Tak terkecuali Luciano Satrio Himawan Afianto, seorang pegawai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang memiliki tugas baru menjadi operator pesawat tanpa awak pertanian atau agri drone.

Bunyi dengung dan berat baling-baling drone pertanian yang dioperasikan oleh pegawai Dispertangan itu menandakan persiapan melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida di tanaman padi milik petani, yang sebelumnya telah mendaftar memanfaatkan drone pertanian yang difasilitasi pemerintah daerah setempat secara gratis.

Sejak awal Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai transformasi menuju pertanian cerdas, dengan memfasilitasi drone pertanian secara gratis bagi para petani setempat, untuk pemupukan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi.

Operator drone pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu mampu menyelesaikan kurang dari satu jam untuk penyemprotan pupuk, pestisida, dan nutrisi tanaman padi seluas lima hektare.

Luciano, sapaannya, mulai awal Mei lalu mendapatkan tugas baru melayani para petani setempat untuk penyemprotan pupuk cair tanaman padi, setiap hari secara bergiliran.

“Kapasitas drone pertanian ini mampu mengangkut 40 liter pupuk cair untuk disemprotkan, dan per lima hektare hanya butuh waktu sekitar satu jam,” katanya.

Para petani di Kota Santri itu, saat ini bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas padi mereka.

Dispertangan Situbondo, saat ini baru memiliki satu unit drone pertanian, dan kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan diharapkan memanfaatkan teknologi masa depan ini untuk mengoptimalkan hasil panen.

Selama sepekan transformasi pertanian cerdas, tercatat ada 21 kelompok tani yang telah mendaftar untuk pemanfaatan pesawat tanpa awak yang dirancang khusus untuk pemupukan lahan pertanian.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa memanfaatkan penyemprotan pupuk dengan drone tersebut, di antaranya kelompok tani mengoordinir petani, dengan luas lahan minimal lima hektare.

Syarat lainnya, lokasi pertanian yang akan disemprot bisa dilewati pikap dan pengangkut drone, serta lokasi dekat dengan sumber air, nutrisi (pupuk atau pestisida) yang disemprotkan disiapkan dari Dispertangan atau dari milik petani.

Petani pun juga bisa mengajukan jenis nutrisi yang dibutuhkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, sesuai kebutuhan tanaman di lahan pertanian.

Adapun jenis nutrisi yang disediakan oleh pemerintah daerah, antara lain perbaikan tanah, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) atau pupuk hayati, asam amino, jakaba (jamur keberuntungan abadi/pupuk cair organik), agensi hayati dan pupuk pelengkap cair ( PPC).

“Pemanfaatan teknologi ini menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, utamanya tanaman padi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini.

Dengan teknologi ini pula, proses penyemprotan pupuk maupun pestisida menjadi jauh lebih cepat, merata dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Bahkan, drone pertanian ini mampu menjangkau area luas dalam waktu singkat, dan bahkan pada lahan yang sulit diakses sekalipun, menghemat tenaga kerja. Penggunaan drone juga membantu mengurangi paparan langsung petani terhadap bahan kimia, sehingga lebih aman dan ramah bagi kesehatan.

Sudah saatnya petani Situbondo beralih ke cara yang lebih modern, dengan drone, petani tidak hanya bekerja lebih mudah, tetapi juga membuka peluang hasil panen yang lebih maksimal.

Penggunaan teknologi dalam pemupukan lahan pertanian ini dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani, salah satunya Gabungan Kelompok Tani Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

Pesawat nirawak untuk pertanian yang difasilitasi pemerintah daerah itu dinilai sangat bermanfaat bagi petani, karena selain cepat, efisien, merata, dan presisi, juga mengurangi beban biaya operasional petani dengan cara konvensional.

Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Desa Kilensari, M Hasyim Ashari menyampaikan untuk penggunaan drone yang difasilitasi Dispertangan itu jauh lebih cepat dan efisien.

Jika dibandingkan menggunakan tenaga manusia, untuk satu orang pekerja hanya mampu menyelesaikan satu hektare per hari, sedangkan menggunakan drone, dalam luas tanaman lima hektare, hanya butuh waktu kurang dari satu jam.

