Jakarta (gokepri.com) – APBN 2022 bisa-bisa lebih rendah dari anggaran tahun ini. Pemerintah masih berjuang mengendalikan defisit anggaran sembari menghitung-hitung penghematan belanja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan anggaran 2022 di kisaran Rp2.631,8 triliun hingga Rp2.775,3 triliun dengan target defisit 4,51% hingga 4,85%.
Bila ambil posisi terbawah dalam rentang tersebut, maka APBN 2022 lebih rendah dibandingkan dengan belanja tahun ini yang sebesar Rp2.750 triliun.
Dengan demikian, maka dimungkinkan beberapa pos belanja negara akan dipangkas. Dalam dua tahun terakhir, belanja alami kenaikan signifikan karena harus mengalokasikan untuk penanganan Covid-19 hingga bantuan sosial.
“Efisiensi belanja kita lakukan bersama untuk belajar belanja yang non prioritas baik di pusat dan daerah dengan penajaman untuk belanja barang, modal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat virtual Rakornas Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).
“Karena untuk transformasi ekonomi bukan untuk pembangunan gedung-gedung dan kendaraan dinas tapi lebih untuk infrastruktur dan penajaman belanja yang diarahkan untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan defisit anggaran 2021 diperkirakan 5,7% dari PDB atau sekitar Rp1.006,3 triliun, sedangkan defisit fiskal tahun lalu sebesar 6,1% sekaligus yang terbesar dalam beberapa dekade.
Pemerintah melonggarkan aturan fiskalnya selama tiga tahun mulai 2020 untuk memungkinkan pengeluaran pemerintah yang lebih besar di tengah pandemi virus corona dan mengendalikan defisit fiskal ke bawah batas aturan 3% dari produk domestik bruto (PDB) mulai tahun 2023.
APBN menjadi alat untuk pendorong ekonomi ketika alami tekanan berat. Namun ketika ekonomi membaik maka APBN akan mendukung dengan posisi yang tetap fleksibel. Sri Mulyani akan menjaga keseimbangan dari komposisi belanja sehingga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita akan coba untuk melakukan komposisi ini secara lebih seimbang sehingga lebih mencerminkan tadi yang disampaikan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, untuk infrastruktur produktif, untuk melindungi masyarakat yang betul-betul rentan dan perlu dilindungi dan untuk mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional,” paparnya.
Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian keuangan Febrio Kacaribu mengatakan dalam seminar terpisah bahwa anggaran 2023 akan semakin menyusut dan defisit fiskal akan berkurang dari 2,71% menjadi 2,97%.
Sementara itu para ekonom telah memperingatkan pemerintah bahwa penarikan stimulus terlalu cepat dapat mengganggu pemulihan ekonomi, tetapi para pejabat berpendapat bahwa kembali ke disiplin fiskal yang ketat adalah baik.
Perekonomian nasional mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade tahun lalu, menyusut 2,07%, dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan kembali menjadi 4,5% hingga 5,3% tahun ini.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan dengan asumsi Indonesia terus melakukan reformasi struktural dan wabah virus korona terkendali, pertumbuhan akan meningkat menjadi 5,8% tahun depan dan 6,1% pada tahun 2023.
Ia mencontohkan UU Cipta Kerja sebagai salah satu andalan reformasi pemerintah. Undang-undang yang kontroversial itu disahkan tahun lalu untuk melonggarkan aturan investasi dalam upaya menarik investasi asing yang lebih besar.
Sri menambahkan belanja pemerintah tahun depan akan lebih seimbang dengan lebih banyak alokasi untuk infrastruktur dan program pembangunan manusia, sementara beberapa bantuan sosial untuk yang rentan akan dipertahankan.
Sri Mulyani juga mencatat pemulihan ekonomi yang tidak merata di seluruh dunia dapat mendorong suku bunga global lebih tinggi, sehingga pihak berwenang akan meningkatkan penerbitan utang ritel domestik untuk mencoba mengendalikan biaya pinjaman. (Can/Reuters/Bisnis.com)







