Batam (gokepri.com) – Walikota Batam Muhammad Rudi, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan wajah baru pendidikan melalui Gerakan Merdeka Belajar.
Melalui tema Hardiknas tahun ini yang bertajuk “Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar” Rudi menekankan pentingnya implementasi merdeka belajar di Kota Batam.
Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur Upacara Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tiap tanggal 2 Mei, di Dataran Engku Putri, Kamis, 2 Mei 2024.
Baca Juga: Upacara Hardiknas, Hasan Gaungkan Semangat Merdeka Belajar
Gerakan Merdeka Belajar ini mendorong akses setiap individu terhadap sumber belajar, termasuk literasi digital, sehingga dapat terus belajar tanpa terhalang oleh faktor geografis dan waktu. Gerakan Merdeka Belajar menekankan konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang lebih fleksibel dan inklusif.
“Merdeka belajar hadir memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar, sekaligus memperkuat kompetensi mereka,” ujarnya.
Rudi menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar menjadi fokus utama Pemerintah Kota Batam, dengan upaya percepatan di setiap lembaga pendidikan. Kota Batam bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengadopsi program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka.
“Dalam peringatan ini, saya harap dapat memotivasi masyarakat Batam untuk mendukung dan memajukan sistem pendidikan menuju Batam Kota Baru yang berkelanjutan,” tambahnya.
Meski demikian, persoalan pendidikan di Batam menjadi salah satu konsentrasi yang harus segera diselesaikan. Misalnya, seperti persoalan membludaknya pendaftaran ke sekolah negeri yang tidak berbanding lurus dengan jumlah rombongan belajar (rombel) atau ruang kelas yang tersedia.
Bahkan menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, persoalan ini secara nasional, salah satunya terjadi di Kota Batam.
Jefridin menyampaikan ada dua faktor penyebab terjadinya persoalan tersebut. Pertama, migrasi penduduk yang cukup tinggi di Kota Batam. Kedua, tingkat pertumbuhan di Kota Batam yang cukup tinggi.
“Karena Batam ini jadi destinasi pencari kerja. Jadi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Sementara sarana dan prasarana belum mencukupi secara keseluruhan,” kata Jefridin usai upacara Hardiknas.
Jefridin mengakui persoalan pendidikan ini belum juga terselesaikan, meskipun Pemerintah Kota Batam sudah melaksanakan amanat undang-undang tentang pendidikan, dengan menganggarkan untuk pendidikan di atas 20 persen dari APBD.
“Batam bahkan mengganggarkan 30 persen untuk sektor pendidikan. Ternyata belum mampu menyelesaikan kekurangan daya tampung ini,” jelas pria yang pernah menjadi tenaga pengajar ini.
Kebijakan membebaskan biaya pendidikan tingkat SD hingga SMP negeri juga membuat daya tarik ke sekolah negeri menjadi tinggi. Padahal sekolah swasta juga banyak, tapi karena biaya, orangtua siswa enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.
“Ini juga menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Makanya di hari pendidikan ini saya berharap ke depan ada solusi jangka panjang yang bisa kami rumuskan, sehingga terjadi pemerataan peserta didik, dan tidak ada kesenjangan sekolah negeri dan swasta,” kata Jefridin.
Salah satu solusi jangka panjang yang bisa dilakukan adalah memberikan subsidi atau beasiswa bagi siswa yang ingin bersekolah ke swasta. Namun, Jefridin menyampaikan hal ini juga harus dikaji untuk syarat dan ketentuannya.
Dengan upaya kolaborasi ini, menurutnya akan menyelesaikan persoalan atas terbatasnya ruang belajar.
“Karena kalau sarana cukup, jika semua berkolaborasi tidak ada masalah itu. Karena kalau misalnya SPP di swasta kita bantu, itu bisa menjadi salah satu solusi dalam memeratakan pendidikan. Sehingga persoalan terbatasnya ruang belajar bisa diminimalisir,” jelasnya.
Dengan keterbatasan ruang belajar, Jefridin mengatakan sekolah-sekolah negeri masih harus melakukan kegiatan belajar mengajar pada dua sif waktu. Menurutnya, kebijakan belajar dua sif itu akan menangganggu sehingga akan berdampak pada kurangnya waktu dan kualitas belajar mengajar.
“Ini adalah kendala yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini, agar pendidikan Batam bisa lebih baik ke depannya. Sehingga rapor merah pendidikan bisa dihapuskan,” bebernya.
Menurut Jefridin, pendidikan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama dari tiga lembaga utama. Tanggung jawab pertama dalam pendidikan adalah orangtua, diikuti oleh sektor swasta, dan yang ketiga adalah pemerintah.
Sinergi di antara ketiga lembaga ini akan memastikan pendidikan yang holistik dan berkualitas bagi generasi mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
