Mereka adalah petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mengenakan atribut resmi (rompi hitam) sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Dari dalam rumah, gubernur dengan setelan kemeja putih dan celana kain hitam didampingi istri Dewi Kumalasari keluar menyambut kedatangan petugas, lalu mengajak mereka masuk dan menempati kursi ruang tamu.

Tidak lama, asisten rumah tangga orang nomor satu di Pemprov Kepri itu datang membawa hidangan air mineral beserta beberapa piring berisi mi lendir khas Tanjungpinang untuk menjamu petugas sensus.

“Silakan dimakan dulu. Pasti belum pada sarapan,” kata Ansar kepada petugas sensus.

Sesaat kemudian, salah seorang petugas sensus menjelaskan kedatangan mereka berkaitan dengan kegiatan Sensus Ekonomi 2026, yakni program pendataan lengkap atas seluruh unit usaha atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan harus dijawab Ansar terkait jenis usaha yang dijalankan, pendapatan dan pengeluaran keluarga, serta aset atau fasilitas rumah tangga.

Seorang petugas lainnya siaga dengan telepon pintar beserta kertas dan pena untuk merekam atau mencatat setiap jawaban pertanyaan selama proses wawancara.

Pertanyaan dimulai dari silsilah keluarga, yang kemudian dijawab Ansar bahwa ia memiliki seorang istri dan dikaruniai dua orang anak.

Selanjutnya, pertanyaan petugas mengarah pada aktivitas usaha yang dimiliki Ansar dan keluarga, seperti industri, jasa, kos-kosan, hingga usaha digital.

“Saya hanya memiliki satu unit usaha skala UMKM, yaitu kedai kopi di Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak 2017,” ujar Ansar, menjawab pertanyaan petugas sensus.

Ansar menjadi responden perdana Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kepri, yang menandakan bahwa pendataan sensus ekonomi per 10 tahun itu menyasar seluruh elemen tanpa terkecuali, mulai dari pejabat negara, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai orang awam.

Mantan Bupati Bintan, Kepri, itu pun tak lupa mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.

Sebab, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keamanan data

Kegiatan sensus ekonomi tahun ini secara nasional dimulai pada 15 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026, atau selama kurun waktu 2,5 bulan.

Untuk wilayah Kepri, BPS mengerahkan 1.589 petugas sensus yang disebar ke tujuh kabupaten/kota di daerah tersebut, dengan sasaran 197 ribu unit usaha, ditambah seluruh rumah tangga.

Pendataan juga menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

Hingga 31 Juli 2026, realisasi sensus ekonomi di Kepri telah mencapai 75 persen dari target 100 persen sampai 31 Agustus 2026.

Capaian itu relatif tinggi berkat penerimaan masyarakat yang positif terhadap petugas sensus ekonomi. Selain itu, para petugas pun sudah terbiasa menggunakan instrumen pendataan dibanding pada tahap-tahap awal sensus.

Dari hasil sensus, sejauh ini, BPS Kepri berhasil memotret usaha yang tidak hanya di sektor bangunan khusus usaha (BKU), namun juga usaha dalam keluarga atau rumah tangga, contohnya usaha rumahan berbasis daring.

Petugas sensus terus menggesa finalisasi pendataan perusahaan besar, seperti industri, perdagangan, kompleks pertokoan dan mal.

Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menunggu giliran pendataan diimbau menerima petugas dan memberikan data sebenarnya, karena data sensus itu akan digunakan sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan ekonomi ke depan.

Pada Sensus Ekonomi 2026, BPS memprioritaskan keamanan data responden agar tidak bocor dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Upaya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip terima petugas, isi jawaban dengan benar, dan rahasia (TIR).

Seluruh petugas yang mendata sensus ekonomi melalui aplikasi Survei dan Sensus (FASIH), tidak bisa melihat maupun mengunduh data responden. Pasalnya, data otomatis langsung terkirim secara real time ke pusat data atau Big Data BPS RI.

Selain itu, para petugas sensus dilarang keras memberikan data individu responden kepada pihak lain. Kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam menyukseskan sensus ekonomi.

Karena itu, responden sensus ekonomi tak perlu khawatir memberikan data yang baik dan benar, karena data tersebut menjadi acuan pola pembangunan ekonomi 10 tahun ke depan.

Tantangan kepulauan

Kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 98 persen wilayah laut, dengan sebaran 2.408 pulau, menjadi salah satu tantangan petugas dalam mendata sensus ekonomi 2026, apalagi di pulau-pulau terluar, seperti Natuna dan Anambas, dengan rentang kendali yang jauh dan faktor cuaca tak menentu.

Karena itu, BPS Kepri memilih memberdayakan warga sekitar sebagai petugas sensus ekonomi untuk mempermudah koordinasi dan pendataan masyarakat.

