UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur ulang hak istirahat pekerja. Cuti bersama tak lagi memotong cuti tahunan.
BATAM (gokepri) – Cuti bersama pemerintah pusat kini tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Aturan baru ini menjaga hak cuti pribadi tetap utuh ketika perusahaan menerapkan cuti bersama.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan yang menerapkan cuti bersama pemerintah pusat wajib memisahkannya dari jatah cuti tahunan pekerja.
Perubahan ini berbeda dari ketentuan sebelumnya. Sebelumnya, perusahaan dapat memperhitungkan cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.
Baca Juga: 13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Tahan Ijazah Dilarang
UU Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku pada akhir Oktober 2026. JDIH Kementerian Sekretariat Negara mencatat tanggal penetapan dan berlakunya pada 27 Oktober 2026.
Undang-undang tersebut juga mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, aturan baru mencabut sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal 118 ayat (5) mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Hak tersebut berlaku setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Dengan aturan baru ini, pekerja memiliki jatah cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Perusahaan tidak boleh mengurangi jatah tersebut ketika menerapkan cuti bersama pemerintah pusat.
Namun, ketentuan itu tidak berarti setiap perusahaan wajib menerapkan cuti bersama. Pasal 118 ayat (6) mengatur perlindungan jatah cuti tahunan jika perusahaan menerapkan kebijakan tersebut.
Pelaksanaan cuti tahunan tetap mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengaturan tersebut menjadi dasar teknis penggunaan hak cuti pekerja.
Hak Istirahat Panjang dan Istirahat Mingguan
Selain cuti tahunan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak istirahat panjang. Pekerja berhak memperoleh istirahat selama 30 hari kalender setelah bekerja berturut-turut selama lima tahun.
Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap kelipatan lima tahun masa kerja. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (4). Ketentuan ini membedakan hak istirahat panjang dari jatah cuti tahunan.
UU tersebut juga mengatur istirahat mingguan berdasarkan jumlah hari kerja. Pekerja dengan enam hari kerja dalam seminggu berhak memperoleh satu hari istirahat.
Sementara itu, pekerja dengan lima hari kerja berhak memperoleh dua hari istirahat setiap minggu. Pengaturan ini menyesuaikan hak istirahat dengan pola kerja perusahaan.
Pemberi kerja juga wajib menyediakan waktu istirahat minimal setengah jam setelah pekerja bekerja empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Penggunaan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) tidak mengurangi hak pekerja atas upah dan manfaat lainnya.
Pemberi Kerja Terancam Pidana jika Melanggar
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban tertentu. Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 282 ayat (1).
Pemberi kerja yang tidak memberikan hak istirahat dan cuti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5) menghadapi ancaman pidana.
Sanksinya berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II.
Ketentuan ini mempertegas kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak istirahat dan cuti pekerja. Pelaksanaan hak tersebut juga memiliki dasar perlindungan hukum dalam undang-undang.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Jam Kerja di UU Baru Tetap 40 Jam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