“Dengan drone pertanian ini tentunya mempercepat pemupukan maupun perawatan tanaman padi kami. Harapan kami, mewakili petani, program ini terus berkelanjutan,” katanya.

Sepanjang tahun 2025, produksi padi di Situbondo mencapai 321.723 ton atau melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebanyak 241.266 ton.

Pencapaian produksi padi pada 2025 menjadi bukti keseriusan dan komitmen pemerintah daerah setempat menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas dan sejalan dengan visi pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Surplus produksi padi lebih dari 80 ton sepanjang tahun 2025 itu, tidak lepas dari koordinasi yang solid di lapangan, dan Pemkab Situbondo berkomitmen terus memberikan pendampingan kepada para petani untuk memastikan produktivitas padi tetap terjaga.

Dengan inovasi penggunaan “drone” pertanian ini, menjadi langkah nyata Pemkab Situbondo dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan pada tahun 2026.

Melalui transformasi pertanian cerdas lewat fasilitas drone pertanian untuk petani secara gratis itu pula, Situbondo optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus modernisasi di sektor pertanian. ANTARA

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Karimun Panen Perdana Padi Gogo Cakrabuana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Transformasi Menuju Pertanian Cerdas appeared first on gokepri.

Simak Infografis Lain: 

• INFOGRAFIS: 371.200 Ton Beras SPHP Disalurkan
• INFOGRAFIS: Tanam Serentak di Lahan Cetak Sawah untuk Swasembada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: 65 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Dibangun appeared first on gokepri.

Ketua Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Agus mengatakan langkah ini merupakan bagian dari pengembangan usaha koperasi setelah sebelumnya mendapatkan dukungan sarana dari pemerintah.

“Kegiatan yang sudah berjalan saat ini adalah pengelolaan kapal, sebanyak 16 unit bantuan dari Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2025, dan sudah mulai dioperasikan nelayan,” ujarnya di Batam, Rabu.

Ia menjelaskan koperasi juga mulai merintis usaha jual beli hasil tangkapan dari kapal-kapal tersebut, yang nantinya dipasarkan ke wilayah Batam maupun kebutuhan lokal di kawasan Galang.

“Sekarang kami mulai melangkah untuk menjadi penampung ikan. Jadi para nelayan menggunakan kapal, lalu hasilnya kami tampung untuk dijual, memenuhi kebutuhan di Batam dan juga di sekitar sini, di Galang,” kata dia.

Menurut dia, seluruh kapal saat ini telah dioperasikan oleh nelayan, dengan sistem kerja sama berbasis bagi hasil antara koperasi dan nelayan.

“Kami menggunakan sistem bagi hasil, jadi ada persentase yang disepakati bersama dengan nelayan,” ujarnya.

Tahun lalu, Agus mengatakan koperasi produsen itu mendapat bantuan inventaris sekitar Rp200 juta dari Kementerian Transmigrasi, ditambah modal awal dari iuran anggota sekitar Rp6-7 juta.

Selain itu, para nelayan juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Perikanan Kota Batam, terutama dalam penggunaan teknik penangkapan ikan yang lebih modern.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan penggunaan kapal berukuran 5 GT ke atas menjadi tantangan baru bagi nelayan tradisional.

“Ini teknik baru karena mereka menggunakan kapal yang lebih besar dan menangkap ikan lebih jauh dari biasanya. Mereka juga menggunakan jaring dan bubu khusus, sehingga membutuhkan pelatihan,” ujarnya.

Ia menambahkan hasil tangkapan nelayan saat ini sudah mulai terlihat, dengan jenis ikan seperti tenggiri, parang, tohok dan sagai.

“Pagi ini kami mendapat kabar mereka sudah melaut dan mendapatkan hasil. Ini kami dukung terus,” kata Yudi.

Agus menambahkan, selain sektor perikanan, koperasi juga mulai mengembangkan usaha lain seperti penyewaan tenda dan kursi, serta pemberdayaan UMKM melalui kegiatan eco print dan kelompok wanita tani (KWT).

“Untuk KWT, kami dorong pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam cabai, sayur, tomat, dan lainnya,” ujarnya.