Tantangan lainnya ialah keterbatasan signal internet di pulau-pulau tertentu juga perlu diantisipasi, mengingat proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 menggunakan sistem aplikasi FASIH.

Seluruh jawaban responden direkam di aplikasi FASIH, sedangkan untuk proses pengiriman ke pusat data BPS memerlukan signal internet.

Sebagai antisipasi keterbatasan signal, petugas dapat merekam dahulu semua jawaban responden, lalu bisa dikirim kemudian, ketika sudah menemukan signal internet.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan, BPS turut menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi pengawasan. Salah satunya lewat dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time.

Melalui aplikasi FASIH, seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau secara langsung, sehingga kualitas dan progres pekerjaan dapat terukur dengan baik.

Dari aplikasi itu, BPS juga dapat melihat capaian target pendataan, sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan.

BPS Kepri juga menerapkan inovasi Satu Pegawai Satu atau SPS Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Setiap pegawai BPS diberikan tanggung jawab mengawal dan memantau satu wilayah tertentu untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.

Dengan demikian, beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan.

Permata biru

Kepri yang berada di perbatasan gerbang utara Indonesia dengan diapit beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian utama dari BPS RI pada Sensus Ekonomi 2026.

Hal itu ditandai dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri yang dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu 17 Juni 2026.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia menyebutkan Sensus Ekonomi 2026 memperkuat posisi Kepri sebagai Permata Biru di gerbang utara Indonesia.

Konsep Permata Biru di gerbang utara Indonesia adalah visi strategis Kepri untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional, dengan luas geografis 98 persen lautan.

Tidak hanya itu, Kepri juga memiliki struktur perekonomian yang unik dan bervariasi dibanding provinsi lainnya di Indonesia, mulai dari industri pengolahan, sumber daya alam, pariwisata, hingga digitalisasi.

Setiap kabupaten/kota memiliki potensi ekonomi berbeda-beda, antara lain Kota Tanjungpinang yang didominasi usaha besar makanan dan minuman, khususnya kedai kopi.

Kemudian Kota Batam, potensi ekonominya dominan di kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.

Berikutnya, Kabupaten Bintan dengan potensi ekonomi didominasi pariwisata alam, terutama di Pantai Trikora dan Lagoi. Selain itu, ada pula KEK Galang Batang dan kawasan industri Lobam yang memuat sejumlah industri besar.

Selanjutnya, Kabupaten Anambas juga memiliki potensi pariwisata bahari yang berpusat di Pulau Bawah atau dikenal sebagai Maldives Indonesia, dan ditambah Matak Base sebagai pusat kegiatan minyak dan gas yang dikelola beberapa operator.

Lalu di Kabupaten Natuna, terdapat kawasan pariwisata bebatuan, seperti Geopark Natuna yang terkenal hingga ke mancanegara. Natuna juga mulai berkembang penginapan dan hotel berbintang, hingga hotel melati. Potensi lain di Natuna ialah pertanian dan perikanan yang tersebar merata di setiap pulau.

Sementara Kabupaten Karimun, memiliki sejumlah perusahaan besar yang menyebar di Karimun Besar, Kundur, dan Belat. Untuk sebaran usaha kecil didominasi wilayah Karimun Besar.

Terakhir di Kabupaten Lingga, potensi ekonominya masih relatif sederhana yang didominasi sektor pertanian, namun belum mengarah pada industri pengolahan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kepri juga menjadi yang tertinggi se-Pulau Sumatera serta lima besar tertinggi secara nasional per triwulan I/2026 yang sebesar 7,04 persen, bahkan berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year.

Adapun lima besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan I/2026 adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.

Menurut BPS RI, sensus ekonomi menjadi kesempatan emas untuk menghasilkan data potret ekonomi Kepri terkini, hingga 10 tahun ke depan, sekaligus mewujudkan Kepri Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS memastikan tak ada satupun unit usaha maupun rumah tangga di Kepri yang tidak dicacah petugas Sensus Ekonomi 2026. ANTARA

Baca Juga: Pemerintah Terus Perkuat KDMP Gerakkan Ekonomi Desa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Memotret Ekonomi Indonesia dari Kepri appeared first on gokepri.

Simak Juga Infografis Lain:

• INFOGRAFIS: Rangkaian Agenda HUT ke-81 Kemerdekaan RI
• INFOGRAFIS: KEK Tarik Investasi Rp366 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: Indonesia-Thailand Tingkatkan Ketahanan Pangan appeared first on gokepri.

“Target yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI ini diproyeksikan menjadi pendorong utama pemerataan dan kemandirian ekonomi desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu 9 Agustus 2026.

Zulhas menegaskan bahwa percepatan fisik dan penyiapan operasional koperasi terus dikejar di seluruh wilayah Indonesia hingga menjelang Hari Kemerdekaan.

Menurut dia pembangunan fisik koperasi terus bergerak di berbagai wilayah dan hingga saat ini sebanyak 9.294 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik.

