BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan dasar jenjang SD dan SMP digratiskan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa semangat wajib belajar sembilan tahun sesungguhnya telah lama menjadi komitmen pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Oleh karena itu, keputusan MK dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM).
“Tentu saja kita menyambut baik. Spirit itu sudah cukup lama di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Kalau sekarang negara punya kebijakan menggratiskan pendidikan baik negeri maupun swasta, tentu kita menyambut baik,” ujar Amsakar di Batam, Rabu (28/5).
Ia berharap tidak ada lagi laporan mengenai anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena alasan biaya. Menurutnya, investasi terbesar yang harus dilakukan adalah pada penguatan SDM sebagai penopang utama masa depan bangsa.
“Terus terang, saya bermazhab bahwa investasi terbesar adalah penyokong SDM. Itu keyakinan saya yang tidak akan pernah bergeser. Karena itu, SDM kita harus punya integritas dan daya saing, dan itu sangat bergantung pada lingkungan sekolah,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam siap melakukan penyesuaian kebijakan. Termasuk mengalihkan skema bantuan insentif yang selama ini diberikan kepada siswa.
“Saat ini kita punya kebijakan memberikan insentif Rp300 ribu untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk siswa SMP. Kalau nanti melalui peraturan menteri (permen) dipastikan sekolah dasar dan menengah pertama digratiskan, maka insentif tersebut bisa dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menunggu regulasi turunan dari putusan MK tersebut dalam bentuk peraturan menteri agar implementasinya dapat dilakukan secara tepat.
“Insya Allah, kita akan lihat wajah Indonesia ke depan melalui kebijakan pendidikan ini,” pungkas Amsakar.
Untuk Informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun. Dengan kata lain, pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP harus gratis. Baik di pendidikan negeri maupun swasta.
Hal itu tertuang dalam putusan MK nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Selasa (27/5). Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai pemerintah wajib menggelar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
“Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menjelaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara mendapat hak pendidikan dasar.
Adanya kewajiban membayar biaya pendidikan, lanjut dia, berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Lebih lanjut, MK juga menyoroti bantuan keuangan negara hanya difokuskan pada sekolah negeri. *
Penulis : Engesti








