Derap Nusantara – gokepri

B50 dan E5 Memperkuat Jalan Indonesia Menuju Swasembada Energi

Candra Gunawan — Fri, 10 Jul 2026 02:49:02 +0000

JAKARTA – Peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 menandai dimulainya penerapan pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam bahan bakar minyak jenis solar secara nasional.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik dalam mewujudkan target swasembada energi.

Dalam peluncuran program di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah penting menuju swasembada energi yang ditargetkan tercapai dalam tiga tahun ke depan.

Menurut Presiden, penguatan bauran bioenergi harus berjalan seiring dengan hilirisasi sehingga komoditas strategis tidak lagi diekspor sebagai bahan mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Arah kebijakan itu lahir ketika keamanan pasokan energi kembali menjadi perhatian banyak negara. Gejolak geopolitik dan potensi terganggunya jalur distribusi minyak dunia menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor dapat menjadi kerentanan ekonomi.

Presiden Prabowo sebelumnya juga mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz berpotensi memengaruhi pasokan energi global. Dalam konteks tersebut, memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik bukan hanya berkaitan dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional.

B50 menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan ini tidak sekadar menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50, tetapi juga meningkatkan porsi kebutuhan solar yang dipenuhi oleh biodiesel berbahan baku minyak sawit domestik.

Semakin besar penggunaan energi yang bersumber dari produksi dalam negeri, semakin kecil pula ketergantungan terhadap impor solar.

Dampak ekonominya diproyeksikan cukup signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkat dari sekitar Rp133,3 triliun pada masa penerapan B40.

Pemerintah juga memproyeksikan Indonesia tidak lagi memerlukan impor solar yang sebelumnya mencapai sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun dari total konsumsi nasional sekitar 38-40 juta kiloliter.

Penghematan devisa tersebut tidak hanya mencerminkan berkurangnya nilai impor, tetapi juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan migas dan mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan biodiesel akan memperbesar penyerapan minyak sawit di pasar domestik sehingga mendorong aktivitas industri pengolahan, distribusi, dan logistik yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 akan meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) hingga sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

Kombinasi manfaat ekonomi dan lingkungan tersebut menunjukkan bahwa biofuel berkembang menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya menopang sektor energi, tetapi juga industri dan ketenagakerjaan.

Mengawal transisi

Target besar tersebut tetap bergantung pada kesiapan industri dan kualitas produk. Pemerintah telah menguji penggunaan B50 selama sekitar enam bulan pada enam sektor, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Bahlil memastikan kualitas B50 kompatibel dengan kendaraan produksi pabrikan Asia maupun Eropa.

Pengujian itu menjadi tahapan penting karena keberhasilan mandatori tidak hanya ditentukan oleh tingginya kadar campuran biodiesel, tetapi juga oleh kepercayaan pengguna, kepastian pasokan bahan baku, konsistensi standar mutu, serta kesiapan jaringan distribusi.

Pengalaman implementasi B20, B30, hingga B40 menunjukkan bahwa setiap peningkatan bauran membutuhkan proses bertahap agar dapat diterapkan secara luas tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Transformasi menuju swasembada energi juga mulai diperluas ke sektor bensin melalui penerapan bensin campuran etanol lima persen (E5). Program tersebut mulai diberlakukan secara bertahap sejak Juli 2026 di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, implementasi bertahap dilakukan karena kapasitas produksi etanol murni untuk bahan bakar (fuel grade) di dalam negeri masih terbatas, sementara seluruh bahan bakunya harus berasal dari produksi nasional.

Hingga kini baru tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol fuel grade dengan kapasitas sekitar 26 ribu kiloliter.

Karena itu, pemerintah memilih memperluas implementasi secara bertahap sembari memperkuat rantai pasok dan menyempurnakan regulasi yang mendukung pengembangan industri bioetanol.

Jika B50 diarahkan untuk menggantikan impor solar, E5 menjadi langkah awal mengurangi ketergantungan terhadap bensin berbasis fosil. Tantangan yang dihadapi keduanya berbeda.

Industri biodiesel telah berkembang seiring besarnya produksi minyak sawit nasional, sedangkan industri bioetanol masih berada pada tahap pengembangan sehingga membutuhkan penguatan kapasitas produksi, rantai pasok, dan investasi.

Berbeda dengan biodiesel yang bertumpu pada minyak sawit, bioetanol membuka peluang pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku. Diversifikasi tersebut memperluas basis bioenergi nasional sekaligus menciptakan peluang baru bagi sektor pertanian dan industri pengolahan di berbagai daerah.