Menurut dia jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring percepatan pembangunan yang mencapai 150 hingga 200 unit per hari.

Menurut dia pembangunan itu tak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, pemerintah juga mulai menyiapkan pengoperasian koperasi dan sumber daya manusia yang akan menjalankan kegiatan usaha di tingkat desa.

Sebanyak 1.061 koperasi telah dinyatakan siap beroperasi penuh, sementara proses rekrutmen 30 ribu manajer koperasi sedang berlangsung.

“Mereka akan menjadi motor penggerak koperasi, mengawasi disiplin pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa,” kata dia.

Sementara itu, sebanyak 3.258 Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan telah dibentuk yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan.

Dari jumlah tersebut, 521 titik di 17 kabupaten dan kota telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan Morena mengatakan seluruh koperasi di wilayah Sumatera Selatan sedang dipersiapkan untuk peluncuran serentak pada 17 Agustus 2026.

Menurut dia peluncuran akan dilakukan serentak pada 17 Agustus 2026 dan saat ini masih tahap persiapan pengisian bahan-bahan keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut dia penguatan Koperasi Merah Putih, semangat kemerdekaan diharapkan diwujudkan dalam kemandirian ekonomi masyarakat.

“Koperasi dapat menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, pemasaran produk lokal, pengembangan usaha masyarakat, serta penggerak perputaran ekonomi yang manfaatnya kembali kepada warga desa,” kata dia. ANTARA

Baca Juga: KDMP Katalis Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Pemerintah Terus Perkuat KDMP Gerakkan Ekonomi Desa appeared first on gokepri.

Karena itu, ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino berpotensi bertahan hingga awal 2027, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya sektor pertanian, melainkan kemampuan Indonesia menjaga fondasi utama ketahanan pangannya.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memperkirakan El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027 dan berpotensi mencapai kategori kuat. Fenomena tersebut diproyeksikan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal dan dapat diperkuat oleh munculnya Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026.

Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG juga memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September, sementara di 437 zona musim diprediksi terjadi durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Data tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sumber daya yang menopang proses produksi itu sendiri.

Selama ini keberhasilan pembangunan pangan ditopang oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari lahan, benih, pupuk, teknologi, hingga infrastruktur irigasi.

Namun, perubahan iklim mendorong pergeseran perhatian dari sekadar menghasilkan pangan menuju kemampuan mempertahankan produksi di tengah risiko kekeringan dan cuaca ekstrem yang semakin besar.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan air menjadi semakin strategis karena menentukan efektivitas seluruh faktor produksi sekaligus keberlangsungan proses budidaya dari musim ke musim.

Respons terhadap El Nino karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menghadapi satu musim kemarau yang lebih panjang. Tantangan yang lebih besar adalah membangun sistem pangan yang tetap mampu bertahan ketika anomali iklim semakin sering terjadi.

Ketahanan Air

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menempatkan pengamanan sumber air sebagai salah satu strategi utama menjaga produksi pangan nasional.

Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan 3.000 bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi serta wilayah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah melakukan pemetaan cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, dan wilayah rawan kekeringan untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui upaya memperkuat fondasi yang menopang keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Dhani Gartina menjelaskan pembangunan infrastruktur air diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, terutama pada lahan tadah hujan yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Artinya, pengelolaan air tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi kekeringan. Pengelolaan air juga berperan dalam meningkatkan produktivitas lahan dan kapasitas produksi pangan nasional.

Upaya tersebut diperkuat melalui program pompanisasi. Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 56 ribu unit pompa air untuk membantu lahan sawah yang masih memiliki akses terhadap sumber air seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program itu menjadi solusi cepat untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air sehingga produksi pangan dapat dipertahankan di tengah ancaman musim kering.

Dari sudut pandang kebijakan, pompanisasi menunjukkan bahwa tantangan ketahanan air tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan sumber air semata. Dalam banyak kasus, persoalan yang muncul terletak pada kemampuan mengalirkan air ke lahan pertanian pada waktu yang tepat.

Jika bendungan, embung, jaringan irigasi, dan bangunan konservasi air merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, maka pompanisasi menjadi instrumen adaptasi yang membantu memastikan cadangan air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Air Berkelanjutan

Ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun infrastruktur dan mendistribusikan air. Dalam jangka panjang, ketahanan tersebut juga bergantung pada keberlanjutan sumber daya air itu sendiri.

Pembangunan irigasi, embung, dan pompanisasi akan lebih efektif apabila diiringi dengan upaya menjaga daerah tangkapan air, memperkuat konservasi lahan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian.

Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, tekanan perubahan iklim berpotensi mengurangi ketersediaan air pada masa depan meskipun kapasitas infrastruktur terus bertambah.