Koperasi tersebut menargetkan dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan, para nelayan sudah semakin mahir dalam teknik penangkapan, sehingga produksi ikan dapat meningkat dan mendukung perekonomian masyarakat di kawasan Rempang. ANTARA

Baca Juga: Kampung Nelayan Rempang Berpotensi Jadi KEK Perikanan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Koperasi Rempang Eco City Batam Mulai Tampung dan Jual Hasil Ikan appeared first on gokepri.

Pemuda asli Jakarta Timur itu membawa sebuah pengakuan yang menyesakkan dada tepat saat bangsa ini bersiap memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2026. Di usianya yang telah beranjak remaja, ia mengaku belum pernah sekalipun mengecap bangku pendidikan.

Aljabar hanyalah satu dari sekian banyak anak bangsa yang selama ini luput dari jangkauan sistem, terpinggirkan oleh kerasnya tembok ekonomi, dan hanya bisa menatap gerbang sekolah dari kejauhan.

Kesedihan Aljabar adalah puncak dari tumpukan cerita serupa memenuhi ruangan sore itu. Di sisi lain, ada Rizki Saputera Gonjalez, pindahan dari Jakarta Utara yang terpaksa menanggalkan seragamnya saat baru menginjak kelas V SD. Ada pula Putri Nana Kurnia, siswi kelas IX SMP yang tengah berjuang menuju jenjang SMA dengan bayang-bayang ketidakpastian. Nana hidup bersama neneknya setelah sang ayah bertahun-tahun tak ada kabar, sementara ibunya harus menyambung nyawa sebagai pedagang dengan penghasilan yang tak menentu.

Bagi mereka, pendidikan berkualitas selama ini hanyalah fatamorgana di tengah teriknya perempatan jalan dan riuhnya pasar tempat mereka mencari nafkah demi membantu orang tua.

Kenyataan pahit yang dialami Aljabar dan rekan-rekannya sejalan dengan tantangan besar yang terekam dalam statistik pendidikan di ibu kota.

Meskipun Jakarta adalah pusat perekonomian nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk usia remaja 16-18 tahun masih menyisakan celah sebesar 22-24 persen. Artinya, hampir seperempat populasi di usia emas ini tidak lagi terpotret berada di balik meja kelas, baik karena telah menyelesaikan sekolah lebih awal, terpaksa bekerja, maupun benar-benar putus sekolah akibat himpitan biaya.

Momentum Hardiknas tahun ini menjadi sangat krusial sebagai titik balik bagi Aljabar dan rekan-rekannya. Negara sedang menempati janjinya menghadirkan Sekolah Rakyat yang khusus untuk menampung mereka, termasuk gedung di Pejumpongan ini yang tengah bersolek.

Sore itu, tidak ada podium. Hanya ada deretan kursi panjang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf justru memilih duduk melingkar, sejajar dengan Aljabar dan kawan-kawannya. Sambil sesekali menepuk bahu Aljabar yang masih terisak, Teddy mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan layaknya seorang kakak.

Melihat kesedihan Aljabar, Teddy langsung memberikan semangat. Ia menegaskan bahwa mulai hari ini, kesedihan tidak boleh lagi menjadi kawan akrab bagi anak-anak tersebut.

“Jangan nangis, disini gak boleh sedih lagi. Insya Allah bisa membanggakan keluarga dan cita-cita tercapai semua, amin,” ujarnya lembut.

Di sekolah Rakyat, ia memastikan mereka tidak hanya akan diberikan akses belajar bebas biaya, tapi juga jaminan tempat tinggal yang layak, asupan gizi yang baik, dan lingkungan yang mampu menumbuhkan kembali cita-cita yang sempat mati suri.

Langkah pengecekan fisik gedung di kawasan Pejompongan ini sebagai bentuk percepatan dalam menyediakan wadah bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang sama sekali belum bersekolah.

Bangunan di Kompleks LAN tersebut merupakan satu dari 10 titik rintisan tambahan di Jakarta yang dipersiapkan untuk menampung para siswa dari kategori miskin dan miskin ekstrem atau Desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kehadiran Seskab dan Mensos di lapangan menjelang peringatan Hardiknas adalah bentuk validasi bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan sebuah gerakan jemput bola yang menyentuh langsung akar rumput untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Metode penjaringan yang dilakukan pun tidak lagi bersifat pasif menunggu laporan di balik meja. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan langkah proaktif dengan menyisir langsung perempatan jalan, pasar hingga kawasan kumuh untuk menjaring anak-anak terlantar.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 77 anak di wilayah Jakarta dan sekitarnya memenuhi kriteria, di mana 29 orang di antaranya ditemukan sedang melakukan aktivitas di jalanan seperti mengamen atau pedagang asongan.

