya, kami tinggal serahkan,” ungkap Djoko.

Pelantikan DPRD Kota Batam dijadwalkan pada 30 Agustus 2024. KPU Kota Batam berharap agar seluruh anggota DPRD terpilih dapat segera melengkapi persyaratan administrasi, termasuk LHKPN, agar proses pelantikan dapat berjalan lancar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi

 

BAGIKAN