Pandangan tersebut semakin relevan karena El Nino sesungguhnya hanya salah satu manifestasi dari tantangan yang lebih besar, yakni perubahan iklim. Risiko yang dihadapi Indonesia bukan sekadar satu periode kemarau yang lebih panjang, melainkan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu pola produksi pangan.

Dalam kondisi seperti itu, ukuran keberhasilan ketahanan pangan tidak lagi cukup dilihat dari besarnya produksi pada tahun tertentu. Yang lebih penting adalah kemampuan mempertahankan produksi ketika kondisi iklim tidak berada dalam situasi ideal.

Strategi pemerintah yang menggabungkan pembangunan infrastruktur air, konservasi sumber daya air, pompanisasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga penguatan manajemen risiko pertanian, menunjukkan arah kebijakan yang semakin adaptif terhadap tantangan tersebut.

Nilai strategis pengelolaan air tidak berhenti pada keberhasilan menjaga produktivitas lahan. Ketersediaan air yang memadai membantu memastikan produksi pangan tetap berlangsung, terutama ketika risiko kekeringan meningkat.

Produksi yang terjaga akan memperkuat pasokan, sementara pasokan yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi.

Fondasi Ekonomi

Keterkaitan antara air dan ekonomi sesungguhnya berlangsung melalui satu jalur yang sederhana namun sangat menentukan, yakni pangan. Ketika ketersediaan air mampu menjaga produksi tetap berlangsung, pasokan pangan menjadi lebih terjamin.

Sebaliknya, gangguan terhadap sumber daya air berpotensi menghambat produksi dan meningkatkan kerentanan sistem pangan terhadap gejolak iklim.

Gangguan produksi akibat cuaca berpotensi mengurangi pasokan pangan dan meningkatkan volatilitas harga sejumlah komoditas strategis. Efeknya tidak berhenti pada sektor pertanian, tetapi dapat menjalar ke berbagai aktivitas ekonomi melalui meningkatnya ketidakpastian pasokan dan harga.

Keterkaitan itu penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB).

Ketersediaan pasokan pangan yang terjaga membantu menciptakan stabilitas yang dibutuhkan agar aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, manfaat pengelolaan air melampaui urusan produksi di tingkat lahan. Pengelolaan air berkaitan dengan kemampuan menjaga pasokan pangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan daya tahan masyarakat menghadapi guncangan iklim.

Yang menarik, hampir seluruh strategi yang kini ditempuh pemerintah bermuara pada tujuan yang sama, yakni memastikan air tetap tersedia ketika curah hujan berkurang.

Pembangunan irigasi, embung, bangunan konservasi air, pompanisasi, hingga pemetaan sumber daya air pada dasarnya merupakan upaya memperkuat kemampuan menyimpan, mengelola, dan menyalurkan air secara lebih efisien ke wilayah produksi pangan.

Pelajaran penting dari ancaman El Nino kali ini adalah bahwa ketahanan pangan tidak dimulai saat musim panen, melainkan jauh sebelumnya melalui kesiapan mengelola sumber daya air.

Kemampuan menjaga ketersediaan air akan menentukan seberapa baik sektor pertanian mampu beradaptasi ketika pola cuaca berubah dan periode kering berlangsung lebih panjang.

Tantangan Indonesia ke depan juga tidak semata meningkatkan produksi pangan, melainkan memastikan sistem produksi tersebut tetap berjalan dalam kondisi iklim yang semakin tidak menentu.

Karena itu, penguatan infrastruktur air perlu berjalan seiring dengan konservasi daerah tangkapan air, efisiensi penggunaan air, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pada titik inilah, air menjadi lebih dari sekadar kebutuhan pertanian. Air merupakan fondasi yang menghubungkan ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Semakin kuat Indonesia menjaga sumber daya airnya, semakin besar pula peluang menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memperkuat ketahanan nasional pada masa mendatang. ANTARA

Baca Juga: Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Menjaga Pangan dari Hulu Air appeared first on gokepri.

Simak Infografis Lain: 

• INFOGRAFIS: KEK Tarik Investasi Rp366 Triliun
• INFOGRAFIS: Menjaga Produksi Padi di Puncak Kemarau

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: Rangkaian Agenda HUT ke-81 Kemerdekaan RI appeared first on gokepri.

“Alhamdulillah, selama satu tahun beroperasi, sudah ratusan prestasi yang ditorehkan oleh siswa Sekolah Rakyat. Ada prestasi tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan ada juga prestasi di tingkat internasional,” kata Gus Ipul, sapaan Mensos Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono pada kegiatan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut Gus Ipul, sepanjang 2025 siswa Sekolah Rakyat telah meraih empat prestasi tingkat internasional, 674 tingkat nasional, 71 tingkat regional, 513 tingkat provinsi, 842 tingkat kabupaten/kota, 89 tingkat kecamatan, dan 1.347 tingkat sekolah.

“Banyak sekali Bapak-Ibu sekalian dari anak-anak yang sebelumnya putus harapan dan sekarang mereka sudah berprestasi,” ujarnya.