Selain itu, Menteri Bahlil juga mengumumkan pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut melalui mandatori bioetanol dengan campuran 10-20 persen mulai 2027. Tahapan itu menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem bahan bakar nabati dirancang berkembang secara bertahap, mengikuti kesiapan pasokan bahan baku dan kapasitas industri agar ekspansinya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif global, langkah Indonesia sejalan dengan berbagai negara yang memanfaatkan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi. Brasil mengembangkan bioetanol berbasis tebu, sedangkan Amerika Serikat bertumpu pada jagung.

Indonesia menempuh jalur yang berbeda dengan mengoptimalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sembari mulai membangun industri bioetanol berbasis komoditas domestik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi transisi energi dapat disesuaikan dengan karakteristik sumber daya dan struktur ekonomi masing-masing negara.

Peluncuran B50 belum berarti target swasembada energi telah tercapai. Keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku, meningkatkan kapasitas industri bahan bakar nabati, memastikan kualitas produk, serta membangun jaringan distribusi yang mampu mengimbangi peningkatan konsumsi.

Pada saat yang sama, pengembangan bioetanol juga harus didukung peningkatan produksi bahan baku domestik agar perluasan E5 menuju campuran yang lebih tinggi tidak menghadapi kendala pasokan.

Namun demikian, arah kebijakan yang ditempuh menunjukkan perubahan penting dalam strategi energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketahanan energi lebih banyak dipahami sebagai kemampuan menjaga ketersediaan pasokan, termasuk melalui impor ketika produksi domestik belum mencukupi.

Melalui B50 dan E5, pemerintah mulai menggeser orientasi tersebut dengan memperbesar porsi energi yang dipenuhi dari sumber daya yang diproduksi dan diolah di dalam negeri.

Pergeseran itu bukan hanya berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor energi, industri pengolahan, dan pertanian dalam satu rantai nilai yang saling menopang. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, semakin besar pula kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi nasional.

B50 dan E5 bukan sekadar kebijakan peningkatan bauran bahan bakar nabati. Keduanya menjadi pijakan untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya domestik.

Konsistensi pelaksanaan, penguatan industri hilir, serta keberhasilan membangun ekosistem bahan bakar nabati yang berkelanjutan akan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana upaya menuju swasembada energi dapat diwujudkan. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post B50 dan E5 Memperkuat Jalan Indonesia Menuju Swasembada Energi appeared first on gokepri.

INFOGRAFIS: KEK Tarik Investasi Rp366 Triliun

Candra Gunawan — Tue, 07 Jul 2026 09:02:39 +0000

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus dikembangkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Selama periode 2012-2025, investasi senilai Rp366 triliun masuk ke 25 KEK di berbagai wilayah di Indonesia. ANTARA

Simak Infografis Lain:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: KEK Tarik Investasi Rp366 Triliun appeared first on gokepri.

Kemkomdigi Tegaskan Registrasi SIM Wajib Pakai Verifikasi Biometrik

Candra Gunawan — Mon, 06 Jul 2026 07:31:33 +0000

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa registrasi kartu SIM perdana mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan metode verifikasi data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah, tidak boleh lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK.

Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi Edwin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah menerapkan ketentuan itu untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa dilakukan menggunakan identitas orang lain.

“Mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik,” katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta pada Jumat.

“Karena itu, kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik,” kata Edwin.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital telah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler agar segera menghentikan seluruh proses aktivasi nomor pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi berbasis NIK dan Nomor Kartu Keluarga.

Operator seluler juga diminta memastikan seluruh registrasi kartu SIM baru dilakukan menggunakan metode verifikasi berbasis data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2 Juli 2026 telah menyurati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meminta penutupan akses validasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga untuk keperluan registrasi pelanggan layanan seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital pada 3 Juli 2026 melakukan inspeksi mendadak di satu mal di Jakarta Pusat untuk meninjau penerapan aturan registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi berbasis data biometrik.

Selama melakukan inspeksi, dia mendapati satu operator telah menerapkan prosedur registrasi dengan metode verifikasi berbasis data biometrik dan dua operator yang masih memungkinkan registrasi pelanggan menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga.

Selain itu, selama inspeksi ditemukan kartu-kartu SIM yang telah diaktifkan dan siap digunakan.

Edwin mengatakan bahwa penerapan aturan baru mengenai registrasi pelanggan layanan seluler membutuhkan dukungan dari semua penyelenggara layanan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh operator menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Kepatuhan terhadap registrasi biometrik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya,” katanya.

“Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga berbagai bentuk kejahatan siber,” ia menambahkan.

Kemkomdigi akan terus mengawasi pelaksanaan aturan registrasi kartu SIM berbasis data biometrik di seluruh Indonesia.

