BATAM (gokepri) – Wali Kota Batam sekaligus Ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana Komisi VI DPR RI untuk melakukan audit lahan di Kota Batam.
Audit ini merupakan respons terhadap sejumlah persoalan dalam pengelolaan lahan di kota ini. Persoalan tersebut termasuk permasalahan yang sempat menjadi sorotan nasional.
Menurut Amsakar, audit tersebut dipicu oleh beberapa isu utama. Isu tersebut seperti polemik pengelolaan Hotel Purajaya Beach Resort, persoalan di Pelabuhan Batam Center, dan kasus pemagaran lahan yang sempat viral menjadi isu nasional.
Komisi VI DPR RI juga mempertanyakan kebijakan moratorium lahan di Batam. Mereka mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan tetap berlanjut atau dihentikan.
“Para pihak yang mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah diterima. Dari situlah Komisi VI DPR RI sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan audit komprehensif,” kata Amsakar, Senin (3/3/2025).
Amsakar menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan apakah audit ini dilakukan atau tidak. Baginya, yang terpenting adalah upaya perbaikan tata kelola lahan di Batam ke depan.
“Kami senang jika semua pihak berpikir tata kelola ini harus diperbaiki. Dengan begitu, kami memiliki pijakan yang jelas untuk memulai kepemimpinan ke depan. Kami juga mengetahui secara pasti permasalahan yang ada, terutama yang sudah menjadi isu nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amsakar menekankan Komisi VI DPR RI merupakan pihak yang paling kompeten untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai kebijakan audit lahan di Batam.
“Jadi, barangkali yang paling kompeten untuk menjawab itu (audit) adalah Komisi VI DPR RI,” tutup Amsakar.
Baca Juga: Kepala BP Batam Fokus Tarik Investasi Asing, Tata Kelola Lahan Dibenahi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