Selain itu Gus Ipul menyampaikan setelah satu tahun beroperasi siswa Sekolah Rakyat juga menjadi lebih percaya diri, optimistis, dan lebih disiplin.

Hal tersebut dibuktikan dalam acara MPLS. Para siswa tahun pertama yang menyambut siswa baru, berani tampil di atas panggung, dengan berbagai pertunjukan. Mulai dari penampilan baris variasi, silat, drama musikal, paduan suara, puisi serta pidato Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan Korea.

Di sela penampilan tersebut, Gus Ipul dan para peserta tak kuasa menahan air mata, saat salah satu siswa membacakan puisi bertajuk “Dari Jamu Nguter dan Gamelan Wirun Kami Belajar”.

Penampilan memukau tersebut, membuat para orang tua dan siswa semakin yakin bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan yang tepat untuk meraih cita-cita dan memutus rantai kemiskinan.

Salah satunya yaitu Mulyadi, orang tua Khustimah, siswa Sekolah Rakyat Sukoharjo tingkat SMA. Mulyadi sangat bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, setelah sebelumnya sempat berhenti sekolah selama satu tahun akibat keterbatasan ekonomi.

Sejak 2002 Mulyadi bekerja sebagai juru kunci makam, penghasilannya per bulan hanya Rp350 ribu, terkadang dapat tambahan saat ada keluarga yang berziarah. Penghasilannya tersebut sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan terkadang Khustimah juga membantu Mulyadi bekerja membersihkan makam untuk mencari tambahan.

“Ya anak saya biar bisa masuk sekolah sini kan, biar bisa neruskan sekolahnya, biar bisa bantu, besok kalau sudah lulus, biar membantu orang tuanya gitu,” kata Mulyadi.

Mulyadi dan anaknya, Khustimah, adalah salah satu contoh keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan atau the invisible people. Melalui Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Subianto berusaha menjangkau keluarga-keluarga seperti Mulyadi.

Sementara itu Plt. Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengapresiasi kepercayaan yang diberikan, sehingga Sukoharjo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki Sekolah Rakyat permanen.

“Kepercayaan ini menjadi amanah yang akan kami jaga sebaik-baiknya melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Eko

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia.

“Masa depan adalah hak bagi setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi,” katanya.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kadinsos Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, Jajaran Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, dan pejabat terkait lainnya. ANTARA

Baca Juga: Sekolah Rakyat Rempang Dibangun untuk Anak Keluarga Prasejahtera

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi appeared first on gokepri.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik dalam mewujudkan target swasembada energi.

Dalam peluncuran program di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah penting menuju swasembada energi yang ditargetkan tercapai dalam tiga tahun ke depan.

Menurut Presiden, penguatan bauran bioenergi harus berjalan seiring dengan hilirisasi sehingga komoditas strategis tidak lagi diekspor sebagai bahan mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Arah kebijakan itu lahir ketika keamanan pasokan energi kembali menjadi perhatian banyak negara. Gejolak geopolitik dan potensi terganggunya jalur distribusi minyak dunia menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor dapat menjadi kerentanan ekonomi.

Presiden Prabowo sebelumnya juga mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz berpotensi memengaruhi pasokan energi global. Dalam konteks tersebut, memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik bukan hanya berkaitan dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional.

B50 menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan ini tidak sekadar menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50, tetapi juga meningkatkan porsi kebutuhan solar yang dipenuhi oleh biodiesel berbahan baku minyak sawit domestik.

Semakin besar penggunaan energi yang bersumber dari produksi dalam negeri, semakin kecil pula ketergantungan terhadap impor solar.

Dampak ekonominya diproyeksikan cukup signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkat dari sekitar Rp133,3 triliun pada masa penerapan B40.

Pemerintah juga memproyeksikan Indonesia tidak lagi memerlukan impor solar yang sebelumnya mencapai sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun dari total konsumsi nasional sekitar 38-40 juta kiloliter.

Penghematan devisa tersebut tidak hanya mencerminkan berkurangnya nilai impor, tetapi juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan migas dan mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan biodiesel akan memperbesar penyerapan minyak sawit di pasar domestik sehingga mendorong aktivitas industri pengolahan, distribusi, dan logistik yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 akan meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) hingga sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

Kombinasi manfaat ekonomi dan lingkungan tersebut menunjukkan bahwa biofuel berkembang menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya menopang sektor energi, tetapi juga industri dan ketenagakerjaan.

Mengawal transisi

Target besar tersebut tetap bergantung pada kesiapan industri dan kualitas produk. Pemerintah telah menguji penggunaan B50 selama sekitar enam bulan pada enam sektor, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Bahlil memastikan kualitas B50 kompatibel dengan kendaraan produksi pabrikan Asia maupun Eropa.