Penyelenggara layanan telekomunikasi yang kedapatan mengaktifkan nomor seluler pelanggan baru tanpa proses registrasi berbasis data biometrik sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kemkomdigi Tegaskan Registrasi SIM Wajib Pakai Verifikasi Biometrik appeared first on gokepri.

Mendongkrak Ekonomi Warga Pesisir di Perbatasan Lewat Kampung Nelayan

Candra Gunawan — Sun, 05 Jul 2026 12:43:59 +0000

NATUNA – Di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, laut menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus identitas bagi ribuan keluarga nelayan yang menggantungkan harapan pada hasil laut setiap hari. Namun, besarnya potensi perikanan di Natuna belum sepenuhnya sejalan dengan kesejahteraan nelayan.

Keterbatasan fasilitas, tingginya biaya operasional, serta belum optimalnya distribusi hasil tangkapan masih menjadi tantangan utama masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Keterbatasan kewenangan pengelolaan laut oleh daerah juga menjadi masalah lain bagi kabupaten yang merupakan beranda terdepan Indonesia serta berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam ini untuk memanfaatkan sumber yang dimiliki. Meski demikian daerah ini tidak diam dan pasrah.

Pada 2025 dan 2026 daerah ini mengandalkan program pemerintah pusat, salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin, program ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat nelayan.

Pemkab Natuna pun mengajukan sejumlah lokasi yang dinilai layak menjadi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Pada 2025, dari beberapa usulan yang diajukan, satu lokasi disetujui KKP, yakni Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan. Persetujuan itu diberikan setelah lokasi tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat teknis, sosial, dan kesiapan pengembangan kawasan perikanan terpadu.

Pembangunan di Desa Cemaga Utara mulai dilaksanakan pada 2026 dan kini hampir rampung dengan progres mencapai 96 persen. Pemkab Natuna menargetkan pembangunan itu selesai pada akhir Juli 2026 dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan.

KNMP di Cemaga Utara tidak dibangun sebagai kawasan perikanan biasa, melainkan dirancang sebagai Hub Aktivitas Perikanan (HAP) yang menjadi pusat layanan terpadu dari hulu hingga hilir sektor perikanan.

Dalam konsep ini, seluruh fasilitas penunjang ditempatkan dalam satu kawasan, mulai atas pabrik es, gudang penyimpanan berpendingin, area perbaikan kapal dan alat tangkap, kantin, area kuliner, hingga kantor pengelola. Semua dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam rantai usaha perikanan masyarakat pesisir.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan yang selama ini cukup tinggi. Banyak nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas ikan.

Dengan adanya cold storage, ikan dapat disimpan lebih lama tanpa menurunkan kualitas. Kondisi ini memberi ruang bagi nelayan untuk menentukan waktu penjualan yang lebih menguntungkan, sehingga pendapatan mereka berpotensi meningkat secara signifikan.

Pabrik es juga menjadi fasilitas vital dalam mendukung aktivitas melaut. Selama ini, nelayan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan es, sebelum berangkat ke laut, yang menambah biaya operasional dan mengurangi efisiensi waktu kerja.

Sementara itu, keberadaan bengkel perbaikan kapal dan alat tangkap di kawasan HAP membuat nelayan tidak lagi harus membawa kapal ke luar pulau ketika terjadi kerusakan. Hal ini menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan produktivitas melaut.

Selain sektor produksi, KNMP juga membuka ruang ekonomi baru di luar aktivitas penangkapan ikan. Area kuliner dan sentra UMKM memberi peluang bagi keluarga nelayan, khususnya perempuan, untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah.

Beragam produk, seperti olahan ikan, makanan khas pesisir, hingga usaha jasa penunjang diproyeksikan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, manfaat KNMP tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga masyarakat pesisir secara luas.

Di sela pembangunan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan juga membawa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melihat KNMP di Desa Cemaga Utara pada Sabtu (4/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembelajaran antardaerah dalam pengelolaan kawasan perikanan.

Bupati Brebes diajak melihat langsung perkembangan pembangunan KNMP, sekaligus berdiskusi mengenai pengelolaan kawasan ekonomi perikanan. Kabupaten Brebes dipilih karena dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas perikanan yang cukup berkembang dan sistem pengelolaan yang dinilai baik.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkab Natuna berharap dapat mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan perikanan, mulai dari tata kelola produksi, distribusi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan di tingkat lokal.

Kolaborasi antardaerah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan nasional. Pemerintah daerah menyadari pengembangan kawasan pesisir tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

17 titik baru

Keberadaan KNMP di Cemaga Utara menjadi pijakan penting bagi pengembangan tahap berikutnya. Pada 2026, Pemkab Natuna kembali mengusulkan sejumlah lokasi baru untuk dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih.