Data mereka kemudian dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN ) untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang selama ini terpinggirkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program ini merupakan atensi khusus dari Presiden Prabowo yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani jujur melihat kenyataan bahwa masih banyak anak bangsa yang belum bisa sekolah.

Kejujuran tersebut disambut dengan langkah konkret pemanfaatan aset-aset milik pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain kompleks LAN, gedung milik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, BNN, hingga Tagana Center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang akan disulap menjadi ruang-ruang kelas yang menghidupkan kembali harapan. Di wilayah Jakarta dan penyangga saja, kapasitas yang disiapkan mampu menampung tidak kurang dari 1.000 siswa.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang sangat ambisius dan relevan dengan semangat Ki Hadjar Dewantra tentang pendidikan yang memerdekakan.

Di sini, pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan berbagai program unggulan lainnya. Siswa penerima manfaat secara otomatis akan terintegrasi dalam skema Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI JKN, hingga program 3 juta rumah bagi keluarga mereka.

Inilah yang disebut pemerintah sebagai ekosistem pendidikan berkualitas bagi keluarga tidak mampu, dimana kesejahteraan keluarga siswa turut didongkrak secara simultan agar fokus sang anak tidak lagi terbagi antara buku pelajaran dan urusan mencari sesuap nasi.

Skala pembangunan program ini pun terus bergerak masif secara nasional menyongsong target Indonesia Emas. Hingga saat ini, pemerintah membangun 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi dengan kapasitas mencapai 15.900 siswa.

Operasional sekolah-sekolah ini didukung oleh ribuan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdedikasi mengajar di jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat. Target besar telah dipancang; pemerintah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun total 500 sekolah permanen hingga tahun 2029 di seluruh penjuru negeri.

Seluruh proses verifikasi dan penjangkauan ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar anak-anak seperti Aljabar, Gonjalez, dan Nana dapat segera mengikuti aktivitas belajar-mengajar pada tahun ajaran baru di pertengahan Juli mendatang.

Harapannya, lulusan dari sekolah ini tidak hanya sekadar mendapat ijazah. Tetapi, mampu menjelma menjadi pemimpin masa depan yang lahir dari tempaan realitas kehidupan dan kepedulian negara.

Bagi mereka yang bercita-cita menjadi prajurit TNI atau masuk sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan bahkan perguruan tinggi ternama nasional atau lainnya, Sekolah Rakyat kini menjadi jembatan yang paling nyata untuk menyeberangi jurang kemiskinan menuju masa depan yang lebih bermartabat.

Pada peringatan Hardiknas ini pula, harapan baru telah dititipkan di sela-sela debu konstruksi dan tumpukan buku yang mulai tertata di Pejompongan.

Sekolah Rakyat adalah upaya kongkret agar kemiskinan tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi seorang anak bangsa untuk memiliki mimpi setinggi langit. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap ‘Aljabar’ di sudut-sudut gelap ibu kota tidak perlu lagi menangis hanya karena tidak memiliki kesempatan untuk belajar.

Keadilan sosial sedang dijemput di jalanan, dibawa masuk ke dalam kelas, dan dirajut menjadi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan beradab. ANTARA

Baca Juga: Pengamat: Sekolah Rakyat Berperan Strategis Bantu Anak Keluarga Miskin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Misi Besar Sekolah Rakyat Selamatkan Generasi dari Jalanan Ibu Kota appeared first on gokepri.

GRAFIS: ANTARA

Simak Juga Infografis Lain:

• INFOGRAFIS: Tanam Serentak di Lahan Cetak Sawah untuk Swasembada
• INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: 371.200 Ton Beras SPHP Disalurkan appeared first on gokepri.

“Hingga awal Mei, jumlah penerima manfaat terdiri dari 431.471 peserta didik dan 108.783 kelompok 3B dengan total 540.254 penerima manfaat,” ujar Kepala Regional SPPG Kepri Anindita Ayu dihubungi di Batam, Sabtu.