Pengujian itu menjadi tahapan penting karena keberhasilan mandatori tidak hanya ditentukan oleh tingginya kadar campuran biodiesel, tetapi juga oleh kepercayaan pengguna, kepastian pasokan bahan baku, konsistensi standar mutu, serta kesiapan jaringan distribusi.

Pengalaman implementasi B20, B30, hingga B40 menunjukkan bahwa setiap peningkatan bauran membutuhkan proses bertahap agar dapat diterapkan secara luas tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Transformasi menuju swasembada energi juga mulai diperluas ke sektor bensin melalui penerapan bensin campuran etanol lima persen (E5). Program tersebut mulai diberlakukan secara bertahap sejak Juli 2026 di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, implementasi bertahap dilakukan karena kapasitas produksi etanol murni untuk bahan bakar (fuel grade) di dalam negeri masih terbatas, sementara seluruh bahan bakunya harus berasal dari produksi nasional.

Hingga kini baru tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol fuel grade dengan kapasitas sekitar 26 ribu kiloliter.

Karena itu, pemerintah memilih memperluas implementasi secara bertahap sembari memperkuat rantai pasok dan menyempurnakan regulasi yang mendukung pengembangan industri bioetanol.

Jika B50 diarahkan untuk menggantikan impor solar, E5 menjadi langkah awal mengurangi ketergantungan terhadap bensin berbasis fosil. Tantangan yang dihadapi keduanya berbeda.

Industri biodiesel telah berkembang seiring besarnya produksi minyak sawit nasional, sedangkan industri bioetanol masih berada pada tahap pengembangan sehingga membutuhkan penguatan kapasitas produksi, rantai pasok, dan investasi.

Berbeda dengan biodiesel yang bertumpu pada minyak sawit, bioetanol membuka peluang pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku. Diversifikasi tersebut memperluas basis bioenergi nasional sekaligus menciptakan peluang baru bagi sektor pertanian dan industri pengolahan di berbagai daerah.

Selain itu, Menteri Bahlil juga mengumumkan pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut melalui mandatori bioetanol dengan campuran 10-20 persen mulai 2027. Tahapan itu menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem bahan bakar nabati dirancang berkembang secara bertahap, mengikuti kesiapan pasokan bahan baku dan kapasitas industri agar ekspansinya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif global, langkah Indonesia sejalan dengan berbagai negara yang memanfaatkan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi. Brasil mengembangkan bioetanol berbasis tebu, sedangkan Amerika Serikat bertumpu pada jagung.

Indonesia menempuh jalur yang berbeda dengan mengoptimalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sembari mulai membangun industri bioetanol berbasis komoditas domestik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi transisi energi dapat disesuaikan dengan karakteristik sumber daya dan struktur ekonomi masing-masing negara.

Peluncuran B50 belum berarti target swasembada energi telah tercapai. Keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku, meningkatkan kapasitas industri bahan bakar nabati, memastikan kualitas produk, serta membangun jaringan distribusi yang mampu mengimbangi peningkatan konsumsi.

Pada saat yang sama, pengembangan bioetanol juga harus didukung peningkatan produksi bahan baku domestik agar perluasan E5 menuju campuran yang lebih tinggi tidak menghadapi kendala pasokan.

Namun demikian, arah kebijakan yang ditempuh menunjukkan perubahan penting dalam strategi energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketahanan energi lebih banyak dipahami sebagai kemampuan menjaga ketersediaan pasokan, termasuk melalui impor ketika produksi domestik belum mencukupi.

Melalui B50 dan E5, pemerintah mulai menggeser orientasi tersebut dengan memperbesar porsi energi yang dipenuhi dari sumber daya yang diproduksi dan diolah di dalam negeri.

Pergeseran itu bukan hanya berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor energi, industri pengolahan, dan pertanian dalam satu rantai nilai yang saling menopang. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, semakin besar pula kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi nasional.

B50 dan E5 bukan sekadar kebijakan peningkatan bauran bahan bakar nabati. Keduanya menjadi pijakan untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya domestik.

Konsistensi pelaksanaan, penguatan industri hilir, serta keberhasilan membangun ekosistem bahan bakar nabati yang berkelanjutan akan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana upaya menuju swasembada energi dapat diwujudkan. ANTARA

Baca Juga: Kementerian ESDM Wajibkan Bensin Campur Etanol 5 Persen Mulai Juli 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post B50 dan E5 Memperkuat Jalan Indonesia Menuju Swasembada Energi appeared first on gokepri.

Simak Infografis Lain: 

• INFOGRAFIS: Menjaga Produksi Padi di Puncak Kemarau
• INFOGRAFIS: MBG Serap 1,28 juta tenaga kerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post INFOGRAFIS: KEK Tarik Investasi Rp366 Triliun appeared first on gokepri.

Direktur Jenderal Ekosistem Kemkomdigi Edwin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah menerapkan ketentuan itu untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa dilakukan menggunakan identitas orang lain.

“Mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik,” katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta pada Jumat.

“Karena itu, kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik,” kata Edwin.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital telah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler agar segera menghentikan seluruh proses aktivasi nomor pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi berbasis NIK dan Nomor Kartu Keluarga.

Operator seluler juga diminta memastikan seluruh registrasi kartu SIM baru dilakukan menggunakan metode verifikasi berbasis data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2 Juli 2026 telah menyurati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meminta penutupan akses validasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga untuk keperluan registrasi pelanggan layanan seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital pada 3 Juli 2026 melakukan inspeksi mendadak di satu mal di Jakarta Pusat untuk meninjau penerapan aturan registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi berbasis data biometrik.

Selama melakukan inspeksi, dia mendapati satu operator telah menerapkan prosedur registrasi dengan metode verifikasi berbasis data biometrik dan dua operator yang masih memungkinkan registrasi pelanggan menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga.

Selain itu, selama inspeksi ditemukan kartu-kartu SIM yang telah diaktifkan dan siap digunakan.​​​​​​​

Edwin mengatakan bahwa penerapan aturan baru mengenai registrasi pelanggan layanan seluler membutuhkan dukungan dari semua penyelenggara layanan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh operator menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Kepatuhan terhadap registrasi biometrik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya,” katanya.

“Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga berbagai bentuk kejahatan siber,” ia menambahkan.

Kemkomdigi akan terus mengawasi pelaksanaan aturan registrasi kartu SIM berbasis data biometrik di seluruh Indonesia.

Penyelenggara layanan telekomunikasi yang kedapatan mengaktifkan nomor seluler pelanggan baru tanpa proses registrasi berbasis data biometrik sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA

Baca Juga: Kemkomdigi Gaungkan Literasi Digital di Ambon: Siapkan Generasi Garuda yang Cakap dan Tangguh di Era Digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Kemkomdigi Tegaskan Registrasi SIM Wajib Pakai Verifikasi Biometrik appeared first on gokepri.

Keterbatasan fasilitas, tingginya biaya operasional, serta belum optimalnya distribusi hasil tangkapan masih menjadi tantangan utama masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Keterbatasan kewenangan pengelolaan laut oleh daerah juga menjadi masalah lain bagi kabupaten yang merupakan beranda terdepan Indonesia serta berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam ini untuk memanfaatkan sumber yang dimiliki. Meski demikian daerah ini tidak diam dan pasrah.

Pada 2025 dan 2026 daerah ini mengandalkan program pemerintah pusat, salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin, program ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat nelayan.

Pemkab Natuna pun mengajukan sejumlah lokasi yang dinilai layak menjadi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Pada 2025, dari beberapa usulan yang diajukan, satu lokasi disetujui KKP, yakni Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan. Persetujuan itu diberikan setelah lokasi tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat teknis, sosial, dan kesiapan pengembangan kawasan perikanan terpadu.

Pembangunan di Desa Cemaga Utara mulai dilaksanakan pada 2026 dan kini hampir rampung dengan progres mencapai 96 persen. Pemkab Natuna menargetkan pembangunan itu selesai pada akhir Juli 2026 dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan.

KNMP di Cemaga Utara tidak dibangun sebagai kawasan perikanan biasa, melainkan dirancang sebagai Hub Aktivitas Perikanan (HAP) yang menjadi pusat layanan terpadu dari hulu hingga hilir sektor perikanan.

Dalam konsep ini, seluruh fasilitas penunjang ditempatkan dalam satu kawasan, mulai atas pabrik es, gudang penyimpanan berpendingin, area perbaikan kapal dan alat tangkap, kantin, area kuliner, hingga kantor pengelola. Semua dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam rantai usaha perikanan masyarakat pesisir.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan yang selama ini cukup tinggi. Banyak nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas ikan.

Dengan adanya cold storage, ikan dapat disimpan lebih lama tanpa menurunkan kualitas. Kondisi ini memberi ruang bagi nelayan untuk menentukan waktu penjualan yang lebih menguntungkan, sehingga pendapatan mereka berpotensi meningkat secara signifikan.

Pabrik es juga menjadi fasilitas vital dalam mendukung aktivitas melaut. Selama ini, nelayan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan es, sebelum berangkat ke laut, yang menambah biaya operasional dan mengurangi efisiensi waktu kerja.

Sementara itu, keberadaan bengkel perbaikan kapal dan alat tangkap di kawasan HAP membuat nelayan tidak lagi harus membawa kapal ke luar pulau ketika terjadi kerusakan. Hal ini menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan produktivitas melaut.

Selain sektor produksi, KNMP juga membuka ruang ekonomi baru di luar aktivitas penangkapan ikan. Area kuliner dan sentra UMKM memberi peluang bagi keluarga nelayan, khususnya perempuan, untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah.