Bupati Natuna Cen Sui Lan (kerudung putih) saat berdiskusi dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di KNMP Desa Cemaga Utara pada Sabtu (4/7/2026). ANTARA/HO-Prokopim Natuna

Hasilnya, KKP menyetujui 17 titik tambahan yang tersebar di berbagai wilayah, yakni Desa Mekar Jaya, Kelurahan Sedanau, Desa Sepempang, Desa Tanjung, Desa Kelarik, Desa Tanjung Pala, Desa Kelarik Barat, Desa Sabang Mawang, Desa Sededap, Desa Selading, Desa Batu Berian, Kelurahan Serasan, Desa Tanjung Setelung, Desa Air Ringau, Desa Batu Belanak, Desa Meliah, dan Desa Subi.

Persetujuan tersebut diberikan setelah masing-masing lokasi dinilai memenuhi syarat pengembangan, baik dari aspek potensi perikanan, kebutuhan masyarakat, maupun kesiapan lahan dan dukungan daerah.

Penyebaran lokasi di berbagai desa dan pulau mencerminkan upaya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Jarak antarpulau di Natuna yang cukup jauh membuat akses ekonomi sering kali tidak merata, sehingga kehadiran kampung nelayan di berbagai titik menjadi sangat strategis.

Ke-17 titik tersebut tidak seluruhnya berbentuk HAP,, melainkan juga dikembangkan sebagai kampung nelayan penyangga yang berfungsi sebagai simpul pendukung aktivitas perikanan dan pemasok hasil tangkapan ke KNMP model HAP.

Selain pembangunan kawasan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas armada nelayan. Saat ini, sebagian besar kapal nelayan Natuna masih berukuran sekitar dua gross ton (GT), yang dinilai belum optimal untuk mengelola potensi perikanan yang melimpah.

Kepala Karantina Kepri Hasim menyebut sektor perikanan Natuna memiliki daya saing tinggi dan telah menembus pasar luar negeri. Pada semester I 2026, ekspor ikan Natuna tercatat ke Malaysia dan Hong Kong dengan nilai lebih atas Rp2 miliar, belum termasuk distribusi antardaerah.

Laut Natuna sendiri berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dengan total estimasi sumber daya ikan mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatan masih belum maksimal dan belum mencapai separuh dari potensi yang tersedia.

Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi kelautan yang masih dapat terus dikembangkan. Pemerintah daerah pun berupaya memperkuat sektor ini melalui pengadaan kapal berukuran lebih besar serta peningkatan kapasitas nelayan.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah pusat mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini tengah menyusun strategi pengusulan bantuan kapal agar nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan secara aman dan efisien.

Perlindungan nelayan

Selain memastikan rantai produksi dan distribusi, Pemkab Natuna juga memperkuat perlindungan nelayan melalui kerja sama dengan TNI AL melalui Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I.

Pada Rabu (10/6/2026), Pemkab Natuna melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di laut, seperti Guspurla Koarmada I, KKP, hingga nelayan di Kantor Bupati Natuna. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan meningkatkan pemahaman batas wilayah laut.

Sehari setelah pertemuan, KRI John Lie-358 dikerahkan oleh Guspurla Koarmada I untuk patroli di wilayah yang dilaporkan nelayan kerap dilintasi dan beraktivitas kapal ikan asing, dengan titik lokasi yang disampaikan oleh nelayan. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan wilayah perbatasan.

Bagi Natuna, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi pengamanan dan pengadaan kapal, bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi pesisir, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah terdepan Indonesia.

Ketika ekonomi tumbuh dan kesejahteraan meningkat, maka perbatasan tidak hanya kokoh secara geopolitik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi. Itulah arah besar yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mendongkrak Ekonomi Warga Pesisir di Perbatasan Lewat Kampung Nelayan appeared first on gokepri.

KDMP Katalis Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Candra Gunawan — Sun, 05 Jul 2026 00:01:46 +0000

Jakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong sebagai strategi baru penguatan ekonomi desa. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen percepatan kedaulatan ekonomi berbasis desa.

Program ini juga diperkuat dengan dukungan pembiayaan melalui Permenkeu Nomor 49 Tahun 2025, Permenkeu Nomor 63 Tahun 2025, dan Permenkeu Nomor 81 Tahun 2025.

Dari perspektif kebijakan, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya merevitalisasi amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui model koperasi yang lebih terintegrasi dengan pembangunan desa.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintahan Presiden Prabowo memastikan gerakan koperasi sebagai katalis kesejahteraan masyarakat, utamanya di perdesaan.

KDMP sebagai peta jalan menuju kesejahteraan rakyat (utamanya di perdesaan) adalah keniscayaan.