Ia merinci dari total 232 SPPG yang tersebar di Kepri, jumlah terbanyak di Kota Batam 139 unit, disusul Kabupaten Karimun 28 unit, Kota Tanjungpinang 24 unit, Kabupaten Bintan 19 unit, Kabupaten Natuna 12 unit, Kabupaten Lingga tujuh unit, dan Kabupaten Kepulauan Anambas tiga unit.

Selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, katanya, program ini juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Hingga saat ini, sebanyak 9.500 relawan telah terlibat dalam operasional SPPG di seluruh Kepri,” ujarnya.

Dari sisi higienitas dan kelayakan operasional, ia mencatat 122 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan.

“Yang lainnya masih mengantre uji air, uji sampel makanan, serta perbaikan sesuai indikator kelayakan,” kata dia.

Ia menjelaskan jumlah penerima manfaat sempat tercatat lebih tinggi pada akhir Maret 2026, yakni sekitar 570 ribu orang. Namun, angka tersebut menurun karena adanya dapur SPPG yang sementara tidak beroperasi.

“Penurunan ini karena ada dapur yang di-‘suspend’ sementara karena beberapa faktor, misalnya ada perbaikan sarana dan prasarana dapur, ada kejadian menonjol yang membutuhkan uji sampel makanan, dan juga tidak tersedianya tenaga ahli gizi,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini terdapat sembilan dapur SPPG di Kepri yang dihentikan sementara waktu.

Menurutnya, keberadaan ahli gizi menjadi syarat operasional SPPG. Jika tenaga tersebut tidak tersedia karena alasan tertentu, seperti mengundurkan diri maka dapur tidak dapat beroperasi.

“Untuk perbaikan sarana prasarana, bisa dari keinginan yayasan sendiri atau berdasarkan teguran,” ujarnya.

Ia menambahkan dapur yang dihentikan sementara dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh pihak berwenang.

“Yang menyatakan bisa operasional kembali adalah dari kedeputian pemantauan dan pengawasan dari Badan Gizi Nasional,” kata Anindita.

Meski demikian, ia mengatakan hingga saat ini belum ada SPPG di Kepri yang dihentikan operasional secara permanen. ANTARA

Baca Juga: Kepri Manfaatkan Melimpahnya Ikan Laut untuk Perkuat Program MBG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post 232 SPPG di Kepri Layani Lebih dari 540 Ribu Penerima Manfaat appeared first on gokepri.

Instrumen tersebut antara lain penyerapan tenaga kerja melalui rekrutmen 30 ribu manajer, dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga pemberdayaan masyarakat miskin penerima program keluarga harapan (PKH) sebagai anggota bahkan karyawan koperasi.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembukaan rekrutmen 30 ribu formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026.

Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, selama dua tahun pertama Kopdes Merah Putih akan berada di bawah pengelolaan manajer yang direkrut melalui Agrinas. Tujuannya memastikan operasional koperasi berjalan modern dan profesional, sebelum kemudian diserahkan penuh kepada pengurus.

Selain itu, pemerintah juga memastikan akan melibatkan masyarakat penerima PKH agar bergabung menjadi anggota hingga karyawan koperasi.

Harapannya, tambahan pendapatan dari sisa hasil usaha (SHU) maupun pekerjaan di koperasi dapat membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kategori miskin, khususnya kelompok Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin).

Pendekatan pemerintah ini menunjukkan adanya upaya mendorong perubahan ekonomi desa secara lebih terintegrasi melalui koperasi.

Namun, semakin banyak fungsi yang dikaitkan ke dalam satu program, semakin besar pula tuntutan terhadap kesiapan ekosistem pendukungnya.

Karena itu, tantangan utama kini bukan hanya pada rancangan kebijakan, melainkan pada kemampuan pelaksanaannya di tingkat desa.

Serapan tenaga kerja

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam implementasi ini adalah dari sisi serapan tenaga kerja.

Rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih membuka ruang penyerapan tenaga terdidik, termasuk lulusan baru yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ke pekerjaan formal.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai dalam jangka pendek penyerapan tenaga kerja ini dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi di wilayah pedesaan.