Beragam produk, seperti olahan ikan, makanan khas pesisir, hingga usaha jasa penunjang diproyeksikan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, manfaat KNMP tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga masyarakat pesisir secara luas.

Di sela pembangunan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan juga membawa Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melihat KNMP di Desa Cemaga Utara pada Sabtu (4/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembelajaran antardaerah dalam pengelolaan kawasan perikanan.

Bupati Brebes diajak melihat langsung perkembangan pembangunan KNMP, sekaligus berdiskusi mengenai pengelolaan kawasan ekonomi perikanan. Kabupaten Brebes dipilih karena dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas perikanan yang cukup berkembang dan sistem pengelolaan yang dinilai baik.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkab Natuna berharap dapat mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan perikanan, mulai dari tata kelola produksi, distribusi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan di tingkat lokal.

Kolaborasi antardaerah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan nasional. Pemerintah daerah menyadari pengembangan kawasan pesisir tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

17 titik baru

Keberadaan KNMP di Cemaga Utara menjadi pijakan penting bagi pengembangan tahap berikutnya. Pada 2026, Pemkab Natuna kembali mengusulkan sejumlah lokasi baru untuk dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih.

Hasilnya, KKP menyetujui 17 titik tambahan yang tersebar di berbagai wilayah, yakni Desa Mekar Jaya, Kelurahan Sedanau, Desa Sepempang, Desa Tanjung, Desa Kelarik, Desa Tanjung Pala, Desa Kelarik Barat, Desa Sabang Mawang, Desa Sededap, Desa Selading, Desa Batu Berian, Kelurahan Serasan, Desa Tanjung Setelung, Desa Air Ringau, Desa Batu Belanak, Desa Meliah, dan Desa Subi.

Persetujuan tersebut diberikan setelah masing-masing lokasi dinilai memenuhi syarat pengembangan, baik dari aspek potensi perikanan, kebutuhan masyarakat, maupun kesiapan lahan dan dukungan daerah.

Penyebaran lokasi di berbagai desa dan pulau mencerminkan upaya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Jarak antarpulau di Natuna yang cukup jauh membuat akses ekonomi sering kali tidak merata, sehingga kehadiran kampung nelayan di berbagai titik menjadi sangat strategis.

Ke-17 titik tersebut tidak seluruhnya berbentuk HAP,, melainkan juga dikembangkan sebagai kampung nelayan penyangga yang berfungsi sebagai simpul pendukung aktivitas perikanan dan pemasok hasil tangkapan ke KNMP model HAP.

Selain pembangunan kawasan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas armada nelayan. Saat ini, sebagian besar kapal nelayan Natuna masih berukuran sekitar dua gross ton (GT), yang dinilai belum optimal untuk mengelola potensi perikanan yang melimpah.

Kepala Karantina Kepri Hasim menyebut sektor perikanan Natuna memiliki daya saing tinggi dan telah menembus pasar luar negeri. Pada semester I 2026, ekspor ikan Natuna tercatat ke Malaysia dan Hong Kong dengan nilai lebih atas Rp2 miliar, belum termasuk distribusi antardaerah.

Laut Natuna sendiri berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dengan total estimasi sumber daya ikan mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatan masih belum maksimal dan belum mencapai separuh dari potensi yang tersedia.

Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi kelautan yang masih dapat terus dikembangkan. Pemerintah daerah pun berupaya memperkuat sektor ini melalui pengadaan kapal berukuran lebih besar serta peningkatan kapasitas nelayan.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah pusat mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini tengah menyusun strategi pengusulan bantuan kapal agar nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan secara aman dan efisien.

Perlindungan nelayan

Selain memastikan rantai produksi dan distribusi, Pemkab Natuna juga memperkuat perlindungan nelayan melalui kerja sama dengan TNI AL melalui Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I.

Pada Rabu (10/6/2026), Pemkab Natuna melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di laut, seperti Guspurla Koarmada I, KKP, hingga nelayan di Kantor Bupati Natuna. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan meningkatkan pemahaman batas wilayah laut.

Sehari setelah pertemuan, KRI John Lie-358 dikerahkan oleh Guspurla Koarmada I untuk patroli di wilayah yang dilaporkan nelayan kerap dilintasi dan beraktivitas kapal ikan asing, dengan titik lokasi yang disampaikan oleh nelayan. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan wilayah perbatasan.

Bagi Natuna, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi pengamanan dan pengadaan kapal, bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi pesisir, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah terdepan Indonesia.

Ketika ekonomi tumbuh dan kesejahteraan meningkat, maka perbatasan tidak hanya kokoh secara geopolitik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi. Itulah arah besar yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. ANTARA

Baca Juga: Bagaimana Rencana 82 Titik Kampung Nelayan Merah Putih di Kepri?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mendongkrak Ekonomi Warga Pesisir di Perbatasan Lewat Kampung Nelayan appeared first on gokepri.