Koperasi lahir sebagai manifestasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perwujudan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki banyak fungsi,, di antaranya berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga dan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, keberadaan KDMP berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya mengurangi angka pengangguran.

Koperasi berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih mudah.

Konsep koperasi di tanah air tidak bisa dilepaskan dari figur Bung Hatta. Bung Hatta sempat mempelajari ilmu koperasi di Skandinavia, di sela waktu saat menempuh pendidikan di sekolah ekonomi di Rotterdam, Belanda.

Pada 1925 salah satu proklamator Kemerdekaan RI itu mengunjungi Denmark dan Swedia, untuk belajar tentang koperasi. Menurut Bung Hatta, koperasi cocok diterapkan di negara-negara yang sedang merintis perekonomian rakyat.

Mendorong kesejahteraan

Negara-negara di kawasan Skandinavia adalah contoh klasik negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Sistem ini menekankan peran proaktif pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial dan layanan pokok bagi warganya.

Dengan menyediakan akses yang lebih merata terhadap kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial, negara kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah), untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.

Negara berbasis kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan sosial bagi seluruh warga. Negara kesejahteraan berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan adalah, ketika pemerintahan bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi warga, utamanya di perdesaan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial, yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial, mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial.

Dalam hal kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat perdesaan, program atau pelayanan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan, menjadi basis argumentasi dibentuknya KDMP.

Rumusan kebijakan publik yang bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat, dapat diartikan sebagai suatu sistem kebijakan pemerintah yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial.

Dalam konteks pembentukan KDMP diperlukan peran dan fungsi negara sebagai fasilitator jalannya koperasi.

Jika hal ini dapat dilakukan, maka kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat merefleksikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat peduli terhadap masyarakat perdesaan, yang menjadi argumentasi KDMP didirikan.

Koperasi, dalam hal ini KDMP, sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat perdesaan yang sejahtera.

Akan tetapi tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia, tidak dapat menyejahterakan anggotanya, bahkan banyak yang mengalami kegagalan akibat berbagai faktor.

Sebagaimana kritik yang pernah disampaikan Bung Hatta sendiri, berdasarkan pengamatannya di lapangan. Bung Hatta melihat, masih banyak koperasi yang hanya mengejar keuntungan semata.

Misal menaikkan harga barang seenaknya, atau melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak membeli di koperasi dengan menyebutnya “tidak setia kawan”. Padahal, menurutnya, tujuan koperasi bukan itu. Sebagaimana prinsipnya, koperasi harus bersifat sukarela.

KDMP sebagai koperasi yang kuat akan mendorong juga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perdesaan, termasuk produk petani setempat, untuk diperdagangkan di pasar, termasuk ekspor.

Hadirnya KDMP diharapkan juga dapat meningkatkan rasa solidaritas antar anggota. Hal ini disebabkan koperasi didirikan atas dasar prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga para anggota dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Ramah lingkungan

Dengan membangun koperasi yang sehat, masyarakat perdesaan dapat lebih mandiri dalam meningkatkan ekonomi mereka. Dukungan untuk membangkitkan koperasi harus terus diperkuat agar masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menjadi negara sejahtera ditandai dengan sejumlah indikator, seperti pembangunan inklusif, kesetaraan atas akses dan pemanfaatan sumber daya, dan ramah lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam operasionalisasi KDMP adalah rantai pasok, yakni mencakup seluruh proses pengelolaan produk, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Dalam sektor produk pertanian, penerapan manajemen rantai pasok yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar lokal maupun internasional.

Sektor pertanian sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakstabilan harga, keterbatasan distribusi, rendahnya kualitas produk, dan kurangnya koordinasi antarpelaku usaha.

Masalah tersebut dapat menghambat kemampuan produk pertanian dalam bersaing di pasar. Oleh karena itu, manajemen rantai pasok hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas produksi dan distribusi, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Salah satu penerapan manajemen rantai pasok dalam agribisnis adalah pengelolaan hubungan antara petani, pemasok, distributor, dan konsumen.

Kerja sama yang baik antarpelaku rantai pasok dapat membantu memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga kualitas produk, serta memperlancar distribusi hasil pertanian.

Misalnya, petani yang menjalin kemitraan dengan perusahaan pengolahan pangan akan memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih stabil. Hal ini dapat meningkatkan motivasi petani untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Aspek keberlanjutan lingkungan dan efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting agar ketahanan pangan nasional dapat terjaga dalam jangka panjang.

Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah penerapan green supply chain (GSC) dalam rantai pasok produk petani di perdesaan, mulai dari hulu hingga hilir.

