BATAM (gokepri.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan membantu hambatan perizinan di industri shipyard. BP Batam pun berkomitmen untuk menjaga kebangkitan industri shipyard.
Hal itu diungkapkan pihak BP Batam dalam acara Coffee Morning bersama pengusaha shipyard di Hotel Santika, Batam Center, Selasa 7 Maret 2023.
Dialog tersebut diinisiasi oleh Biro Humas Promosi dan Protokol dengan mengundang Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dan lebih dari 50 peserta pengusaha shipyard di Batam.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan Kepala BP Batam Muhammad Rudi terus menggaungkan komitmen menjaga investasi dengan melibatkan peran pelaku industri maritim.
Tuty mengatakan pihaknya akan memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan yang dihadapi pengusaha dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu.
Sehingga semua hambatan perizinan akan dapat tersampaikan dan menjadi terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.
“Kita berharap dengan diskusi ini, permasalahan perizinan yang dirasakan pengusaha shipyard dapat diatasi dan diselesaikan dengan sinergisitas dan kerja sama yang kompak,” harapnya.
Upaya BP Batam inipun turut diapresiasi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwim Masuku.
Takwim mengatakan pertemuan dan diskusi langsung dengan pengusaha shipyard ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengusaha galangan kapal, sehingga semua hambatan yang dirasakan dapat terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.
Ketua Harian Batam Shipyard Offshore and Offshore Association (BSOA) Novi Hasni mengapresiasi BP Batam yang terus memberikan perhatian kepada dunia industri maritim baik dari infrastruktur maupun perizinan jasa kepelabuhanan.
Ia pun menyarankan agar kedepan khususnya perizinan agar dilakukan satu pintu melalui BP Batam.
“Perizinan ini niatnya kan baik, yakni memudahkan semua perizinan, baiknya semua kewenangan perizinan itu berpusat pada BP Batam saja, tidak membedakan apakah itu PMA, PMDN dan lainnya,” kata Novi.
Untuk itu ia berharap pemangku kepentingan di bidang industri shipyard dapat saling bersinergi dan mendukung upaya untuk menjaga keberlangsungan industri shipyard di Batam.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Kepri, Tia menginginkan agar regulasi birokrasi kepelabuhanan semakin ringkas.
“Kita minta sistem yang telah diaplikasikan, bekerja dengan baik dan bisa memberikan kemudahan bagi kami selaku pengusaha galangan,” sebut Tia.
Baca Juga: Tujuh Perusahaan Shipyard Belanda Jajaki Potensi Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