Namun, kebutuhan pengelolaan koperasi yang mencakup operasional usaha, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan jangkauan pasar menuntut kapasitas yang tidak sederhana.

Dengan kriteria rekrutmen yang relatif umum, terdapat potensi kesenjangan antara profil sumber daya manusia yang direkrut dengan kompleksitas tugas yang akan dihadapi.

Keberhasilan program penempatan manajer juga sangat ditentukan oleh kejelasan standar operasional prosedur (SOP) serta indikator kinerja yang terukur.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi, Agung Sujatmiko, menambahkan pemerintah perlu memastikan adanya panduan yang rinci terkait tugas, fungsi, dan peran manajer di setiap koperasi, termasuk status dan kedudukannya dalam struktur kelembagaan.

Kejelasan tersebut penting karena manajer tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga membawa mandat program pemerintah sekaligus berperan dalam penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

Tanpa batasan yang tegas, terdapat risiko tumpang tindih fungsi dan lemahnya akuntabilitas.

Selain itu, indikator kinerja perlu dirancang untuk mengukur kontribusi nyata terhadap pengembangan koperasi.

Pasalnya, peran manajer tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup kemampuan menjadikan koperasi sebagai agregator dan konsolidator kegiatan ekonomi desa.

Peran tersebut menuntut kapasitas inovasi dalam mengembangkan potensi lokal, termasuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah serta membangun sistem distribusi yang menjangkau pasar lebih luas.

Di sisi lain, kejelasan skema rekrutmen dan penempatan juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan potensi konflik di tingkat desa.

Salah satu isu mendasar adalah sumber tenaga kerja, apakah berasal dari desa setempat atau dari luar daerah. Jika dari luar daerah, perbedaan latar belakang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, terutama dalam memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.

Penempatan tenaga dari luar desa juga berpotensi menghadapi tantangan adaptasi serta membutuhkan waktu untuk membangun penerimaan sosial.

Keterbatasan pemahaman terhadap konteks lokal juga dapat menghambat koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa, termasuk pemerintah desa, sehingga mempengaruhi harmonisasi pelaksanaan program.

Selain itu, kondisi ini dapat memunculkan sensitivitas di masyarakat, terutama apabila ada tenaga kerja lokal yang belum mendapat pekerjaan.

Pemerintah harus bisa menghindari kesan ketidakadilan dalam proses rekrutmen, karena dapat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam koperasi.

Namun, rekrutmen dari desa setempat juga bukan tanpa tantangan. Agung menilai kedekatan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja, inovasi, atau profesionalisme dalam pengelolaan koperasi.

Tanpa penguatan kapasitas dan sistem evaluasi yang jelas, peran manajer berisiko tidak optimal. Akibatnya, program dapat bergeser dari upaya membangun ekonomi desa menjadi sekadar skema penyerapan tenaga kerja jangka pendek.

Di sisi lain, integrasi penerima PKH sebagai anggota koperasi membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui skema ini, diharapkan terjadi perubahan peran dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi desa.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja dari kalangan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH).

“Dengan rata-rata 15-18 tenaga kerja di setiap koperasi, dengan asumsi akan ada 80 ribu Kopdes Merah Putih, maka kita bisa menyerap hampir 1,4 juta orang para penerima manfaat PKH,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam suatu kesempatan.

Target besar tersebut tentu menghadirkan harapan baru bagi desa. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja yang direkrut, melainkan juga pada kesiapan ekosistem di desa yang mendukung jalannya koperasi.

Menjaga prinsip koperasi

Tantangan berikutnya muncul pada aspek kelembagaan, yakni bagaimana koperasi dapat terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa yang telah ada. Aktivitas ekonomi di desa selama ini dijalankan oleh pelaku usaha lokal, seperti pedagang, warung, dan agen distribusi.

Kehadiran koperasi yang difasilitasi negara berpotensi masuk ke lini usaha yang sama.

Oleh karena itu, Kopdes Merah Putih perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui fungsi agregasi, konsolidasi, dan perluasan akses pasar, bukan sekadar menjadi pesaing baru.