GSC produk pertanian merupakan sistem pengelolaan aliran produk, keuangan, dan informasi yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem agribisnis.

GSC komoditas pertanian, terutama padi, merupakan sistem aliran komoditas dari hulu ke hilir yang dijalankan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Prinsip ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis.

Kemudian, kemitraan strategis antara KDMP dengan BUMN pangan sudah bisa dimulai, sebagai cara membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan. Pemerintah juga perlu memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain, melalui cold storage, misalnya.

Fase produksi atau budi daya menjadi tahapan paling krusial karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terbesar. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, tingginya kebutuhan air irigasi, serta emisi gas rumah kaca masih menjadi persoalan serius dalam pertanian, utamanya padi.

Selain itu, tahap pasca-panen dan pengolahan juga menjadi titik penting dalam penerapan GSC.

Penerapan GSC akan berdampak meningkatkan efisiensi biaya dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, seperti subsidi input ramah lingkungan, insentif harga, jaminan pasar melalui skema contract farming, penguatan peran Bulog, hingga sertifikasi produk petani ramah lingkungan.

Semua ini menjadi kunci dalam memperluas implementasi GSC bagi kemajuan KDMP. *) Dr Taufan Hunneman adalah dosen di UCIC, Cirebon

Sumber: ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post KDMP Katalis Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan appeared first on gokepri.

INFOGRAFIS: Menjaga Produksi Padi di Puncak Kemarau

Candra Gunawan — Thu, 02 Jul 2026 03:15:47 +0000

Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menjaga produksi padi saat puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli-Agustus 2026. ANTARA

Simak Infografis Lain:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: Menjaga Produksi Padi di Puncak Kemarau appeared first on gokepri.

Dinkes Kepri: Hasil Skrining CKG Didominasi Hipertensi dan Diabetes

Candra Gunawan — Wed, 01 Jul 2026 10:29:50 +0000

Tanjungpinang – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dinkes Kepri) Yosei Susanti menyebutkan hasil skrining Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan terhadap masyarakat setempat sejauh ini didominasi penyakit hipertensi dan diabetes.

“Kedua jenis penyakit ini, memang masih menjadi permasalahan kesehatan terbesar di Kepri,” kata Yosei di Tanjungpinang, Rabu 1 Juli 2026.

Ia menyampaikan risiko hipertensi dan diabetes di Kepri rata-rata dialami warga dewasa hingga pra-lanjut usia (Lansia).

Oleh karena itu, Dinkes Kepri gencar melakukan upaya intervensi melalui penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat guna mencegah risiko diabetes maupun hipertensi, seperti makan buah dan sayur, ikan, lalu olahraga teratur, perbanyak minum air putih, aktivitas fisik rutin, serta tidak merokok.

“Penyebab hipertensi dan diabetes, 90 persennya dipicu pola hidup tidak sehat, salah satunya merokok,” ungkapnya.

Intervensi lainnya, kata Yosei, bagi warga yang terdeteksi hipertensi dan diabetes saat melakukan CKG, akan langsung diarahkan berobat ke puskesmas, bahkan bisa dirujuk ke rumah sakit kalau diperlukan tindakan medis lebih lanjut.

Menurutnya beban penyakit di Kepri ke depannya akan sangat tinggi, jika kondisi hipertensi dan diabetes masyarakat tidak bisa dikendalikan dengan ketat.

“Penyakit hipertensi dan diabetes bisa berdampak pada komplikasi serius bagi organ tubuh seseorang apabila tidak terkontrol dengan baik, termasuk penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, masalah mata, hingga saraf,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yosei memaparkan, capaian program CKG hingga Juni 2026 tercatat sebesar 11 persen dari target 46 persen jumlah penduduk Kepri yang sebanyak 1.031.862 jiwa. Adapun proyeksi target CKG Kepri untuk pertengahan tahun ini ditetapkan sebesar 20 persen.

Kepala Dinkes mengutarakan beberapa tantangan dalam menjalankan program CKG di Kepri, di antaranya proses penginputan data pelaksanaan CKG secara online yang dilakukan puskesmas memerlukan stabilitas sinyal, terutama di pulau-pulau terluar.

Kondisi geografis tersebut memengaruhi proses pelaporan hasil CKG agar dapat berjalan lebih maksimal.

Tantangan lainnya ialah tingkat partisipasi masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke puskesmas, sehingga diperlukan strategi jemput bola melayani CKG di titik-titik tertentu guna mempermudah akses masyarakat.

“Program CKG sangat penting untuk tindakan skrining kesehatan supaya pemerintah lebih mudah melakukan upaya pencegahan sekaligus deteksi ini penyakit di masyarakat,” demikian Yosei. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Dinkes Kepri: Hasil Skrining CKG Didominasi Hipertensi dan Diabetes appeared first on gokepri.

