BATAM (gokepri) – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengantongi persetujuan anggaran 2026 sebesar Rp2,44 triliun dari Komisi VI DPR RI. Anggaran ini disetujui untuk mempercepat pembangunan kawasan Batam sebagai pusat investasi dan ekonomi strategis.
Persetujuan diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, 15 September 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan dihadiri jajaran pimpinan BP Batam, termasuk Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
“Pagu tersebut mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita dan pengembangan wilayah Batam,” kata Andre.
Amsakar menambahkan, alokasi anggaran sebesar Rp 2,44 triliun dan tambahan Rupiah Murni Rp 2,88 triliun diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Rincian penggunaan anggaran mencakup pengembangan kawasan strategis, peningkatan kinerja organisasi, serta pembangunan prasarana konektivitas darat, laut, dan udara. Selain itu, juga mencakup prasarana sumber daya air, aset, lingkungan, dan kawasan industri baru.
“Bapak Presiden meminta pembangunan Batam dimulai dari infrastruktur agar ekonomi berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, dukungan DPR RI menjadi energi tambahan bagi BP Batam untuk melanjutkan komitmen menjadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sebagai pusat ekonomi inklusif dan modern.
“Terima kasih atas perhatian Komisi VI DPR. Dukungan ini memperkuat motivasi kami,” kata Amsakar menutup rapat.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, BP Batam Ajukan Tambahan Anggaran untuk 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
