Wartawati Tribun Batam mengalami perusakan alat kerja saat meminta tanggapan terdakwa usai persidangan. AJI Batam bereaksi.
BATAM (gokepri) – AJI Kota Batam mengecam penghalangan kerja jurnalistik setelah telepon genggam wartawati Tribun Batam ditepis terdakwa usai persidangan di PN Batam.
Telepon genggam yang digunakan untuk merekam masih berada di tangan Ucik Suwaibah ketika persidangan dugaan penggelapan sembilan unit mobil rental berakhir di Pengadilan Negeri Batam, Senin (21/7) siang.
Baca Juga: AJI Batam dan Dompet Dhuafa Gelar Diskusi Menembus Blokade Gaza
Wartawati Tribun Batam itu melangkah mendekati terdakwa Caroline Parewang untuk meminta tanggapan. Pertanyaan baru saja dilontarkan ketika tangan terdakwa menepis telepon genggam tersebut hingga terjatuh ke lantai dan mengalami kerusakan.
Insiden itu terjadi sesaat setelah Ucik mengajukan pertanyaan mengenai dugaan penggunaan uang hasil penggelapan. Peristiwa tersebut kemudian memicu kecaman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam yang menilai tindakan itu bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang dijamin undang-undang.
Ketua AJI Kota Batam Yogi Eka Saputra mengatakan wartawan yang berada di lokasi sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik memperoleh informasi mengenai jalannya persidangan.
“Wartawan sedang bekerja secara profesional. Tindakan itu merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik,” kata Yogi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Menurut Yogi, ruang publik, termasuk lingkungan pengadilan, semestinya menjadi tempat yang aman bagi wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika upaya memperoleh informasi direspons dengan tindakan yang menghalangi proses peliputan, persoalannya tidak lagi berhenti pada kerusakan alat kerja seorang wartawan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Jaminan itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Undang-undang yang sama juga mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Pasal 18 ayat (1) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Yogi mengatakan apabila tindakan tersebut juga menimbulkan kerusakan alat kerja atau unsur pidana lain, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak tertutup kemungkinan tindakan terdakwa ini akan kami laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.
AJI menilai intimidasi atau kekerasan terhadap wartawan bukan hanya berdampak kepada individu yang menjadi korban. Tindakan tersebut juga dapat mengganggu hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses peradilan.
Karena itu, organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum memproses dugaan tindak pidana sesuai Undang-Undang Pers maupun ketentuan pidana lain apabila ditemukan unsur yang memenuhi.
AJI juga mengajak aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, organisasi, dan masyarakat menghormati kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan kepada wartawan yang menjalankan tugas secara profesional.
Di saat yang sama, organisasi itu mengingatkan insan pers tetap bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik dan tidak surut menghadapi berbagai bentuk intimidasi.
Baca Juga: RSF: Kebebasan Pers Global Terancam Kekerasan dan Krisis Ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