INFOGRAFIS: Gerak BGN Benahi Tata Kelola MBG

Candra Gunawan — Mon, 08 Jun 2026 02:31:00 +0000

Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian langkah guna menutup celah kebocoran anggaran sekaligus memastikan program lebih tepat sasaran. ANTARA

Simak Infografis Lain:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: Gerak BGN Benahi Tata Kelola MBG appeared first on gokepri.

Pembenahan MBG Dalam 48 jam

Candra Gunawan — Sat, 06 Jun 2026 02:46:52 +0000

JAKARTA (gokepri) – Selasa pagi, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ((SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelum memasuki area dapur, Presiden mengenakan hair net dan sarung tangan, lalu menelusuri rantai produksi mulai dari rumah kaca (greenhouse) tempat panen sayuran dan ikan, ruang memasak, hingga tahap pengemasan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang baru kembali dari ibadah haji pada 1 Juni, mendampingi Presiden sambil memberikan laporan.

Dari SPPG Palmerah, Presiden melanjutkan kunjungan ke SMPN 111 Jakarta. Di sana, ia masuk ke ruang kelas, duduk bersama siswa, berdoa, serta menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam ompreng yang sama dengan para pelajar. Menu yang disantap terdiri dari nasi putih, lauk-pauk, sayur, dan sebuah jeruk.

Malam harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan dari Kompleks Istana Kepresidenan bahwa Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, resmi diberhentikan. Mereka digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil.

Rabu dini hari, pukul 02.00 WIB, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN. Di masa yang sama, penyidik Kejagung menjemput paksa Dadan, Sony, dan Lodewyk di lokasi yang berbeda untuk dilakukan pemeriksaan. Sore hari, ketiganya keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan rompi pink, diborgol, digiring ke mobil tahanan tanpa pernyataan apapun kepada wartawan yang mengerumuni.

Pada hari yang sama, Rabu 3 Juni, Prabowo naik panggung di Sentul International Convention Center, Bogor, di depan 12.173 peserta yang isinya kepala SPPG, kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi, dan mitra MBG dari berbagai daerah. Tiga hari dengan kepadatan peristiwa seperti ini menyiratkan sesuatu yang tidak kebetulan.

Pemerintah menyatakan bahwa pencopotan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hasil dari nearly 1,5 tahun pemantauan dan evaluasi ketat. Penilaian tersebut mencatat sejumlah pelanggaran serius, mulai dari kedisiplinan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), lemahnya tata kelola, hingga masalah kualitas makanan.

Kunjungan lapangan pada pagi harinya, di mana Presiden turun langsung mengecek SPPG dan pendistribusiannya pada murid SMP, membentuk satu citra bahwa kepala negara memantau langsung, memeriksa kondisi nyata di lapangan. Tindakan ini diikuti secara cepat oleh pengumuman pencopotan Dadan Hindayana dkk. pada malam harinya sebelum berganti tanggal, menciptakan kesan adanya tindakan tegas berbasis temuan langsung.

Dalam pidatonya di Sentul, Rabu siang, Prabowo menyebut telah memanggil Kepala PPATK dan BPKP terkait penyelenggaraan Program MBG. Di hadapan 12 ribu penggerak MBG, Prabowo membawa dua piring ayam goreng ke panggung, satu dipotong delapan bagian, satu dipotong 14 bagian. Ia meminta 10 perwakilan SPPG naik ke panggung, lalu memperagakan langsung mana ukuran yang boleh dan mana yang tidak.

“Kalau potong lebih dari 14, dosa! Dosa! Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa?”

Untuk menu telur, instruksi Presiden jangan dibuat dadar, karena olahan tersebut bisa dicampur dengan tepung. Presiden meminta telur harus diceplok atau direbus untuk menunjukkan telur utuh tanpa pengurangan. Ia bahkan berseloroh bahwa ada SPPG yang dulu masih memasak telur dadar.

“Ada emak di belakang bilang ‘enggak pak’, berarti kemarin iya, ya?”

Di momen Presiden mengatur langsung Program MBG sampai ke level teknis cara memasak makanan, di saat itu pula Prabowo secara eksplisit menyebut pencopotan Dadan Hindayana dan mewanti-wanti seluruh mitra agar tidak melakukan penyelewengan, penyimpangan, atau korupsi dalam pelaksanaan program.

Pidato Prabowo di Sentul kepada orang-orang yang bergerak secara langsung melaksanakan program MBG, dalam hari yang sama dengan penetapan tersangka Dadan, Sony, dan Lodewyk, adalah sinyal keras Presiden kepada semua yang terlibat agar tidak main-main dengan program ini.