Kemudian, tantangan utama adalah memastikan koperasi tetap berjalan sesuai prinsip dasar sebagai organisasi berbasis anggota, meskipun Kopdes Merah Putih mendapat dukungan penuh dari negara. Koperasi harus dibangun atas partisipasi, keswadayaan, dan kepemilikan bersama.

Tanpa partisipasi aktif, koperasi berisiko sekadar menjadi tempat transaksi. Jika masyarakat hanya diposisikan sebagai pembeli produk koperasi desa, maka koperasi akan kehilangan makna sebagai organisasi berbasis anggota.

Dalam kondisi seperti itu, koperasi desa berpotensi dipersepsikan sekadar sebagai perpanjangan program pemerintah. Ketergantungan itu membuat Kopdes Merah Putih rentan terhadap perubahan kebijakan maupun pergeseran prioritas pemerintah.

Kerentanan ini menjadi semakin terlihat nyata dengan adanya skema pembiayaan yang menyertai program.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pembiayaan Kopdes melalui APBN.

Skema tersebut memungkinkan pembiayaan pembangunan fisik dan kebutuhan koperasi, serta penempatan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah. Pembiayaan diberikan hingga Rp3 miliar per unit, dengan tenor sampai 72 bulan dan masa tenggang 6 hingga 12 bulan.

Pembayaran angsuran diatur melalui mekanisme transfer ke daerah, baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa, sehingga beban di tingkat koperasi relatif lebih ringan.

Dalam konteks ini, peran manajer menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pelaksana operasional, tetapi juga sebagai pengelola unit usaha yang harus menjaga keseimbangan antara usaha dan kesehatan keuangan.

Pada akhirnya, keberhasilan program Kopdes Merah Putih sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara intervensi pemerintah dan penguatan prinsip dasar koperasi.

Intervensi boleh saja diberikan untuk mendorong percepatan program, tetapi keberlanjutan tetap bergantung pada partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Penguatan kapasitas SDM, penerapan prinsip-prinsip koperasi, hingga integrasi dengan pelaku usaha lokal yang sudah ada menjadi prasyarat utama agar program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.

Tanpa itu, Kopdes Merah Putih berisiko tidak menghasilkan transformasi ekonomi desa yang diharapkan. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, program ini justru dapat menyisakan persoalan dalam pelaksanaan dan berakhir sekadar sebagai koperasi papan nama. ANTARA

Baca Juga: INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kopdes Merah Putih dan Upaya Transformasi Ekonomi Desa appeared first on gokepri.

Simak Juga: 

• INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan
• INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: Tanam Serentak di Lahan Cetak Sawah untuk Swasembada appeared first on gokepri.

“Peran sekolah rakyat sebenarnya sangat strategis dalam rangka untuk mendorong agar anak-anak kategori dari keluarga miskin dan miskin ekstrem itu mendapatkan akses sekolah, karena sekolah rakyat ini dibiayai oleh negara,” ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, selama ini anak-anak dari keluarga miskin sulit untuk mendapatkan akses agar bisa bersekolah.

“Jadi, ini kesempatan negara memberikan ruang kepada anak-anak dari keluarga miskin. Dan, sekolah rakyat ini karena sifatnya boarding school, maka negara memberikan kompensasi kepada orang tuanya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengupayakan 97 titik pembangunan sekolah rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi.

Dody mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.

Ia menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU.

Berdasarkan data kementerian per 14 April 2026 yang dipaparkan Dody, hanya sekitar 20 persen titik yang progresnya telah mencapai kisaran 30 persen hingga 40 persen.

Selain itu, ia menyebut masih ada sekitar empat titik yang progresnya tercatat nol persen, sementara sekitar 70 titik lainnya masih berada di bawah kisaran 20 persen hingga 30 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Bina Marga Kementerian PU harus mempercepat kerja lapangannya. ANTARA

Baca Juga: Sekolah Rakyat Natuna Akan Rekrut 270 Siswa, Gedung Baru Mulai Dibangun Mei 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pengamat: Sekolah Rakyat Berperan Strategis Bantu Anak Keluarga Miskin appeared first on gokepri.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan. ANTARA

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Pemprov Kepri Garap 60 Hektare Lahan Pertanian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Gula Indonesia Bisa Swasembada Lebih Cepat appeared first on gokepri.