BATAM (gokepri) – Pemerintah menjajaki Batam sebagai lokasi percontohan nasional untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Proyek ini menargetkan kawasan hinterland yang selama ini bergantung pada pasokan listrik terbatas dan akses BBM yang mahal.
Jika disetujui, Batam akan menjadi wilayah pertama yang menguji model penyediaan energi terbarukan dan BBM terjangkau berbasis koperasi. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus. Pemerintah menilai struktur koperasi dan ukuran populasi nelayan di Batam cukup kuat untuk menguji dua program energi ini.
Menurut Panel Barus, tujuh perwakilan Pertamina New Renewable Energy akan meninjau lokasi pada Senin. Mereka menilai Batam berpotensi menjadi pilot project pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 megawatt di permukiman nelayan. “Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” kata Panel dalam keterangan resmi di Batam, Minggu 16 November 2025.
Pemerintah memandang akses listrik stabil akan berdampak langsung pada aktivitas sosial, termasuk pendidikan. Amsakar mengatakan pasokan listrik yang lebih baik akan memperpanjang jam belajar anak-anak yang selama ini terhambat oleh keterbatasan daya dan sinyal. Ia menyebut proyek ini sebagai langkah konstruktif bagi kawasan pinggiran Batam.
Selain PLTS, pemerintah juga menyiapkan model SPBU nelayan yang dikelola koperasi. Panel menjelaskan bahwa proyek serupa telah memulai pembangunan awal di Lampung Timur. Jika potensi nelayan Batam dinilai mencukupi, model tersebut akan diperluas ke kota ini.
Amsakar menilai kebutuhan SPBU nelayan mendesak. Banyak nelayan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh BBM, menambah biaya operasional dan menekan pendapatan mereka. Penyediaan SPBU khusus nelayan dinilai dapat menurunkan biaya logistik dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Ia menyebut arah kebijakan pemerintah sejalan dengan mandat nasional untuk memberdayakan kelompok marjinal melalui penyediaan fasilitas baru, peningkatan layanan yang sudah ada, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Pemerintah daerah, kata Amsakar, akan mempercepat proses yang menjadi kewenangannya.
Baca Juga: TBS Energi Selesaikan Pembiayaan PLTS Terapung Tembesi Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