Keluhan terkait kualitas Program MBG sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2025, berbagai daerah telah melaporkan melalui media sosial adanya porsi yang tidak memadai serta menu yang tidak layak konsumsi.

Pada September 2025, Ombudsman RI merilis hasil kajian cepat yang mengidentifikasi empat potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program. Pertama, kesenjangan antara target dan realisasi SPPG yang baru mencapai 26,7 persen. Kedua, maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ketiga, adanya afiliasi yayasan mitra dengan jejaring politik. Keempat, keterlambatan pembayaran honorarium staf lapangan.

Temuan mengenai afiliasi yayasan dengan kepentingan politik —yang kini menjadi inti penyidikan Kejaksaan Agung— sebenarnya telah tercantum dalam laporan Ombudsman delapan bulan sebelum para tersangka mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.

Pada Mei 2026, Kantor Staf Presiden di bawah Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG dan menemukan kondisi yang, menurut laporan, jauh dari standar. Baru setelah sidak itu, eskalasi ke level pencopotan dan penyidikan bergerak lebih cepat.

Dalam sistem pemerintahan yang berjalan dengan alur komando terpusat, informasi yang naik ke pengambil keputusan tertinggi tidak selalu mencerminkan kondisi yang utuh di bawah. Sinyal-sinyal itu ada dan terang di media sosial, di laporan Ombudsman, di keluhan orang tua murid, tapi perlu saluran yang tepat agar bisa sampai dan direspons sebagai masalah sistemik, bukan insiden lokal yang dianggap sudah ditangani kepala daerah masing-masing.

Momentum pembenahan

Kejagung mengungkap beberapa modus korupsi BGN. Modus utamanya meliputi penunjukan yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat dan terbukti terafiliasi secara langsung dengan para pejabat BGN. Program yang seharusnya dikelola oleh yayasan sekolah justru dikendalikan oleh yayasan yang terafiliasi dengan Dadan dkk untuk meraup keuntungan pribadi atau insentif miliaran rupiah.

Melalui skema ini, yayasan-yayasan tersebut diduga memperoleh insentif hingga miliaran rupiah per hari. Hal ini terjadi di tengah lonjakan anggaran MBG dari Rp85,27 triliun pada 2025 menjadi Rp268 triliun pada 2026. Dengan skala anggaran sebesar itu, korupsi yang terjadi bukan sekadar anomali kecil di pinggiran sistem, melainkan indikasi kegagalan pengawasan di inti lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan pengendali mutu.

Kejagung juga menyebut adanya penggelembungan harga (mark-up) pada pengadaan barang, seperti motor listrik dan sepatu, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp1 triliun. Selain itu, terdapat indikasi praktik jual-beli titik lokasi dapur atau wilayah operasional SPPG.

Prabowo telah mengganti tiga pimpinan BGN sekaligus, memanggil 12 ribu mitra untuk konsolidasi, dan memberi peringatan keras kepada yang ia sebut “brengsek” agar kembali ke jalan yang benar. Langkah-langkah ini merupakan sinyal koreksi yang kuat dan diperlukan.

Namun, penggantian orang di pucuk pimpinan tidak dengan sendirinya menutup celah struktural yang memungkinkan yayasan-yayasan terafiliasi lolos verifikasi selama lebih dari setahun. Momentum ini harus diikuti dengan reformasi mekanisme pengawasan, transparansi verifikasi mitra, dan sistem umpan balik yang benar-benar sampai ke atas. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pembenahan MBG Dalam 48 jam appeared first on gokepri.

BGN Moratorium Pembangunan SPPG Benahi Tata Kelola MBG

Candra Gunawan — Fri, 05 Jun 2026 02:51:12 +0000

JAKARTA (gokepri) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan pihaknya akan moratorium atau menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai komitmen membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing (penyesuaian) penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menegaskan moratorium tersebut akan dilakukan secepatnya untuk pemerataan penyaluran MBG serta dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten,” katanya.

Penataan SPPG tersebut, menurutnya, sudah cukup mudah dilakukan karena BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung berapa dapur MBG yang dibutuhkan untuk penerima manfaat di suatu wilayah.

“Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu. apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” katanya.

Selain itu, BGN juga akan memfokuskan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengingat saat ini penerima manfaat MBG di wilayah tersebut masih kurang.

“Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucap Nanik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” katanya saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6).

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan program MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaan.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program diambil setelah menerima laporan terkait kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan. ANTARA

Baca Juga: Evaluasi MBG Tahap Pertama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post BGN Moratorium Pembangunan SPPG Benahi Tata Kelola MBG appeared first on gokepri.